Hj Endang Maria Astuti: Pemilihan Presiden Secara Langsung Merupakan Pendapat Keliru

  • Whatsapp

hj Endang Maria ASstuti

WONOGIRI, AMUNISINEWS.COM-Hj Endang Maria Astuti, S.Sg. SH. Politikus Golkar, dearah pemilihan Jawa Tengah IV, yang juga anggota Komisi VIII DPR-RI, mengatakan UUD 45 yang asli tetap bisa untuk landasan kehidupan bernegara sekarang, demi kelangsungan hidup NKRI..

Menurutnya, UUD boleh diamandemen, tapi urgensinya apa dulu. “Kalau yang jadi masalah jabatan persiden musti diperjelas, maka pasal 6 saja yang diubah sehingga  MPR tetap memiliki wewenang memilih presiden,” tegasnya ketika sosialiasi Empat Pilar di Wonogiri, Jawa Tengah..

Jadi permasahan mengubah demokrasi Pancasila  menjadi demokrasi liberal ini yang harus dipertanggungjawabkan. Di pembukaan UUD 45 alinia ke keempat tercantum demokrasi perwakilan. “Tapi anehnya di batang tubuhnya pemilihan langsung, ini tidak nyambung dengan pembukaan UUD 45. Karena perubahan UUD prosedurnya tidak sesuai dengan pasal 3 UUD 45, maka UUD perubahan tidak boleh diberlakukan,” tandasnya.

Hj Endang sedih melihat bangsa Bangsa yang pandai jadi begini. “ UUD 45 asli sudah benar, yang salah kan manusianya, seharunya manusianya diperbaiki. Hampir semua pasal diubah, ini bukan petumbahan tapi membuat UUD baru, membuat demokrasi baru, dan membuat ketatanegaraan baru,” ujarnya.

Kalau ada pandangan anak bangsa menyatakan, bahwa sila ke empat Pancasila membolehkan pemilihan secara langsung, itu merupakan pendapat yang keliru musti jangan diikuti.

Pemilihan langsung bertentangan dengan pembukaan UUD 45 alinia ke empat dan Pancasila.  Pemilihan yang disinari  sila pertama adalah pemilihan presiden oleh MPR, dan pemilihan kepala daerah yang benar dipilih oleh DPRD sesuai dengan pembukaan UUD 45.

“Manakala pasal 3 UUD 45 tidak dijadikan hukum untuk menetapkanUUD 45 yang telah selesai diamandemen, ketetapan apa yang bisa mengikat perubahan UUD 45 syah secara konstitusional, ataukah sekedar keputusan politik anggota MPR RI? Perlu dicermati, bahwa dasar hukum melakukan perubahan diatur dalam pasal 37 dan pasal 3 UUD 45. Sementara dasar hukum yang dijadikan landasan untuk melakukan perubahan hanya tata tertib MPR tahun 2004 yang tidak mengikat keluar,” tegas Hj. Endang  Maria Astuti, di Jawa Tengah, Sabtu (15/04/2017).

Menurutnya, ini masalah serius yang harus menjadi perhatian semua anak bangsa, karena ini menyangkut konstitusi negara janganlah dijadikan mainan.

budi

Pos terkait