Gempar Datangi KPK untuk Laporkan Dugaan Mafia Proyek di Kabupaten Bogor

Oleh: Lambas

BOGOR, AMUNISINEWS.CO.ID – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GEMPAR) melakukan aksi demonstrasi ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus melaporkan dugaan adanya mafia proyek di Kabupaten Bogor, Kamis (28/1/2022).

Sirhan Umusugi selaku Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Ham GEMPAR, menyebutkan ada mafia yang menguasai proyek pembangunan di Kabupaten Bogor, melihat banyaknya isu yang beredar di publik dimana beberapa proyek di Kabupaten Bogor dikuasai segelintir orang (Monopoli) tentu saja kasus ini menjadi bahan perbincangan hangat di tengah-tengah kondisi yang masih rumit seperti sekarang.

“Dugaan adanya sosok di balik banyaknya proyek pembangunan di Kabupaten Bogor ini sudah lama di perbincangkan, bahkan dari jauh-jauh hari pun kami sudah menduga adanya tindakan melawan hukum di dalam proyek-proyek dengan nilai cukup fantastis,” ucap Sirhan Umusugi.

Menurut beliau, maksud dan tujuan kedatangan GEMPAR untuk meminta KPK melakukan investigasi khusus terhadap masalah pembangunan di Kabupaten Bogor, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang mempunyai domain dalam proyek pembangunan.

“Kami melihat banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yaitu; keterlambatan dalam penyelesaian, ditemukan ketidak sesuaian dengan spesifikasi bahan yang sudah ditetapkan pemerintah, bahkan ada salah satu PT yang mempunyai rekam jejak buruk seperti melakukan tindak pidana korupsi di salah satu proyek daerah yang hari ini memenangi tender proyek di Kabupaten Bogor, ini menjadi alasan kami untuk melaporkan kejanggalan ini,” ungkapnya.

GEMPAR berharap supaya KPK jeli melihat apa yang dilaporkan karena berdasarkan hasil advokasi, analisa dan data yang dihimpun termasuk banyak hal yang menjadi alasan mengapa KPK harus segera membuat tindakan, sebab uang yang dipakai untuk pembangunan merupakan uang dari APBD karena sangat jelas APBD bersumber dari masyarakat dan berorientasi terhadap keinginan dan kebutuhan rakyat.

Lanjut Sirhan, sejauh ini pihaknya masih sangat mempercayai KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di NKRI, melihat belakangan banyak kasus yang sudah dipecahkan oleh KPK.

“Untuk itu kita hanya bisa menunggu apa tindak lanjut yang akan di lakukan KPK, dan jika sudah 30 hari kerja KPK menerima laporan, GEMPAR akan kembali melakukan aksi demonstrasi,” ungkapnya.

Dengan maksud agar bisa selalu mendampingi dan mengawasi laporannya sampai ada titik terang, karena dalam hal ini ada yang di tetapkan sebagai tersangka. “ini adalah upaya kami selaku masyarakat untuk mewujudkan UU No.28 Tahun 1999,” tutup Sirhan.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.