Kades Matan Jaya Diduga Selewengkan Dana 3,4 Milyar

Oleh : Teguh

KAYONG UTARA, AMUNISINEWS.CO.ID – Pejabat Kepala Desa Matan Jaya, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat diduga selewengkan Dana Desa untuk Pembangunan yang nilainya sekitar 3,5 milyar.

Bacaan Lainnya

Tim Amunisinews mencoba investigasi ke lapangan dan menemui sejumlah masyarakat setelah mendapatkan laporan terkait adanya indikasi penyimpangan dana yang dilakukan Kades dan Perangkat Desa.

Nendra salahsatu warga Desa Matan Jaya sekaligus anggota BPD menjelaskan bahwa indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat Kepala Desa Matan Jaya beserta perangkat Desanya, antara lain Bendahara dan Sekertaris, membuat masyarakat geram. Karena dana DD, ADD dan APBD tahun 2021 dan 2022 tidak terealisasikan dengan baik dan diduga sekian persen dikorupsi oleh Kades bersama perangkat Desa. Selain itu Bantuan BLT juga diduga ikut diselewengkan sehingga semakin memicu kemarahan warga Desa Matan Jaya.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa anggaran tahap satu dipakai, dengan alasan dipinjam pakai sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) oleh Bendahara Desa dan Sekertaris untuk membeli perlengkapan Alat Tulis Kantor. Masyarakat mempertanyakan, kenapa harus Dana BLT DD yang dipakai, apa uang BLT DD sebesar 10 juta rupiah masih kurang, sehingga Lucky Rahmatullah selaku Sekretaris Desa ikut meminjam dana yang diketahui oleh Tina selaku Bendahara Desa. Kami punya bukti 3 lembar kwitansi dan jika diglobalkan dana tersebut sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), lalu dikemanakan saja dana tersebut? Sampai saat ini masih banyak warga yang belum mendapatkan BLT dan katanya dipinjam namun tidak dikembalikan, lalu siapa yang bertanggung jawab,” tanyanya.

Nendra juga menjelaskan pada tim Amuisinews, ketika masyarakat bertanyya terkait dana BLT, berbagai macam dalih dan alasan yang dilontarkan pihak Desa, “alasannya dari sekian banyaknya bantuan, sebagian dipotong untuk dana covid-19 sebesar 8% namun tidak diketahui secara keseluruhan, digunakan untuk apa saja dana tersebut. Masyarakat dan (BPD) Badan Pemusyawaratan Desa selama ini sudah cukup menahan diri dan yang sangat disesalkan, selama ini pihak BPD Desa Matan Jaya tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa,” terang Nendra

Dikatakan lagi oleh Nendra, “pernah dilakukan mediasi pertama pada tanggal 26 September 2021 dan mediasi kedua tanggal 09 Oktober 2021 dengan pihak Kecamatan Siimpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara.

Kamaruddin selaku Camat Simpang hilir meminta kepada Ketua BPD Desa Matan Jaya agar diselesaikan secara damai, namun pertanyaannya apakah hak masyarakat bisa dikembalikan? Kamarudin mengatakan, bahwa BPD dan Desa ibaratkan satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan, peranannya juga sangat penting dalam pengawasan anggaran selaku perwakilan dari pihak Kecamatan, namun ironisnya perkataannya tak sesuai dengan kenyataan,” tegas Nendra.

Surya salahsatu masyarakat Matan Jaya, juga memberikan keterangan terkait masalah tersebut. Surya merasa, selama ini BPD seakan sebagai pelengkap saja, dikarenakan tidak pernah ada musyawarah dengan masyarakat maupun BPD melalui Musrenbang Desa sehingga potensi perkembangan Desa tidak berjalan dengan baik.

Memang baru kali ini kita laporkan, karena masyarakat dan BPD sudah memberi toleransi terhadap Kepala Desa Matan Jaya serta perangkatnya agar ada itikad baik untuk mengembalikan hak masyarakat, namun sampai saat ini tidak digubris. Selain BLT anggaran DD di tahun ini sebesar 3 Miliyar juga tidak terealisasikan dengan baik, salah satunya yang baru terbangunkan hanya jembatan saja, adapun BPD sengaja tidak menandatangani untuk tahap 2, sebab untuk mencegah dari suatu hal yang tidak diinginkan, untuk tahap pertama saja 1 Miliyar lebih sekian tidak terealisasi dengan baik, apalagi 2 Miliyar untuk tahap 2, bisa saja lebih parah dari pada sebelumnya,” ujar Surya kepada tim Amunisinews.

Surya menambahkan, “ternyata pihak Kecamatan juga melakukan hal berbeda dari kenyataan dimana dengan alasan memutar balikan Fakta dan memanggil Ketua BPD untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat sepihak. Saya mewakili masyarakat berharap hal ini harus diusut sampai tuntas dan tidak boleh ada pembiaran. Saya berharap Muspicam ataupun Muspida harus tegas terhadap tindakan tersebut dan segera melakukan pengauditan sebelum nantinya lebih jauh melangkah”, tegas Surya.Tanggal 25 Februari 2022 tim media Amunisinews mencoba konfirmasi kembali kepada Kamaruddin selaku camat Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, melalui telepon selular terkait tindak lanjut dari pemberitaan yang sudah terbit sebelumnya tentang penggelapan Dana DD, ADD, dan lainnya khususnya di Desa Matan Jaya yang diduga ada unsur kerja sama dan pembiaran dari penegak hukum setempat, terhadap aksi yang dilakukan oleh Ibnu Hajan selaku pejabat Kepala Desa Matan Jaya.

Camat Kamaruddin mengatakan, “saya tidak tau sudah sampai kemana arah ceritanya, dan kita tidak dapat melakukan tindakan apa-apa, hanya sekedar memberi himbauan serta arahan kepada mereka untuk melakukan pembinaan saja kepada mereka, dan untuk membuat kepastiannya itu, kepala desa lah yang bertanggung jawab sepenuhnya,” terang Camat.

Terkait adanya laporan dari masyarakat dan juga BPD ke Kapolres Kayong Utara baru-baru ini, saya sudah tau. Ketua BPD melaporkan mengenai gaji mereka yang belum dibayarkan sampai saat ini, dan kemarin saya sudah memanggil bagian Bendaharanya menanyakan mengapa gaji yang bersangkutan tidak dibayarkan. Karena menahan gaji seseorang itu harus mempunyai fakta yang jelas, karna dalam regulasi tidak ada bahasa yang seperti itu. Dan jawaban dari pihak Desa mereka siap membayarkan namun yang bersangkutan tidak datang. Dari 7 orang BPD 4 orang sudah dibayarkan, untuk tiga orang lainnya belum dibayar dikarnakan mereka tidak datang dan mengambil ke kantor, saya sudah komunikasikan tolong secepatnya dibayarkan apabila ada persyaratan mohon dikomunikasikanlah dengan baik kepada mereka. Saya sendiri tidak melakukan apa-apa maupun tindakan, dikarenakan hal ini ranahnya sudah sampai ke Kapolres Kayong Utara. Saya juga sudah mendapatkan tembusan dari masyarakat dan pihak BPD , kalau masalah ini sudah dilaporkan, biarlah diproses,” ujar Camat.

Selanjutnya tim Amunisi juga mempertanyakan kembali soal dana tahap 1 dimana alokasi dana APBD desa dan DD belum juga ada laporannya sampai saat ini, Kamaruddin menjawab ia tidak tau, “mungkin saja laporan mereka sudah sampai ke inspektorat serta saya perjelas bukan melaporkan namun disini saya terangkan bahwa mereka sedang menunggu pemeriksaan dari inspektorat atau pemeriksaan internal, untuk dari kami pihak Kecamatan hanya sekedar melakukan pembinaan-pembinaan biasa saja, semua saya serahkan kepada pihak hukum lah, jika ranahnya sudah sampai ke sana, kita tidak punya komentar jika laporan sampai ke kita cukup sebatas kita mediasi saja, mana yang salah cukup kita betulkan, serta sekarang ini camat bukan kepala daerah melain (OPD) Organisasi Perangkat Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Bupati, kalau ada regulasi dari Bupati maupun dari pemerintah itulah yang kami sampaikan kepada mereka, terkait mereka melaksanakan atau tidaknya itu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Desa, karena Desa diberi kewenangan penuh dan kita tidak bisa mengintervensi,” tutup Camat. 

Sementara Ibnu Hajan, selaku Kepala Desa Matan Jaya, ketika dihubungi tim Amunisinews melalui chat WhatsApp membantah tuduhan tersebut dan saat diminta berkomunikasi melalui Call WhatsApp untuk dimintai klarifikasi dan penjelasan lebih dalam, dirinya tidak mau menjawab panggilan telepon.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.