FSPMI Tuding Disnakertrans Gresik Berskongkol dengan PT. Smelting Kerdilkan Buruh

  • Whatsapp

IMG-20170411-WA0037

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM-
Masalah buruh tak ada habis – habisnya di negeri ini. Hal ini terjadi karena Menteri Tenaga Kerja seringkali dijabat oleh orang yang sama sekali tidak mengerti tentang perburuhan.

Jabatan Menteri di negeri ini adalah jabatan politik, setiap Menteri ditunjuk Presiden bukan karena kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki, melainkan diduga hanya sekadar bagi – bagi jabatan. Hal ini berjalan dari presiden pasca kemerdekaan hingga pemerintahan Joko Widodo.

Padahal, dalam janji kampanyenya, Jokowi berjanji menempatkan orang – orang profesional di Kabinetnya. Tapi ternyata pemerintauan Jokowi lebih parah dari pemerintahan sebelumnya.

Kritik pedas ini datang dari aktivis senior, pejuang buruh sejati Prof. Dr. Mochtar Pakpahan yang juga merupakan Ketum SBSI.

“Menteri tenaga kerja saat ini tidak mengerti sama sekali tentang perburuhan, seharusnya Jokowi menjafikan saya Menteri tenaga Kerja, karena saya ini profesor perburuhan,” tegas Muchtar di’sela sela kesibukannya mengajar di UKI beberapa bulan lalu.

Apa yang dikatakan Mochtar bukan pepesan kosong, gejolak buruh terjadi di mana – mana akibat lemahnya pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap perusahaan dan tidak mengertinya Menteri tenaga kerja saat ini terhadap perburuhan.

Lihat saja Selasa, 11 April 2017, ratusan orang buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap buruh PT Smelting yang sedang berjuang menuntut hak-haknya.

Dalam aksi ini, juga bergabung 50-an orang pekerja PT Smelting yang jauh-jauh datang dari Gresik ke Jakarta. Mereka bergabung dengan massa solidaritas dari Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi.

“Tuntutan kami dalam aksi ini adalah menolak diskriminasi upah, tolak PHK sepihak, serta menuntut agar pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Smelting ditindak,” kata Ketua PUK SPL FSPMI PT Smelting, Zainal Arifin.

Zainal menduga, PHK sepihak yang dilakukan PT Marketing adalah upaya untuk melakukan union busting. Karenanya, pihaknya meminta agar wakil rakyat bisa memanggil Direksi PT Smelting dan mendesak agar pihak perusahaan mempekerjakan kembali 309 orang para pekerja di PHK.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz menjelaskan, dalam aksi ini pihak mendesak DPR RI untuk melakukan tiga berikut.

Pertama, meminta agar DPR RI segera membentuk tim untuk melakukan sidak ke PT Smelting di Gresik dan mendesak pengusaha untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, mendesak DPR RI untuk menekan Dirjen Pajak guna menyelidiki dugaan adanya penyimpangan pajak di PT Smelting. Terkait dugaan penyimpangan pajak ini, FSPMI siap memberikan data-data yang dibutuhkan.

Ketiga, mendesak DPR RI untuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan kasus perburuhan di PT Smelting. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, ada indikasi keberpihak Dinaskertrans Jawa Timur dalam kasus ini. Selain itu, sebagai satu-satunya smelter yang mengelola konsemtrat PT Freeport Indonesia, PT Smelting adalah industri strategis dimana pekerja adalah asset yang harus di jaga.

Aksi solidaritas ini akan berlanjut besok (12 April 2017) di Kementerian ESDM, bersamaan dengan aksi ribuan buruh untuk mendesak pemerintah mengambil sikap tegas terhadap kasus perburuhan ini.

Terpisah, Presiden FSPMI yang juga menjadi Presiden KSPI, Said Iqbal, mengancam apabila kasus ini berlarut larut, maka KSPI akan membawa kasus ini ke ILO . Tidak hanya itu, FSPMI dan KSPI juga akan mempersoalkan melalui mekanisme Application standard committee of ILO, Multi national Enterprise Declaration, dan OECD Guideline.(ruk)

Pos terkait