Diminta Data Penerima DAK 2017, Dinas Pendidikan Alasan Akan Izin Dulu ke Sekda

  • Whatsapp

Hapzi,.S.Pd.jpg- EDISIN NASIONAL

KRUI, AMUNISINEWS.COM – Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pesisir Barat terkesan intransparansi terkait kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran negara.

Pasalnya, saat pewarta selaku kontrol sosial meminta data sekolah penerima DAK 2017 pihak dinas pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini kepala dinas dan bagian sarpras tidak mengabulkan permintaan wartawan.

“Sebentar saya hubungi bagian sarpras,” jawab kepala dinas pendidikan Hapzi,.S.Pd kepada Amunisi, (20/7/2017).

Selang beberapa menit, melalui ponselnya Hapzi mengatakan kepada Amunisi jika data tersebut tidak bisa diberikan sebelum berkordinasi dulu dengan pimpinan. “Bagian sarpras sudah saya hubungi, dan data tersebut harus izin dulu ke Sekda atau Bupati untuk dapat diberikan kepada teman-teman media,” ucapnya.

Hapzi selaku kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dalam wawancaranya kepada koran ini tidak dapat menjelaskan secara konkrit alasan kenapa data tersebut tidak bisa diberikan.

“DAK 2017 dilaksakan dengan sistem swakelola, kita serahkan seluruh pengelolaannya ke fihak sekolah,” terang Hapzi.

Hapzi mengklaim dengan sistem swakelola tentu dengan harapan agar realisasi DAK 2017 dapat dilaksanakan dengan benar dan jauh dari kesan negatif, papar Hapzi saat disinggung adanya isu pungli oleh oknum dinas pendidikan dan kebudayaan pesisir barat terkait DAK 2017.

Mengacu pada undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, fihak manapun dan siapapun wajib mentaati, membuka dengan jelas segala bentuk kegiatan dan informasi terlebih bila itu menyangkut penggunaan uang negara.

Sikap kepala dinas yang dikenal dekat dengan orang nomor wahid di Pesisir Barat ini patut dikritisi karna terkesan sudah mengkangkangi (red) undang-undang yang berlaku, dengan menutup-nutupi informasi dan menghambat tugas jurnalistik dengan tidak memberikan data publik yang diperlukan. (son)

 

Pos terkait