BPD dan LPM Desa Tolak LPJ, Kades dan Bendahara Diduga Korupsi Dana Desa Dilaporkan Polisi

  • Whatsapp
IMG-20170509-WA0030
Samsul Majid ketua RW 03 menunjukan lokasi pavingisasi yang sarat kejanggalan

SIDOARJO,AMUNISINEW.COM – Laporan ke Polresta Sidoarjo atas dugaan penyelewengan dan korupsi dana desa oleh masyarakat dan lembaga menambah daftar kasus dugaan korupsi aparatur desa (perangkat) baik melibatkan kepala desa aktif maupun non aktif.

Kali ini disebabkan penolakan LPJ. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2016 atas dugaan penyelewengan (korupsi) penggunaan dana desa oleh aparatur desa Pesawahan Kecamatan Porong terkait pavingisasi jalan desa dilakukan Lembaga desa ke Polresta Sidoarjo.

Astakim (40) warga desa Pesawahan RT5 RW1 selaku Bendahara LPM desa setempat membenarkan telah melaporkan penyimpangan penggunaan dana desa oleh bendahara dan mungkin diketahui oleh Kades itu bisa juga.

Pihaknya sudah cek  lokasi bersama pihak Polresta Sidoarjo dan menyatakan terjadi kejanggalan. “Saat itu pak Taufik dari Polresta bersama kami ke lokasi pemasangan paving di  RW1 yang panjangnya  2,170 meter, faktanya di lapangan proyek dikerjakan hanya 700 meter dan sudah pasti tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB),” terangnya kepada wartawan.

Astakim menambahkan, dirinya selaku Lembaga Desa yang menaungi masalah pembangunan desa, namun selama ini sengaja tidak diaktifkan oleh pemerintah desa,serta tidak pernah diajak berunding, hal itu amat disesalkan.
Selaku Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa Pesawahan Porong, dirinya berharap akan ada tindakan tegas dari pihak yang berwajib guna penanganan masalah ini.Serta ingin transparansi penggunaan dana desa untuk kemakmuran masyarakat desa khususnya terhadap pembangunan.

“Oleh karenanya kami sudah melaporkan hal  ke kepolisian khususnya Polresta Sidoarjo,” ujarnya.

Sementara,Samsul Majid ketua RW 03 desa Pesawahan dusun Kedung Bulus, kec.Porong kepada wartawan Selasa (9/5) menuturkan,’ berdasar pada hari selasa malam tangal 2 Mei 2017 telah dilaksanakan rapat di pendopo Balai desa Pesawahan kecamatan Porong yang di hadiri oleh BPD ,LPMD, RT/ RW , dan tokoh masyrakat  guna menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) dalam Angaran Pendapatan dan  Belanja Desa ( APBDES) pemerintah desa tahun 2016 di tolak Lembaga Desa dikarenakan di beberapa tempat yang  diduga ada penyelewengan Angaran program Bantuan Dana Desa.

Menurut Samsul Majid, diduga dengan adanya kejanggalan dalam  pekerjaan peninggian jalan paving di wilayah RW 01 karena tidak sesuai dengan besarnya angaran APBDES yang mencapai Rp406 000 000 dan volume  tinggi 0.40 cm dan lebar  4 meter dan panjang sekitar 1.700 meter.Tapi kenyataanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.Pembangunan peningian jalang paving yang berada di wilayah RW 02  APBDES yang mencapai Rp104.000.000 dengan tinggi 0,40 cm lebarnya 4 meter dengan panjang 213 meter dan kenyataan banggunan(pemasangan paving)    itu tidak sesuai dengan  bukti- bukti di lapangan dengan selisih RP.400 ribu dan begitu juga pembanggunan peninggian lantai TK yang berada di wilayah RW 02 dengan besaran anggaran APBDES Rp17.000.000 tinggi  0.40 lebar 7 meter dan panjangnya 16 meter dari ketiga pembangunan paving itu  tidak sesuai dengan kondisi di lapangan

“Diduga pula bendahara desa Pesawahan Solikan telah menyelewengkan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan,entah hal ini diketahui oleh kepala desa Aris atau tidak,” terang  Samsul.

Sampai dengan berita ini diturunkan Aris kepala desa Pesawahan  dan bendahara desa Solikan belum bisa dikonfirmasi wartawan terkait penolakan LPJ karena terdapat kejanggalan dalam pelaksanaanny.

Hal ini menyebabkan warga Desa beserta Lembaga desa melaporkan masalah ini ke Polresta Sidoarjo.(tam)

Pos terkait