DPRD Soroti Penyediaan Lahan Pemakaman Bagi Warga Kota Mojokerto

Oleh : Titin / Adv

MOJOKERTO, AMUNISINEWS.CO.ID – Rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota tahun 2021, juga menyampaikan terkait bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Menurut Juru bicara DPRD Kota Mojokerto Agus Wahjudi Utomo perlu dilaksanakan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan melalui meningkatkan jumlah pelatih bersetifikat sehingga dapat menghasilkan atlit atlit yang berprestasi.

Sedangkan untuk sektor pariwisata belum sepenuhnya dipandang wisatawan lokal maupun domestik. “Termasuk wisata buatan yang belakangan mulai dikembangkan. Namun obyek wisata kuliner di Kota Mojokerto tidak boleh luput dari perhatian Pemkot Mojokerto,” kata Agus.

Lebih lanjut, terkait bidang kesehatan harus mengoptimalkan kegitan UKS yang dilakukan bersamaan dengan pertemuan langsung. Peningkatan pelayanan kesehatan gisi melalui aplikasi Gayatri. Menekan frekuensi stunting melalui komunikasi dan koordinasi antar RSUD, Puskesmas dan Dinas kesehatan untuk melakukan verifikasi serta pelacakan gizi buruk balita atau balita stunting.

Kemudian, dilingkup RSUD Kota Mojokerto banyak hal yang perlu dilakukan perbaikan khusunya dari kulitas pelayanan, system administrasi kesehatan serta peningkatan alat kesehatan yang modern seperti CT Scan dengan didukung sumber daya manusia yang proefesional. DPRD menghimbau untuk RSUD kedepankan aspek kemanusiaan.

“Tetap kedepankan aspek kemanusiaan dan sosial untuk penanganan dan pelayanan pasien tanpa mendahulukan proses administrasi atau persyaratan lainnya,” tegas Agus.

Terkait bidang sosial, Agus menyampaikan perlu mengembangkan sistem apilikasi data kemiskinan Kota Mojokerto serta melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk penanganan dan pemberdayaan PKL dikawasan perkotaan perlu ditingkatkan lagi karena banyak yang belum tercover, baik dari sisi pemberdayaan, dukungan hingga akses pendampingan.

Selanjutnya dari sisi kebutuhan pemakaman, sebagaian besar lahan pemakaman warga Kota berada dikawasan Losari, Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Selama ini belum pernah ada penyediaan lahan pemakaman bagi warga kota, padahal lahan pemakaman di Losari tersebut sudah sangat padat. “Jika hal ini tidak segera dipikirkan oleh Pemkot Mojokerto hal mendasar tentang sulitnya akses pemakaman bagi warga Kota Mojokerto akan menjadi bom waktu,”ujarnya.

Agus juga mengatakan bahwa DPMPTS adalah mengemban tugas untuk melaksanakan pelayanan satu pintu, namun dalam prakteknya pengurusan suatu ijin masih memerlukan beberapa pintu untuk dapat mengantongi ijin yang diinginkan. “Jadi perlu ditempatkan tenaga teknis tertentu dari berbagai perangkat daerah di DPMPTSP sehingga pemohon tidak perlu lagi keluar dari satu pintu untk mengurus ijin,” jelasnya.

Pada bidang lingkungan hidup perlu memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Mojokerto. Perlu ada priroritas terhadap normalisasi dan revitalisasi sungai guna mengurangi resiko pencemaran dan bencana banjir. Serta mengoptimalkan pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Mojokerto.

Sementara, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD atas rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala daerah guna perbaikan penyelenggaraan perbaikan pemerintahan kedepan dan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran serta kebijakan strategis Kepala daerah pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

“Berdasarkan ketentuan pada pasal 69 ayat 1pasal 71 ayat 2 Undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta peraturan daerah no.13 tahun 2019 pada pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 maka diwajibkan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima DPRD telah melakukan pembahasan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan pelaksanaan perda dalam penyelengaraan urusan pemerintah daerah,” urai Ning Ita sapaan akrab Walikota.

Ning ita berharap semoga rekomendasi tersebut dapat menjadi masukan dan inspirasi baik penyelenggraan Pemkot Mojokerto kedepannya.

“Terutama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota mojokerto,” pungkasnya.

Pos terkait