Ayo, Lawan Freeport

  • Whatsapp

cover halaman-1

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM- Pemerintah diharapkan tidak ciut dengan geretakan Freeport. Perusahaan ini akan berpikir ulang, lantaran harga sahamnya terus merosot. Cuma, jangan sampai penciutan lahan sesuai PP No 1 Tahun 2017, melahirkan kembali kasus Papa Minta Saham (Lahan) Jilid 2.

Pemerintah dan DPR tampaknya akur dalam “mengganyang” Freeport Indonesia. Maklumlah, perusahaan yang berbasis di Arizona, Amerika Serikat itu, benar-benar arogan. Mereka tak hanya menampik perubahan Kontrak Karya jadi Izin Usaha Pertambahan Khusus (IUPK), juga menembar ancaman. Pertama, “merumahkan” karyawan, dan kedua, membawa masalahnya ke Mahkamah Arbitase Internasional.

Ancaman itu, membuat pelbagai pihak gerah. Selain dinilai kampungan, juga demo yang dilakukan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Kantor Pusat FI di Kuningan, Jakarta Selatan, ataupun mengusir perusahaan itu dari Indonesia. Sebut saja, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin.

“Jika Freeport tidak mau mengikuti aturan, harus diberi sanksi. Kalau perlu dikeluarkan dari Indonesia,” tegas Mahyudin. Ia juga meminta, tidak usah memperpanjang kontrak dengan Freeport.

Cuma, persoalannya, apakah sesederhana itu? Politukus Nasional Demokrat, Achmad M. Ali, meminta pemerintah dan FI agar duduk bersama mencari solusi terkait  kisruh soal PP No 1 tahun 2017 itu. Alasannya, PP itu punya konsekuensi logis pada kedua belah pihak. Bagi FI, jika bertahan dan menolak, otomatis harus angkat kaki dari Indonesia. Sikap ini bakal membuat saham mereka rontok.

Sebaliknya, Indonesia akan kehilangan pendapatan dari sisi pajak, royalty, pendapatan negara bukan pajak, sekaligus masyarakat kehilangan pekerjaan. Sesuai data FI 2015 lalu, jumlah karyawan mencapai 12.085 orang. Komposisinya meliputi asli Papua 4.321 orang, non Papua 7.612, dan pegawai asing 152 orang.

”Sekarang ini sejumlah 12.085 orang mencari nafkah di lokasi tambang Freeport tersebut, harus ada kepastian dari pemerintah,” ujarnya. Sedangkan di Arbritrase Internasional, jika kalah dalam gugatan, reputasi Indonesia bakal buruk dan berdampak pada iklim investasi. “Jadi, harus dipahami resiko-resiko yang muncul,” jelasnya mengingatkan.

 

Transparan

Selain itu,  Ahmad Ali  mengingatkan soal  skema divestasi; Pertama, kata dia, sumber pembiayaan divestasi saham harus jelas. Dalam postur APBN saat ini tidak tertera item anggaran untuk tujuan divestasi saham freeport tersebut. “Jangan sampai niatan ini ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu. Memanfaatkan kesempatan untuk meraih keuntungan yang bisa merugikan kepentingan negara,” ungkapnya.

Makanya, skema divestasi saham harus dibuat se transparan mungkin, perusahaan mana yang akan mendapatkan saham tersebut. “Jangan sampai perusahaan dalam negeri menggunakan biaya pinjaman dana asing. Pada akhirnya, substansi divestasi saham jadi sirna karena hanya akan berpindah tangan, tetapi tidak mengubah masalah pokok, yaitu kontrol negara,” ujarnya, seraya mengingatkan  desain divestasi saham Freeport harus jelas skemanya, betul-betul dilakukan secara tranparan, akuntabel, benar-benar untuk kepentingan nasional. ”Agar publik tidak bertanya-tanya mengenai motivasi divestasi saham,” lanjut anggota Komisi III DPR ini.

Kedua, akibat  PP No 1 tahun 2017 itu,  mewajibkan pemilik kontrak karya mengubah izinnya menjadi IUPK. Konsekuensinya  penciutan luasan konsesi tambang dan jangka waktunya. Cuma, pertanyaannya, kalau lahannya diciutkan, akan diserahkan pada siapa lahan tersebut? Siapa yang akan mendapatkan hak kelola? “Hal ini harus jelas. Jangan sampai ada papa minta lahan jilid II,” ujar Achmad Ali, mengingatkan kasus Papa Minta Saham yang membuat  Sudirman Said “tumbang” sebagai Menteri ESDM.

Seperti diketahui, Sudirman Said, saja mengizinkan PT FI mengekspor konsetrat. Izin ekspor itu dikeluarkan pada setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi atas kemajuan pembangunan smelter. Begitupun saat Acandra Tahar jadi Menteri ESDM jilid dua selama 20 hari, tetap  mengizinkan PT FI mengekspor konsentrat.

Di era  Ignasius Jonan,  tegas melarang ekspor konsentrat tanpa diolah dan dimurnikan di Smelter dalam negeri. Mesti tegas, pemerintah sesungguhnya memberikan opsi jalan tengah untuk tetap mengijinkan ekspor konsentrat, tanpa melabrak peraturan perundangan berlaku. Opsi itu diberikan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Minerba. Di situ mewajibkan perusahaan pemegang KK untuk mengolah dan memurnikan konsentrat di Smelter dalam negeri, kecuali bersedia mengubah status kontrak dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk gentar menghadapi ancaman Freeport. Bahkan ancaman Freeport itu belum tentu benar-benar dilaksanakan. Freeport akan menghitung cost and benefit dalam menerapkan ancamannya,” tulis Dr. Fahmi Radhi, MBA dalam tulisannya di situs energyworld. Apalagi, kata Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini. harga saham McMoRan Copper & Gold Inc di Bursa New York (FCX) makin merosot.

Dua tahun lalu, harga saham FCX masih  bertengger sekitar US$ 62 per saham. Pada perdagangan akhir Desember 2015, harga saham FCX terpuruk menjadi US$ 8,3 per saham. Pada Januari 2016 turun lagi menjadi US$ 3,96 per saham. Salah satu penyebab sentimen penurunan harga saham FCX adalah tidak adanya kepastian perpanjangan KK Freport dari pemerintah Indonesia. Jadi, kenapa mesti takut? Ayo lawan Freeport. (lian)*/dra

Pos terkait