Dugaan Kasus Penipuan dan Penggelapkan, Indratno Suryadi Diadili PN Jakpus

  • Whatsapp
Nazarudin Lubis (tengah) dan Dr. Elita Purnamasari SH, MH, (kiri) saat dikonfirmasi sejumlah insan pers, di PN Jakarta Pusat.

Oleh: Ramdhani

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Sidang kasus dugaan tindak pidana Penipuan dan Pengelapan dengan terdakwa Indratno Suryadi  Pribadi alias Jhon Lee kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (13/9).

Pada sidang majelis hakim yang diketuai Muhammad Junaedi yang beragendakan pemeriksaan keterangan saksi-saksi itu,  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pratama Hadi menghadirkan empat orang saksi diantaranya Saksi Teguh Susanto (saksi pelapor), saksi Arifudin dan saksi Agutinus serta saksi Christin Riyadi.

Dalam keterangannya saksi Teguh susanto memaparkan, awal mula pertemuannya sekitar tahun 2011 antara saksi Teguh Susanto selaku Direktur PT Prima Kencana (PT. PC) dengaan terdakwa Indratno Suryadi Pribadi, selaku direktur PT. Catur Bangun Mandiri (PT. CBM) yang berencana akan membangun Apartemen di wilayah Jakarta Pusat.

Kemudian Teguh menjelaskan, rencana pembangunan Apertemen yang semula akan di lakukan pada tahun 2013, di percepat pekerjaannya pada tahun 2012 dengan angaran sebesar Rp 360 miliyar dalam waktu 720 hari harus selesai.

“Atas permintaan terdakwa, pembangunan apartemen tersebut saya diberikan kepada terdakwa sebagai pemborong pekerjaan proyek apertemen,” ujar saksi dipersidangan.

Dan pada tanggal 12 Desembet 2013 di Jakarta dihadapan Notaris Retno Rini Purwaningsih Dewanto, SH di buatlah perjanjian kerja pemborong pekerjaan proyek pembangunan gedung apartemen dan ruko T plaza,  sebagai mana Akta Notaris No: 15 tanggal 12 Desember 2013.

“Dimana PT. CBM di tunjuk sebagai marketing coordinatot executive yang bertugas untuk memasarkan dan menjual unit-unit dan ruko di tower A sejumlah 307 unit hunian dan 3 unit ruko dan di tower C sejumlah 256 unit hunian dan 4 unit ruko,” jelas Teguh.

Saksi pelapor juga mengatakan,  sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2013, terdakwa  meminta surat kuasa untuk pembukaan rekening di BCA cabang Wahid Hasyim atas nama PT  PK dengan nomor rekening : 028888887

Menurut terdakwa rekening tersebut ditujukan untuk menampung hasil penjualan unit tower A dan C serta pengelolaan dananya dilakukan secara indenpenden oleh PT. CBM.

“Namun pada bulan Agustus 2018 sewaktu PT PK mengajukan permohonan penutupan rekening kepada Bank BCA cabang Wahid Hasim, terdapat perbedaan nilai antara hasil penjualan ruko dan unit tower A dan C dengan yang tercatat dalam rekening koran,” ungkap saksi kecewa.

Rekapitulasi total hasil penjualan ruko dan unit tower A dan C sebesar Rp 123.967.946.493, sedangkan pada rekening koran menjadi Rp 198.588.232.043. Dan pada tanggal 18 Mei 2020 dari hasil audit terhadap semua transaksi “penerimaan dan pengeluaran” dari rekening BCA atas nama PT. PK yang mengelola dananya dilakukan secara independen oleh terdakwa atas nama PT. CBM.

Dari hasil audit tersebut ditemukan rangkaian transaksi yang tidak jelas, seperti dana penerimaan dari konsumen tower A dan C sebesar Rp 203.389.581.156, kemudian ada Pembayaran tidak jelas kepada PT. CBM sebesar Rp 134.601.381.698, dan Pengeluaran tanpa keterangan Rp 34.499.969.900, serta Penempatan deposito sebesar Rp 34 milyar, dan Pembayaran tanpa keterangan yang jelas kepada PT April Indoproperti Rp 16.693.409.651.

Dan pada tanggal 19 Mei 2020, kembali di temukan rangkaian transaksi pembelian bodong atas 4 unit ruko, atas nama PT CBM Rp 11 milyar, dan PT. CBM telah mendaftarakan pembelian ruko tersebut sebagai kreditor konsumen di PKPU sebesar Rp 11.063.315.980. Sedangkan pembelian bodong tersebut tertera di rekening PT, PK sebesar RP 11 milyar.

Dan dana-dana yang di peroleh dari konsumen tidak jelas, entah dikemanakan oleh terdakwa. Seharusnya dana dari konsumen kita pertangung jawabkan untuk pembangunan gedung yang sampai saat ini belum kunjung selesai,  hanya baru 14 persen saja.

“Saya berharap keputusan hakim bijaksana dan feir bedasarkan keadilan dan saya sangat prihatin, dana tersebut harus terdakwa kembalikan ke konsumen,” kata Teguh Susanto yang didampingi kuasa hukumnya Nazarudin Lubis dan Dr. Elita Purnamasari SH, MH, seusai sidang.

Sementar itu Nazarudin Lubis salah seorang kuasa hukum pelapor menambahkan, dari sudut pandang kami sudah jelas dan tak terbantahkan bahwa dugaan tindak pidana dan pengelapan yang di lakukan terdakwa telah terbukti.

Hal itu terlihat dari penasehat hukum terdakwa yang tidak membatah atas keterang saksi. Dan dalam kasus ini ada juga dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Karena hasil seperti pajak-pajak yang seharusnya di setorkan ke kas negara namun tidak di setorkan. “Selaku kuasa hukum, kami berharap keadilan berpihak pada kami, karena klien kami pak Teguh Susanto telah sangat di rugikan,” pungkas Nazarudin.

Dr. Elita Purnamasari, SH, MH selaku kuasa hukum Teguh Susanto kembali mengajukan surat keberatan kepada Ketua PN Jakpus atas penunjukan Hakim Muhammad Junaedi menjadi Ketua majelis hakim dalam perkara penipuan dan penggelapan ini.

Pasalnya ketua majelis hakim tersebut sama-sama mengadili atau berperan sebagai hakim pengawas perkara hukum pelapor yang lain dalam kasus Kepailitan dengan putusa nomor: 77/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

“Alasan kami mengajukan keberatan ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam mengadili perkara klien kami.” harap Elita.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *