Edi Kusuma : Hak Angket Bukan untuk Melemahkan KPK

  • Whatsapp

edi kusuma

JAKARTA,AMUNISINEWS.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya.

Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

“Adapun tugas KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK),supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK. melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara,” tandas Edi Kusuma Wijaya, Anggota Komisi III  kepada jurnalis amunisinewscom (30/4/17)

Menurut Edi Kusuma.dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu:  kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.

“Kalau KPK sudah melenceng dari yang tersebut di atas bagaimana,maka saya setuju soal hak angket DPR.Hak Angket tidak sama sekali untuk melemahkan KPK tetapi justru mendorong menguatkan KPK. (bud)

Pos terkait