Horee… ! Warga Modangan Segera Terima Sertifikat: SOSIALISASI DAN PENYULUHAN REDISTRIBUSI TANAH DESA MODANGAN

  • Whatsapp
Hadi Sucipto, Ketua Pokmas.

Oleh: Dwi Armanto

Blitar, Amunisi.co.id – Di negeri tercinta Indonesia ini, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pada pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di sebutkan bahwa, “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di gunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Untuk itu, berbagai instrumen dan kebijakan telah di keluarkan Pemerintah sebagai upaya mempercepat reforma agraria agar segera dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Seperti halnya yang telah di lakukan Pemerintah Kabupaten Blitar,melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Blitar,pihaknya memberikan Sosialisasi dan Penyuluhan Redistribusi tanah kepada masyarakat petani penggarap bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT VETERAN SRI DEWI yang berlokasi di Desa Modangan Dusun Karangnongko.

Kegiatan dengan tema,”Sosialisasi dan Penyuluhan Redistribusi Tanah Desa Modangan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar”tersebut,di gelar di Pendopo Sasana Adhi Praja Kantor Bupati Blitar di Kanigoro pada kamis (23/09/2021).Hadir dalam acara itu,Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar,Dadang M Fuad SH,di dampingi Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP) Budi Handoyo,Kasi pengukuran Ahmad Saiful dan Kasi Redis Ulian Kholif.

Sementara dari DPRD Kabupaten Blitar di hadiri oleh Ketua Komisi 1 Endar Soeparno,  serta dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Blitar Adi Andaka,Camat Nglegok Bambang Setiaji dan Kepala Desa Modangan Mochamad Bisri Mustofa.Pada kesempatan itu,di hadapan ratusan warga modangan yang hadir,Kepala BPN Dadang M Fuad,mengatakan jika pihaknya berkomitmen untuk terus melaksanakan redistribusi tanah di Desa Modangan.

“Kami akan jalan terus dengan prosedur,dan ini harus di teraksana secepatnya untuk direalisasikan,agar masyarakat segera mendapatkan sertifikat”,tegas Dadang disambut riuh tepuk tangan ratusan warga yang hadir.

Sebagai ketua pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Blitar,Dadang mengatakan jika proses pembagian tanah bekas perkebunan itu bisa berjalan cepat apabila warga yang menyebut dirinya penggugat dan warga sebagai pemohon kompak untuk bersama sama menyelesaikan persoalan.

Pada kesempatan tersebut ada beberapa warga yang menyampaikan sejumlah pertanyaan.Di antaranya mengenai gugatan yang telah di menangkan dengan keputusan tetap.Dadang mengatakan putusan tersebut telah di lepaskan,”ini bukan soal gugat menggugat,itu sudah di lepas,saat ini adalah kebijakan Negara atas konflik tanah yang ada” terang dadang.

Usai Sosialisasi, Dadang sempat menyebut  adanya pihak yang sengaja ingin menghalangi proses redistribusi ini.Tapi ia meyakini jika proses penyelesaian redistribusi tanah Negara bekas perkebunan karangnongko ini berjalan lancar.”ada-ada saja yang tidak menginginkan proses ini berjalan,saya tak mau dengan orang-orang mafia ini.” kata Dadang kepada wartawan.

Masih di tempat yang sama,Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (PMPP),Budi Handoyo berharap agar masyarakat segera untuk memasang pathok.Ia mengatakan pemasangan pathok hendaknya di lakukan bersama-sama dengan pokmas.”saya minta agar warga untuk segera pasang pathok,nanti teknis dan mekanisme nya akan di Pandu oleh pokmas yang berkoordinasi dengan GTRA.” terang Budi.

Lebih lanjut Budi mengatakan, pemasangan pathok untuk menunjukan batas tanah.”pemasangan pathok untuk menunjukan batas masing- masing tanah,agar nanti saat petugas ukur datang sudah di ketahui batas-batas dan bagian masing- masing calon penerima”.ujar Budi.

Terpisah, ketua kelompok masyarakat (pokmas),Hadi Sucipto menyambut baik jalanya kegiatan pematokan batas-batas tanah warga itu.sebagai wakil masyarakat petani penggarap,dirinya akan berupaya keras untuk menjalin kerjasama dengan warga dan GTRA guna merealisasikan Kegiatan redistribusi. Dikatakanya, sudah 20 tahun lebih warga menggarap lahan tersebut,

“Kami sudah 20 tahun lebih berada di sini.bersama warga penggarap lahan,berbagai persoalan kami lalui bersama sama.Kami berjuang bersama, kami Optimis, perjuangan kami selama ini akan tiba saat nya”.urai Hadi Sucipto yang Juga Seorang Aktifis ini.

Apa yang di maksud redistribusi tanah objek landreform? Dalam kesempatan ini Sucipto Menyampaikan,bahwa redistribusi tanah objek landreform itu  menurutnya adalah, pembagian tanah- tanah yang di kuasai oleh Negara dan telah di lepaskan untuk di berikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan no-224 tahun 1961.

“Redistribusi tanah di karangnongko ini di lakukan pada bekas tanah HGU PT VETERAN SRI DEWI yang perizinan Pengelolaan tanahnya sudah habis.Tanah tersebut di ambil kembali oleh Negara,yang kemudian sebagian atau seluas 133 Hektar di berikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan Pemerintah,dan Selebihnya akan di kelola ulang oleh PT Veteran SRI DEWI”. Terang Sucipto.

Seperti di ketahui, sesuai hasil mediasi antara Pihak PT Veteran Sri Dewi dengan masyarakat petani penggarap,dari total 223 H tanah yang ada,setelah seluas 133 H di bagikan kepada masyarakat,Selebihnya 90 H sedang dalam proses perizinan PT VETERAN SRI DEWI.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *