Kajari Siap Tindak Tegas Kades Terbukti Korupsi

  • Whatsapp
kajari-sidoarjo-jatim
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, H M Sunarto, SH, MH

SIDOARJO,AMUNISINEWS.COM – Banyaknya Kepala Desa (Kades) yang terjerat kasus korupsi, membuat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, H M Sunarto, SH, MH, kembali mengingatkan kepada para Kades diwilayah hukumnya agar berhati -hati dalam menggunakan Dana Desa (DD) yang telah diperolehnya dari Pemerintah pusat.

Mantan Aspidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo itu, berharap, agar kucuran dana desa (DD) tersebut tidak berpotensi menjadi ajang penyimpangan. Untuk itu dalam menggunakan dana itu butuh pengelolaan yang profesionalisme dan perlunya pengawasan berbagai pihak terangnya.

“Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa banyak yang belum profesional bisa jadi pemicu dan memungkinkan tindakan penyelewengan terjadi. Anggaran yang diturunkan ke desa itu sangat besar. Kalau tidak profesional pengelolaanya, sangat dimungkinkan akan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan,” ujar Sunarto, kepada wartawan, Jumat (7/10) siang.

Untuk  itu, Ia berjanji akan mengawasi penggunaan ADD dan DD di tiap desa. Masyarakat juga diminta proaktif untuk membantu melakukan pengawasan. ”Saya berharap media, khususunya rekan wartawan juga semakin aktif memberi informasi kepada masyarakat terkait dengan tindakan korupsi,”pintanya.

Kajari juga mewanti-wanti Kades untuk tidak  bermain-main dengan dana itu agar tidak terjadi kerugian negera. Jika ada yang terbukti, pihaknya akan bertindak sesuai ketentuan guna melaksanakan hukum yang berlaku.

“Kalau memang ada bukti kuat, kami tidak akan segan-segan untuk memproses secara hukum. Karenanya, saya ingatkan agar menghindari tindakan koruptif,”ujarnya.

Pihaknya akan melakukan tindakan hukum kepada para Kades yang melakukan penyimpangan anggaran dana desa, sebab, selama ini pihaknya telah memberikan sosialisasi atau pencerahan tentang tindak pidana korupsi. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyimpangan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara. ”Agar tidak melawan hukum, uang negara harus dikeluarkan sesuai dengan peruntukan,”terangnya.

Dalam penggunaan DD, Korps Adhyaksa Jalan Sultan Agung Sidoarjo siap mengawal dan mendampingi penggunaan dana desa. “Kami ada TP4D, dan juga ada klinik pendampingan hukum, jika ada problem kami siap membantu dan mengawal,” pungkasnya. tam

 

Pos terkait