Istana Intervensi Kasus Pidana Penggelapan Berlian?

  • Whatsapp

master-foto-hl-315

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM- Kabar tak sedap menerpa Istana. Beredar surat dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang meminta Kejaksaan menunda penuntutan terhadap tersangka, yang kasusnya sudah lengkap (P-21), Tindakan Kemensesneg ini dinilai keterlaluan dan menciderai rasa keadilan bagi pelapor.

Karena surat yang diteken oleh Bidang Hukum dan Perundang-undangan  M Sapta Murti, hingga kini tersangka Ie Tjong Pang yang dituduh menggelapkan berlian senilai Rp 39,7 miliar masih bebas berkeliaran.

Kasus itupun tercium oleh Indonesia Crisis Center (ICC),  Lembaga Independen yang didirikan oleh Tokoh-tokoh Angkatan 45 DKI Jakarta, yang bergerak dalam rangka Penegakan Hukum, terutama pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang langsung mengirim surat No.440/ICC/SRT/X/2016 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjelaskan duduk persoalannya.

Menurut Ketua Umum ICC, HR Djoko Sudibyo, SH, kasus pidana yang menyeret wanita keturunan itu, berawal tahun 2011 lalu, ketika Mariani Tanubrata meminta Ida Fandayani alias Ie Tjong Fang menjualkan  berliannya. Perhiasan yang hendak dijual tersebut sekira sepuluh buah berlian dengan nilai sekitar Rp.39,7 milyar . Mariani percaya Ie Tjong Fang karena teman dekatnya.

Apalagi, Ie Tjong Fang mengaku sudah ada pembeli hingga Mariani menyerahkan  perhiasan  mahal tersebut. Tapi, hasil penjualan tak pernah diserahkan. Tanggal 16 April 2012 karena tidak ada kepastian,  akhirnya Mariani Tanubrata melaporkan  Ie Tjong Fang ke Polrestabes Surabaya dengan surat bukti lapor Nomor: LPB/274/IV/2012/SPKT.

Empat tahun lamanya pelapor dan kuasa hukumnya berjuang bersusah payah dan baru kemudian, tepatnya tanggal 28 April 2016 kasus ini pemberkasannya dianggap lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum.

Dalam proses penyidikan,  pihak kepolisian sudah melakukan pemanggilan  Ie Tjong Fang sebanyak  2 (dua) kali sebagai tersangka terhadap untuk dilimpahkan ke JPU, tapi tidak datang. Kuasa hukum tersangka melayangkan surat sakit akan tetapi setelah tanggal istirahat yang ditentukan dokter selesai,  tersangka tidak melaporkan hal dan tidak datang..

Akhirnya Polrestabes Surabaya melakukan pemanggilan ke 3 (tiga), tetap tidak datang. Diduga Ie Tjong sudah buron sehingga pada 31 Mei 2016 Polrestabes Surabaya mengeluarkan Surat Pencekalan ke Luar Negeri terhadapnya.

Pada tanggal 13 Juni 2016 dan pada tanggal 22 Juni 2016 Polrestabes Surabaya telah melakukan pencarian dan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka tetapi setelah dilakukan pencarian pada tempat yang dicurigai  persembunyian tidak berhasil ditemukan.

Karena sampai saat ini pihak tersangka tidak juga tertangkap akhirnya Polrestabes Surabaya menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka dan  melayangkan surat tersebut ke Polda Jatim.

“Diduga  tersangka berupaya melalui kuasanya mencoba untuk mempermainkan hukum. Indikasi itu  dengan adanya surat Kemensesneg RI,  dengan surat Nomor: B-365/Kemensetneg/D-1/H/HK 04 02/08/2016 tertanggal 18 Agustus 2016,” tegas Djoko Sudibyo, yang mendapat pengaduan masyarakat.

Surat itu ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan yang  meminta kejaksaan untuk menunda penuntutan terhadap tersangka dengan alasan adanya perkara perdata antara pihak pelapor dan pihak terlapor.

“Dengan adanya surat tersebut kami melihat ini adalah suatu bentuk intervensi. Kementerian Sekretaris Negara sudah mempengaruhi proses peradilan yang sedang berjalan yaitu proses penuntutan,” ungkap Djoko Sudibyo..

Karena dugaan intervensi tersebut, kata Djoko, pihaknya  minta  kepada  Presiden  untuk dapat memberikan tanggapan sehubungan dengan dikeluarkanya surat dari Kemensesneg  dan membatalkan surat, yang memperlambat proses hukum tersebut sekaligus menyelidiki mengapa Kemensesneg mengeluarkan surat itu.

Termasuk Intervensi

Sementara itu, pengamat masalah hukum pidana Rofi Ullah, SH berpendapat, jika benar Kemensesneg meminta untuk menunda penuntutan tergadap tersangka yang kasusnya sudah lengkap, itu termasuk intervensi. “Dalam KUHAP sudah diatur bahwa kasus yang sudah P-21 tidak bisa dihentikan. Itu sudah masuk rana Kejaksaan bukan wewenang eksekutif,” ujar Rofi.

Karena itu, demi tegaknya hukum dan tidak terjadi intervensi yang menciderai rasa keadilan, Jaksa hendaknya melanjutkan kasus tersebut dengan segera melimpahkan ke pengadilan. “Pelapor juga perlu kepastian hukum tanpa harus menunggu perdatanya. Bila menunggu putusan banding kasus perdatanya sama seperti mengumbang-ambingkan perasaan pelapor. Menurut saya itu tak adil dan suratnya harus dibatalkan,” imbuhnya, (tim)

 

Pos terkait