Kaltara Usulkan Tiga Lokasi Untuk Pembangunan PLBN

  • Whatsapp

oleh ronny

pos perbatasan- nasional

NUNUKAN,AMUNISINEWS.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprop)Kalimantan Utara mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara(PLBN)kepada pemerintah pusat di tahun 2017 ini.

”Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie melalui pesan singkatnya kepada salah harian Online di Nunukan.

“Usulan untuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)yang dimaksud telah disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tjahyo Kumolo selaku Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),” kata Gubernur.

Usulan tersebut menurut Irianto Lambrie,dilakukan sehubungan dengan ketiga titik itu situasi perlintasan sangat padat dan rawan sehingga terjadinya penyelundupan barang-barang terlarang.

Ketiga lokasi yang diusulkan untuk pembangunan PLBN adalah Long Nawang,Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau dan dua lokasi di wilayah Kabupaten Nunukan yakni Long Midang Kecamatan Krayan dan Labang Kecamatan Lumbis Ogong.

Bahkan menurut Gubernur Kaltara bahwa, Menteri Dalam Negeri telah meninjau langsung ke Long Midang saat berkunjung di Kecamatan Krayan pada 14 Agustus 2017 lalu diusulkan menjadi lokasi pembangunan PLBN yang baru.

Dikatakannya pula bahwa,secara kasat mata dua lokasi yang paling berpeluang dibangunkan PLBN yakni Long Midang dan Labang, keduanya di Kabupaten Nunukan,dengan memperhatikan kepadatan perlintasan dari dan ke Negeri Sabah, Malaysia.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor:6 tahun 2015, Provinsi Kaltara telah mendapatkan satu PLBN yakni Sei Pancang Pulau Sebatik dimana pembangunannya sedang berlangsung.

”Keberadaan PLBN di Sei Pancang Pulau Sebatik, dia akui memang sangat penting karena berhadapan langsung dengan Negara Tetangga Tawau Sabah Malaysia. “PLBN Sei Pancang satu-satunya di Pulau Sebatik di tambah PLBL Lamijung yang berada di Pulau Nunukan, sudah cukup,” ujarnya.

Untuk itu Irianto Lambrie menyadari,apabila ketiga lokasi usulan untuk program 2019 tidak disetujui pemerintah pusat tidak ada masalah karena masih banyak provinsi lain yang berada di wilayah perbatasan yang membutuhkan.

editor hendra usmaya

 

 

Pos terkait