Bank Mandiri Diduga Kucurkan Kredit Rp230 M dengan Agunan Bermasalah

  • Whatsapp
bank mandiri
bank mandiri (foto: ilustrasi)

JAKARTA, AMUNISI-Bank Mandiri diduga memberikan kredit sebesar Rp 230 miliar dengan agunan tanah di Jalan Gatot Subroto, Kav 29-30 sertifikat sertifikat HGB No. 1663/KB diduga bermasalah.

Tanah yang dijaminkan tersebut, sejak tahun 1974 sudah menjadi obyek sengketa antara PT Sagita Real Estate (PT SRE), PT Multigold dan Laurenz Fritz Saerang. Dan kini tanah tersebut dikuasai oleh PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi, hingga kini proses hukumnya belum selesai.

Kuasa hukum PT SRE Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH yang dikonfirmasi membenarkan proses hukum tanah tersebut belum selesai. “Kami sangat sayangkan bila hal itu terjadi karena seharusnya perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sesuai Pasal 2 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,” katanya.

Prinsip kehati-hatian, katanya, merupakan prinsip utama bagi perbankan dalam menjalankan usahanya. Prinsip kehati-hatian terutama digunakan dalam penyaluran kredit hingga penyelamatan kredit yang gagal. Sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, Undang-Undang Perbankan menentukan bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas asas kredit dan agunan.

Menurut informasi, atas sengketa tersebut ditetapkan dua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu perkara No. 577-PK/PDT/1999 Jo Nomor:372-PK/PDT/1999, mempunyai kekuatan eksekutorial yang menyebutkan PT SRE satu-satunya yang berhak atas tanah tersebut.

Selanjutnya PT SRE mengajukan sertifikat. Tapi ditolak oleh BPN karena di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat HGB No. 1663/Kuningan Timur atas nama PT Harapan Jaya Bumi Pertiwi tanggal 7 Juni 2000 dan atau tiga bulan sebelum perkara diputus.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang menanyakan masalah tersebut kepada Kepala Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta,melalui surat No.: 2194/13-31-74-600/XII/2009, diketahui bahwa sertifikat 1663 tidak didukung perlengkapan persyaratan. Karena itu, selanjutnya PT SRE mengajukan permohonan pembatalan sertifikat 1663/Kuningan Timur.

Selain mengajukan gugatan PT SRE juga melaporkan tindakan dugaan pemalsuan surat ke Polda Metro Jaya, dengan Nomor LP 2806/K/X/2009/Spk.Unit tanggal 2 Oktober 2009.

Penyidik kemudian menemukan barang bukti bahwa surat berupa risalah panitia pemeriksaan tanah A No. 1798/RP/PJS/2000 tangfgal 21 Pebruari 2000 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat 1663 diduga palsu. Tapi laporan ini dihentikan penyidikannya oleh Polda Metro Jaya ketika Kapolda dijabat Irjen Untung Rajab.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri yang dikonfirmasi dugaan pemberian kredit dengan agunan bermasalah tersebut belum memberikan jawaban. Padahal surat konfirmasi No: 276/Srt-Red/IX/2015 tertanggal 10 Oktober sudah dilayangkan Amunisi dan diterima oleh Ery, staf bagian logistik Bank Mandiri. (tim)

 

Pos terkait