DITUDUH PERAS RATUSAN HOTEL, PT Nonbar Tuding Wagub Bali Kangkangi Surat Edaran Kapolri

  • Whatsapp
WAKIL GUBERNUR BALI - I KETUT SUDIKERTA
I Ketut Sudikerta
wilmar-3
Wilmar Rizal Sitorus

DENPASAR, AMUNISI – Ucapan Wakil Gubernur Bali I Ketut Sudikerta yang  meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas oknum yang memeras ratusan hotel berbintang di Bali, berbuntut panjang.

Wagub dinilai oleh Wilmar Sitorus, SH, MH, kuasa hukum PT Inter Sport Marketing (ISM)/PT Nonbar sebagai pihak yang buta hukum, sekaligus contoh dari pejabat yang tanpa etika berani  mengangkangi Surat Edaran Kapolri (SE) No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (hate speech), yang  dikeluarkan pada 8 Oktober lalu.

“Tapi, jika itu merupakan sikap Wagub Bali terhadap permasalahan hukum yang tengah terjadi di wilayah Bali, kami meluruskan dulu bahwa PT Inter Sport Marketing (PT ISM) adalah pemegang hak lisensi tayangan langsung sepak bola world cup 2014 di Brasil berdasarkan perjanjian lisensi antara FIFA dengan PT ISM, bukan PT Nonbar yang memiliki perjanjian Lisensi tersebut,” kata Wilmar Sitorus dihubungi Amunisi, Kamis (18/11).

Dalam pelaksanaanya, PT Nonbar selaku anak perusahaan PT ISM ditunjuk sebagai melaksanakan kegiatan mulai dari sosialisasi, memasarkan, mengawasi, dan sebagainya. “ Bahwa setelah perhelatan world cup selesai, PT Nonbar menginventarisir hotel, vila , kafe atau tempat-tempat usaha yang tertangkap menayangkan world cup tanpa izin dari PT ISM/Nonbar. Kemudian PT Nonbar melayangkan surat somasi atau teguran kepada yang tertangkap melanggar agar bersedia berdialog dengan PT Nonbar,” ujar kuasa hukum PT Nonbar ini.

Kemudian, beberapa hotel, kafé, dan tempat komersil yang disomasi sepakat untuk memilih jalan damai sebelum PT Nonbar melapor ke polisi atau menggugat secara perdata via peradilan tata niaga. “Bagi yang tidak mengindahkan sosasi  tentunya PT Nonbar melaporkan ke polisi dugaan pelanggaran Hak Cipta bukan hak siar karena PT Nonbar bukan lembaga penyiaran,”  ujar Wilmar Rizal Sitorus.

Setelah PT Nonbar melapor ke polisi antara lain ke Polda Bali, ujar Wilmar, masih ada beberapa terlapor yang meminta berdamai dengan membayar konvensasi atas kerugian yang dialami PT ISM. “Kami tegaskan lagi bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan PT Nonbar adalah untuk kepentinganPT ISM,” katanya.

Masih menurut pengacara ini, bahwa pada awal laporan polisi PT Nobar atas dugaan tindap pidana HAKI sesuai UU No. 19/2002 namun setelah UU berubah menjadi UU 28/2014 dimana pelanggaran ini menjadi delik aduan maka pelaporan langsung dilakukan oleh Direksi PT ISM sesuai petunjuk penyidik,.

Kemudian, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan setelah selama satu tahun penyidik menerima LP. “Padahal fakta ini sudah menyimpang dari Perkap 14/2002,” terangnya. “Penudikan selalu berjalandi tempat dan berkembang isu SP-3,” tandasnya lagi.

“Nah, melihat penyidikan sudah tidak wajar, PT Nonbar lapor ke Propam Mabes Polri. Gelar perkara di Polda Bali sudah berulang kali. Terakhir kami ikuti pada Oktober 2015. Terungkat penyidikan sarat intervensi dari PHRI dengan berbagai cara. Terakhir dilakukan seminar di Inna Hotel Bali,” urainya.

Pada seminar inilah Wagub Bali Sudikerta serta merta mengatakan ada pemerasan dan mengajak seluruh hotel di Bali sepakat untuk menggugat.

“Apa kapasitas Wagub bicara soal penegakan hukum. Harusnya dia tahu PT Nobar menggugat perdata dalam rangka menegakkan hak dan keadilan. Di tiga pengadilan perdata PT Nobar menang. Pidananya juga sedang berjalan. Di Jogjakarta sudah masuk proses sidang, di Lombok sudah P-21 dan di Bali proses penyidikannya sedang dilakukan,” kata Wilmar. ”Satu pun laporan kami tidak ada yang di SP-3 karena ada tindak pidana tentang Hak Cipta,” ujar Wilmar.

Kalau Wagub merasa gugatan dan laporan pidana PT Nonbar sebagai tindak pemerasan, Wilmar menantang Wagub untuk melaporkannya.”Segera laporkan kami,” tantang Wilmar ditujukan kepada Wagub.

Lapor ke Bareskrim

Sebaliknya, Wilmar dan timnya dalam waktu dekat akan mendata pihak-pihak yang menyatakan PT Nonbar sebagai pemeras. “Satu di antaranya Wagub, akan kami laporkan ke Bareskrim Polri, termasuk yang lainnya yang nyata di depan umum menyatakan PT Nonbar pemeras,” ujarnya.

Memang Sudikerta mengaku terkejut dan baru mengetahui ada oknum dari PT Nonbar yang beralamat di Nusa Dua yang mengklaim dirinya mengantongi izin resmi dari FIFA untuk menyiarkan piala dunia melalui saluran TVone dan ANTV yang bersifat free to air.

Sekjen PHRI Kabupaten Badung I Gusti Kade Sutawa pun ikut membenarkan jika ratusan hotel di Bali terutama yang ada di wilayah Badung diperas oleh PT Nonbar yang mengklaim diri sebagai pemilik izin siaran piala dunia tahun 2014 lalu. Seluruh hotel berbintang di Bali yang menggelar nonton bareng disomasi oleh PT Nonbar. Umumnya hotel-hotel tersebut ada yang membayar Rp 100 juta. Tetapi harga tersebut bisa dinegosiasi sehingga ada yang hanya membayar Rp 10 juta.

“Umumnya yang anggota PHRI melaporkan ke kami saja ada sekitar 30-an hotel berbintang. Itu baru yang dilaporkan. Masih banyak hotel anggota PHRI yang memilih tidak melaporkan hal tersebut. Ada juga hotel yang bukan anggota PHRI yang juga menjadi korban pemerasan oleh oknum dari PT Nonbar. Diperkirakan total kerugian mencapai Rp 3 miliar sejauh yang dilaporkan,” ujarnya. Namun PHRI Badung begitu kecewa karena ternyata PT Nobar itu tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham.

Menanggapi hal ini, Wilmar mengatakan pihaknya datang secara damai. “Bukan uang, kalau hotel-hotel itu mau meminta maaf, cukup dengan salaman pun selesai,” katanya.

Wilmar juga akan melaporkan Sekjen PHRI Kabupaten Badung I Gusti Kade Sutawa yang secara terang-terangan menebar ujaran kebencian.

“Ujaran kebencian  adalah tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial,” katanya..

Seperti diketahui kasus ini hampir terjadi di seluruh Indonesia seperti Bali, Jogya, Lombok, Manado dan lainnya,  dan beberapa wilayah lainnya. (tim)

Pos terkait