Komisi III Akan Panggil Pembuat ‘Surat Sakti’ Setneg

  • Whatsapp
wihadi
Ny Mariani ketika memaparkan kasusnya kepada anggota Komisi III DPR-RI

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM- Surat beraroma intervensi dari  Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang meminta Kejaksaan menunda penuntutan terhadap tersangka, yang kasusnya sudah lengkap (P-21), berbuntut panjang. Komisi III DPR-RI akan memanggil  Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan  M Sapta Murti, apa motivasinya menerbitkan surat yang menciderai penegakan hukum tersebut.

Pernyataan ini diungkap Anggota Komisi III DPR-RI Wihadi Wiyanto dari Fraksi Gerindra, setelah menerima pengaduan dari korban penipuan Mariani Tanubrata, yang diantar oleh kuasa hukumnya  Roy Tirto Husodo, SH dan RH Djoko Sudibyo, SH serta Hero Indarto, SH dari lembaga independen Indonesia Crisis Center (ICC), Rabu (16/11).

“Ini perbuatan yang tidak benar. Sesneg tak boleh melakukan hal itu yang mempengaruhi proses hukum,” tegas Wihadi Wiyanto, yang mengatakan akan mengusulkan membentuk Panja ‘Surat Sakti’. “Nanti Panja yang akan memanggil Deputi Hukum Sesneg,” tambahnya.

djoko-sudibyo-3-oke-oke-oe
HR Djoko Sudibyo, Ketua Umum ICC

Pada Rabu kemaren, korban penipuan Mariani memaparkan di hadapan Wihadi bahwa dia kehilangan berlian senilai Rp 39.7 miliar akibat ditipu oleh Ie Tjong Pang, yang kini masih bebas berkeliaran. Kasusnya sudah P-21, tinggal menunggu pelimpahan tahap kedua, penyerahan barang bukti dan tersangka. Tapi tersangka kini buron dan dinyatakan DPO.

Kasus pidana yang menyeret wanita keturunan itu, berawal tahun 2011 lalu, ketika Mariani Tanubrata meminta Ida Fandayani alias Ie Tjong Fang menjualkan  berliannya. Perhiasan yang hendak dijual tersebut sekira sepuluh buah berlian dengan nilai sekitar Rp.39,7 milyar. Mariani percaya Ie Tjong Fang karena teman dekatnya.

Apalagi, Ie Tjong Fang mengaku sudah ada pembeli hingga Mariani menyerahkan  perhiasan  mahal tersebut. Tapi, hasil penjualan tak pernah diserahkan. Tanggal 16 April 2012 karena tidak ada kepastian,  akhirnya Mariani Tanubrata melaporkan  Ie Tjong Fang ke Polrestabes Surabaya dengan surat bukti lapor Nomor: LPB/274/IV/2012/SPKT.

Empat tahun lamanya pelapor dan kuasa hukumnya berjuang bersusah payah dan baru kemudian, tepatnya tanggal 28 April 2016 kasus ini pemberkasannya dianggap lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum.

Pihak kepolisian sudah melakukan pemanggilan  Ie Tjong Fang sebanyak  2 (dua) kali sebagai tersangka untuk dilimpahkan ke JPU, tapi tidak datang. Kuasa hukum tersangka melayangkan surat sakit akan tetapi setelah tanggal istirahat yang ditentukan dokter selesai,  tersangka tidak melaporkan hal dan tidak datang..

Akhirnya Polrestabes Surabaya melakukan pemanggilan ke 3 (tiga), tetap tidak datang. Diduga Ie Tjong sudah buron sehingga pada 31 Mei 2016 Polrestabes Surabaya mengeluarkan Surat Pencekalan ke luar negeri terhadapnya.

Sampai saat ini tersangka tidak juga tertangkap, akhirnya Polrestabes Surabaya menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka dan  melayangkan surat tersebut ke Polda Jatim.

Tiba-tiba saat polisi berusaha keras mengejar tersangka, terbit surat Kemensesneg RI,  dengan surat Nomor: B-365/Kemensetneg/D-1/H/HK 04 02/08/2016 tertanggal 18 Agustus 2016.

Surat itu ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan yang  meminta kejaksaan untuk menunda penuntutan terhadap tersangka dengan alasan adanya perkara perdata antara pihak pelapor dan pihak terlapor.

Ini menjadi aneh, karena kasus perdata yang disebut Sesneg tersebut tak ada kaitannya dengan kasus pidana. “Nah disitu yang tidak boleh,” sergah Wihadi di sela penjelasan pihak korban.

Sebelumnya, kasus ‘surat sakti’  itupun tercium oleh Indonesia ICC,  Lembaga Independen yang didirikan oleh Tokoh-tokoh Angkatan 45 DKI Jakarta, yang bergerak dalam rangka Penegakan Hukum, terutama pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang langsung mengirim surat No.440/ICC/SRT/X/2016 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan duduk persoalannya.

“Jelas surat  tersebut adalah suatu bentuk intervensi. Kementerian Sekretaris Negara sudah mempengaruhi proses peradilan yang sedang berjalan yaitu proses penuntutan,” ungkap Djoko Sudibyo..

Baik Komisi III maupun ICC berharap Presiden RI mencabut surat tersebut. “Kami menduga ada masukan keliru kepada Sesneg soal gugatan perdata itu, Karena itu pengacara tersangka juga akan dihadirkan untuk didengar keterangannya bila Panja nanti terbentuk. Itu janji Komisi III,” kata Djoko Sudibyo. (tim)

 

 

 

 

Pos terkait