Aroma Korupsi Di Balik Terbitnya HGB No. 669 PT Taspen

  • Whatsapp

Oknum Pejabat BPN Kangkangi Putusan PK-MA No. 472/2000

PLANGTASPEN- HALAMAN-1

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM- Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan setifikat Hak Guna Bangunan (HBG) No. 669 tanggal 10 Pebruari 2017 untuk PT Taspen yang lokasinya di sebelah Gedung Arthaloka, di Jalan Jenderal Sudirman No, 2 Jakarta Pusat. HGB 669 tersebut diduga mencaplok tanah seluas 16.600 meter persegi milik PT Mahkota Real Estate (PT MRE),

Kuasa hukum PT MRE, Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH bereaksi keras atas terbitnya HGB itu, yang dinilainya merupakan HGB ilegal, yang terbitnya didisain dengan mengabaikan fakta hukum. “Mereka, para oknum pejabat Kementrian ATR/BPN mengangkangi putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No. 472 tahun 2000 yang antara lain menyatakan tanah seluas 16.600 meter persegi milik penggugat (PT MRE). Adakah putusan yang lebih tinggi dari PK MA itu,” ujar Wilmar Rizal Sitorus. Yang dihubungi Amunisi dan deteksionline, Rabu (8/3) lalu.

Tanah yang disengketakan oleh PT Taspen dan PT MRE seluas 23.185 meter persegi. Putusan PK MA-RI menyebut yang dimiliki PT Taspen hanya 6.585 meter persegi yang letaknya di bagian belakang. Tapi, plang pengumuman berada di atas tanah milik PT MRE. Itulah yang membuat PT MRE berkeberatan, dan menilai ada aroma korupsi terkait penerbitan HGB 669 tersebut.

Padahal, sebelum HGB itu, dulunya ada HGB No. 205, yang masa berlakunya habis pada 2012. Kementrian ATR/BPN dalam surat No.4815/27.1.800/XI/2015 tertanggal 13 November 2015, kepada Menteri Keuangan meminta agar masalah itu diselesaikan mengingat HGB No: 205 Karet Tengsin untuk tanah yang seluas 16.600 meter persegi tidak mempunyai kekuatan hukum dan HGB itu tidak bisa diperpanjang.

Rupanya, diam-diam PT Taspen mengajukan permohonan baru.Permohonan seharusnya ditolak oleh Kementrian ATR/BPN mengingat ada putusan hukum yang inkrah. “Entahlah, orang-orang itu masuk dari pintu mana, dan tak peduli mengeluarkan produk yang melanggar hukum,” tegas Wilmar Rizal Sitorus.

Ketika hal ini dikonformasi kepada Sekjen Kemenrian ATR/BPN Nur Marzuki, Jumat (10/3),  yang bersangkutan menurut seorang staf sedang rapat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akhirnya, wartawan Amunisi dan deteksionline diarahkan kepada pelaksana Humas,  Iwan.

Sayangnya, Iwan tak bisa menjelaskan soal masalah itu, dengan mengatakan silakan menghubungi Kanwil BPN DKI Jakarta.

Kronologi

Perlu diketahui kasus ini bermula ketika tahun 1968 PT Archipelago membebaskan tanah seluas 3,3 hektar setelah mendapatkan SK Gubernur. Selanjutnya, tanah itu dialihkan seluruhnya kepada PT MRE. Pada tahun 1972 PT MRE kerjasama dengan PT Taspen berdasarkan akta No. 52,  kesepakatannya antara lain membangun gedung bertingkat dan menjual 10.000 meter kepada PT Taspen, sisanya akan digunakan oleh PT MRE.

Terjadi tindak pidana korupsi yang membuat Presdir PT MRE Widodo Sukarno dan Direktur MRE Ir Rudy Pamaputera menjalani hukuman. Kasus ini diputus pengadilan hingga PK MA. Putusan PK MA merampas untuk negara tanah seluas 23.000 milik PT MRE.

PT MRE melakukan gugatan perdata. Atas gugatan tersebut keluar putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusannya antara lain menyatakan tanah seluas 16.600 meter persegimilik PT MRE, sisanya 6.585 meter persegi milik PT Taspen.

PN Jakarta Pusat melalui penetapan eksekusi pengosongan No. 018/2003/eks tanggal 2003 jo berita acara eksekusi pengosongan tanggal 15 Desember 2004 dan penetapan Ketua PN Pusat 6 september 2016 melakukan eksekusi.

Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta tanggal 28 September 2009  membatalkan HGB No. 205 Karet Tengsin, untuk pembatalan atas tanah seluas 16.600 meter persegi.

Ternyata atas penetapan eksekusi,  dilakukan gugatan perlawanan bukan oleh PT Taspen, karena Taspen adalah pihak yang kalah dalam putusan PK MA No: 472. Justeru Menkeu yang ajukan gugatan perlawanan terhadap putusan eksekusi tersebut, dimana amar putusannya hanya menyatakan eksekusi tidak sah dan tidak mempuntai kekuatan hukum.

Padahal, eksekusinya sudah selesai dua tahun lalu, sejak gugatan perlawasan itu dilakukan.

Baik PT Taspen, Arthaloka maupun Menkeu tidakpernah menang perkara kepemilikan, melainkan MRE yang menang, walaupun tanah sudah terbagi menjadi dua, 16.600 m2 milik MRE dan 6.585 milik Taspen ditambah 10.000 m2 yang disebut dalam akta No, 52.

Tidak ada intrumen hukum apapun sehingga sekarang BPN berani menerbitkan HGB No. 669 tersebut.

Karena itu, melihat dari catatan hukum masalah tersebut, Wilmar Rizal Sitorus meminta kepada Kementrian ATR /BPN segera menarik atau membatalkan HGB No. 669 yang terindikasi korupsi tersebut. “Mentei ATR/BPN harus mengetahui kelakuan bawahannya yang hanya diduga mengakomodir kepentingan tertentu berani menerbitkan HGB 669 dengan cara melanggar hukum,” tegasnya.  (tim)

 

Pos terkait