DPRD Malra Bahas Refocusing Dana Covid-19 Pemkab Malra TA 2020 Dihujani Interupsi

  • Whatsapp
Oleh, Jecko Poetnaroeboen
LANGGUR, AMUNISINEWS.CO.ID.- Ketua DPRD Maluku Tenggara (Malra) Minduchri  Kudubun mengatakan, tidak disebutkan rincian refocusing dan realokasi anggaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malra Tahun Anggaran (TA) 2020.
Demikian hal tersebut diungkapkan dirinya, pada pembukaan lanjutan Sidang Paripurna DPRD Malra yang digelar senin (02/08/2021), dihujani interupsi oleh anggota DPRD setempat.
“ Terkait pertanyaan Anggota DPRD,  Septian Brian Ubra, perlu saya klarifikasi kalau dokumen perbup penjabaran  2020, sesuai SKB dua Menteri,  kewenangan refocusing dan realokasi diberikan kepada eksekutif, pimpinan dewan hanya terima pemberitahuan. Jadi, yang saya maksudkan adalah rincian refocusing dan realokasi, karena terhadap dokumen itu tidak disebutkan disana, yang ada adalah gelondongan “ ujarnya
Dikatakan, sesuai tata tertib ( tatib ), pengambilan keputusan harus berdasarkan voting suara terbanyak, sebab faktanya ada Fraksi yang menolak.
“ Berdasarkan Tatib, pengambilan keputusan ini atas suara terbanyak, saya harus dudukan ini, jadi saya tawarkan voting dilakukan secara tertutup atau terbuka “ katanya
Sementara itu Wakil Ketua DPRD,  Albert Efruan, soal tatib memiliki pendapat berbeda.
“ Penjelasan ketua, kami punya pemahaman berbeda, terkait tatib pasal 21 huruf e, disana tegas dalam hal persetujuan sebagaimana diatur dalam huruf  c tentang mekanisme pembahasan, maka pengambilan keputusan ada di Banggar dan Tim Anggaran Pemkab Malra , karena yang bahas APBD itu mereka “ Jelasnya
Menurutnya, palu persetujuan telah diketuk oleh Ketua, lewat jawaban Banggar, sehingga diakhiri dengan pendapat akhir fraksi.
“ Saya hargai kedudukan, ketua sebagai Fraksi PKB, namun kedudukan ketua juga adalah Ketua DPRD, sehingga dapat mengambil keputusan yang arif dan bijaksana “ pintah Wakil Ketua DPRD Malra
 Disela itu Anggota DPRD Malra asal Partai Nasdem Antonius Renyaan dirinya mengaku, Fraksi Nasdem pada akhir tahun 2020, menyuarakan berulang  kali meminta penjelasan penggunaan dana covid-19 dan segera membentuk Pansus, namun kemudian diabaikan.
 “ Jadi untuk akhiri polemik ini, Fraksi Nasdem usul hadirkan Tim ahli hukum jelaskan polemik pasal per pasal dalam tatib DPRD “ terang Renyaan.
 Terkait mekanisme dan tatib DPRD  tak ketinggalan interupsi dari Anggota DPRD Malra, dari Partai Hanura  Awaludin Rado, Dia  berpendapat kalau keputusan tertinggi ada di Paripurna. namun dirinya lebih condong ke materi.
“ Ini fakta, dokumen yang ada di saya yakni  laporan BPK RI, hingga ratusan miliar. Sebagai Anggota dewan yang mewakili rakyat, sudah dua tahun lebih usulan pokok pikiran ( pokir ) hilang, padahal sudah dibahas di Komisi sampai Banggar DPRD “ kesalnya.
Kata Rado,  apa yang dimaksudkan itu bagian dari belanja 2020, sebab Pokir DPRD untuk kepentingan rakyat semua hilang.
“ Saya tidak tau olah mengolah, apakah teman – teman hingga tidak melihat persoalan ini, jadi ruang harus dibuka. Nyatanya, KUA dan PPS APBD Malra 2022 sudah dibagikan, Pokir DPRD tidak diakomodir “ tegas Rado
 Dirinya meminta agar Pimpinan Komisi dan Banggar harus menjelaskan hal ini, terkait  hilangnya Pokir DPRD dalam APBD.
“ Hasil temuan BPK RI, pembangunan rumah Raja Wain bermasalah, belum bantuan sosial ( bansos ), nama calon penerima berubah tanpa sepengetahuan Lembaga DPRD. Kalau  hari ini saya punya bukti, bisa langsung di kejaksaan “ ungkap Rado.
Sekedar diketahui Rapat tersebut akhirnya diskors kembali, namun sebelumnya Ketua DPRD Malra, Minduchri Kudubun, sudah mengetuk palu tanda akan dilakukan voting tertutup Anggota DPRD Malra.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *