Diduga Ada Mafia Tanah di Pemkot Jakarta Timur

  • Whatsapp
Zainal Abidin, SH dan Sopani, SH di Walikota Jakarta Timur.

Oleh: Rumana

BEKASI, AMUNISINEWS.CO.ID – Adagium negara tak boleh kalah melahirkan pemerintahan yang otoriter dan arogan, hal ini dikatakan oleh pengacara senior Zainal Abidin, SH., Jum’at 24/09/2021 di kantornya Tambun selatan, Bekasi.

Menurut Zainal adagium tersebut relefan jika dalam konteks negara atau pemerintah berada pada posisi yang benar secara hukum namun jika dalam konteks negara dalam posisi salah atau harus adanya pembuktian kebenaran terhadap posisi negara maka adagium tersebut sangat arogan dan otoriter.

Indonesia adalah negara hukum dan bagi kami praktisi hukum mengenal istilah¬†¬† “Onrechtmatige overheid daads” dimana dalam tatanan negara hukum negara boleh digugat, tegasnya.

Surat permohonan mediasi yang dilayangkan Kuasa hukum waris pemilik tanah seluas 2.150 M dengan nomor C1500 atas nama Enon binti Paro Zainal Abidin, SH kepada Walikota Jakarta Timur tak digubris, Kamis 23/09/2021 Zainal dan Sopani, SH mendatangi walikota Jakarta timur guna mengkonfirmasi surat tersebut, kedua advokat senior ini ditemui biro hukum walikota Jakarta timur Ocky, dalam pertemuan itu Ocky berjanji akan segera merapatkan masalah atau sengketa tanah antara Pemda DKI dengan ahli waris.

“Saya akan usulkan kepada Walikota untuk segera membahas dan merapatkan sengketa tanah ini serta masing masing (BPAD/PIK dan Enon binti Paro) membawa surat – surat kepemilikan tanah,” kata Ocky memberikan harapan.

Lebih jauh Ocky menjelaskan,”yang punya proyek adalah Dinas Perumahan, ahli waris bisa menanyakan kepada pihak dinas perumahan terkait progres pembangunan rusun untuk warga Kp: Duri dan keabsahan surat kepemilikan tanah tersebut.

Mendapat angin syurga dari Ocky kedua pengacara pamit meninggalkan kantor walikota Jakarta timur dengan perasaan lega penuh harap, dalam perjalanan pulang Zainal di telpon oleh orang yang mengaku dari kantor walikota Jakarta timur dan menanyakan email Zainal untuk mengirimkan surat undangan mediasi dan dijawab Zainal bahwa email ada tertulis pada kop surat yang dilayangkan beberapa bulan lalu.

“Silakan bapak lihat pada kop surat saya disitu ada alamat email saya,” kata zainal.

Keesokan harinya Jum’at 24/09/2021 pukul 9:50 Zainal membuka emailnya dan betapa kagetnya ketika Ia melihat ada undangan rapat mediasi antara ahli waris tanah C1500 dengan PIK,pemkot Jakarta timur dan dinas terkait lainnya pada pukul 10:00, sontak Ia berteriak,” ini sih namanya curi waktu dan sangat tidak profesional, panggilan polisi saja ada waktu 3×24 jam yang diberikan untuk memenuhi undangan.

Jika serius mengundang ahli waris dalam pertemuan itu mengapa tidak disampaikan pada saat kami datang Kamis 23/09/2021, dan dalam surat undangan tersebut tertera tgl pembuatannya 21/09/2021 bermakna rapat tersebut sudah direncanakan sebelum kami datang ke Walikota Jakarta timur dan mereka (walikota Jakarta timur red…) tidak bermaksud mengundang ahli waris, karena kami datang mereka undang mendadak sebagai formalitas dengan curi kesempatan agar kami tidak dapat hadir atau lalai, sungguh ini rencana yang sangat jahat,” tandasnya.

“Saya melihat tak ada niat baik dari walikota Jakarta timur, surat permohonan mediasi kami tidak digubris dan justru mereka semakin nekat, semakin ngotot untuk mendirikan bangunan rusun diatas tanah milik Enon binti Paro, padahal dalam sertifikat HPL No.4 tanah yang mereka klaim milik PIK itu tidak termasuk, indikasinya ada mafia tanah dilingkungan Pemkot Jakarta timur, padahal presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan perang terhadap mafia tanah, saya akan mengirim surat kepada Presiden guna meminta perlindungan hukum atas hak klien saya,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *