BUBARKAN LEMBAGA DPRD

  • Whatsapp

Hamburkan Triliunan, Hambat Pekerjaan Pemprov dan Kabupaten/Kota

Drs Edi Sadeli, SH (Partai Demokrat)
Drs Eddy  Sadeli, SH           (Partai Demokrat)

AMUNISINEWS.COM, JAKARTA -Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kabupaten/ kota pernah terhembus dari salah satu provinsi di Sumatera.

Ketika itu, salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berucap, lembaga itu sebaiknya dibubarkan saja.
Analisa anggota KPUD tersebut, kehadiran DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota menghabiskan uang triliunan dana dari APBN dan APBD, menghambat pekerjaan pemerintah daerah dan banyak anggota DPRD yang terlibat korupsi serta melakukan tindakan tercela lainnya.

Anggota Komisi III DPR-RI periode 2009-2014 Drs Eddy Sadeli, SH dari Fraksi Demokrat (FD) adalah anggota DPR-RI, yang kala itu mendengar ucapan anggota KPUD tadi, karena wacana pembubaran DPRD disampaikan langsung kepada dirinya. “Wacana pembubaran DPRD disampaikan kepada saya,” kata Drs Eddy Sadeli kepada AMUNISINEWS.COM di Jakarta, Kamis (21/4).

Menurut Drs Eddy Sadeli, SH, ketika melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara, ternyata di negara-negara tersebut tidak dikenal lembaga DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Begitu pula pada buku enseklopedia pemerintah se- dunia ternyata tidak dikenal lembaga tersebut (DPRD).
Seperti diketahui di dunia, hanya dikenal lembaga DPR dan DPD (senator). Sedangkan untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota hanya dikenal lembaga Dewan Kota.

Nah, Dewan Kota ini untuk membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten administrasi. Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Kedudukan Dewan Kota/Dewan Kabupaten merupakan lembaga musyawarah perwakilan tokohtokoh masyarakat pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi. Keanggotaan Dewan Kota ini cukup mewakili komponen bangsa.

Senator Dapil Jabar (DPD RI) Dra Eni Sumarni
Senator Dapil Jabar (DPD RI) Dra Eni Sumarni

Mereka bisa saja yang terpilih dari unsur tokoh-tokoh masyarakat,
tokoh- tokoh agama, tokoh-tokoh profesi seperti guru, wartawan, dokter, akuntan, pengacara, notaris dan profesi lainnya.

Bila ditarik ke belakang, dan mengacu kepada UUD RI, ada empat UUD yang pernah diberlakukan di Indonesia.

Pertama UUD 45 yang asli, yang ada hanya MPR RI, DPR RI, lembaga utusan daerah dan golongan. Pada UUD 45 yang asli tersebut tidak dikenal adanya lembaga DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Kemudian, UUD RIS RI. Saat itu yang ada hanya lembaga senat dan lembaga DPR-RI. Tidak ada lembaga DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota..

Selanjutnya masuk era UUD Sementara. Pada saat itu, lembaga yang ada hanyalah lembaga DPRRI. Lagi-lagi Indonesia tidak mengenal lembaga DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Sekarang ini, UUD 45 hasil amandemen yang mengenal lembaga MPR-RI, DPR-RI dan DPD-RI dan mengenal pula DPRD yang dimuat dalam pasal 18 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum..

Saat ini di Indonesia terdapat 34 propinsi, terdiri dari 416 kabupaten dan sebanyak 98 kota. Memang dapat dibayangkan, berapa besar jumlah anggaran negara dan daerah yang harus dikeluarkan untuk membiayai DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang jumlahnya sebanyak itu.

Jika lembaga DPRD provinsi, kabupaten dan kota dibubarkan, maka uang puluhan triliun yang dikeluarkan untuk pemilihan umum DPRD, gaji, tunjangan-tunjangan, perumahan, kendaraan, biaya rapat, biaya kunjungan kerja dan lain-lain dapat digunakan untuk membayar utang negara yang hingga kini jumlahnya mencapai Rp 3.200 triliun. Kalau uang itu untuk membangun infrastruktur, Indonesia pasti lebih baik..

Singkirkan yang Nakal
Sementara itu, menanggapi wacana pembubaran DPRD, Dra Eni Sumarni, anggota DPD dari Jawa Barat menegaskan, bahwa secara lembaga, institusinya (DPD) tidak setuju DPRD dibubarkan.

“Kalau disebut ada oknum DPRD yang melakukan korupsi itu saya setuju, dan memang ada. Persoalannya, jika membubarkan DPRD itu berarti menghancurkan tatanan negara, karena lembaga ini masih dibutuhkan masyarakat. Tidak semua anggota DPRD itu nakal, hanya oknum saja yang nakal. Yang nakal itu yang disingkirkan,” tegasnya.

*tim

Pos terkait