Kapolri Harus Turun Tangan Atas Kasus Gaby

  • Whatsapp
foto istimewa

Alexius TantrajayaAMUNISINEWS.COM, JAKARTA — Pemberkasan kasus pidana selama satu tahun, tapi belum juga dilimpahkan oleh penyidik (polisi) kepada penuntut umum (jaksa), adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi kasusnya hanya dugaan adanya kelalaian berakibat tewasnya seseorang, atau pelanggaran Pasal 359 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), yang notabene tindak pidana
biasa. Bukan pidana khusus.

Demikian dikatakan advokat senior Alexius Tantrajaya kepada Amunisi berkaitan kasus tewasnya Gaby atau Gabriella Sheryl Howard (9), murid SD kelas 3 yang tenggelam di kolam renang milik Global Sevilla School (GSS), Puri Indah, Jakarta Barat, pada 17 September 2015.

Menurut dia, jika guru olahraga GSS Ronaldo Laturette telah di-tetapkan sebagai tersangka, itu artinya dua alat bukti dan saksi-saksi sudah diproses penyidik.

Dan berkas perkaranya harus dilimpahkan ke kejaksaan untuk segera diadili. “Tidak ada alasan polisi menahan berkas perkara, jika status seseorang yang semula terlapor ditingkatkan menjadi tersangka. Ini kan kasus pidana biasa, bukan pidana khusus, mestinya proses penyidikan singkat,” kata Alexius.

Ditambahkan, jika proses penyidikan agak terhambat lantaran para saksi yang masih di bawah umur, polisi bisa meminta bantuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lewat lembaga ini pemeriksaan terhadap saksi anak-anak dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

“Heran saya, kenapa Polres Jakarta Barat (Jakbar) mengulur-ngulur waktu. Aneh. Kapolda mesti turun tangan, merintahkan Kapolres Jakbar menuntaskan kasus ini. Bila perlu Kapolri sekalian yang merintah, turun tangan” ujar Alexius.

Pada bagian lain diingatkan, bahwa proses penyidikan yang berlarut-larut untuk suatu kasus, akan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum.

Apalagi jika ada niatan buruk, misalnya, mempetieskan kasus. Ini sama saja tidak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tapi juga dapat dika-tegorikan melanggar hak asasi.

“Kalau kasusnya disidangkan, berarti sudah ada kepastian hukum yang akan diterima oleh keluarga korban maupun tersangka. Dengan begitu, hak asasi mereka terlindungi. Beda kalau kasusnya masih tertahan di penyidik maupun kejaksaan,” katanya.

Dalam kaitan ini, Alexius berharap Polres Jakbar segera selesaikan kasus kematian Gaby yang tertahan satu tahun. Jika tidak, selain bakal merusak citra kepolisian, juga akan menimbulkan persoalan baru, yakni pihak keluarga korban bisa mengajukan gugatan kepada Kapolri. Di mana kepolisian dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
“Seperti kasus yang lagi saya tangani sekarang ini. Laporan klien saya, Maria Magdalena Andriati Hartono, sudah delapan tahun (2008-2016) belum juga diproses oleh polisi tanpa alasan jelas.

Itu sebabnya, klien saya menggugat ganti rugi kepada Kapolri senilai Rp 100 miliar,” papar Alexius lebih jauh.

Untuk kasus Gaby, lanjut dia, apabila pihak kepolisian belum juga memberikan alasan atas tertundanya proses penyidikan, keluarga siswi SD malang itu bisa mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. “Apalagi polisi sudah menetapkan adanya tersangka, keluarga korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata, sebagaimana yang dilakukan klien saya,” pungkas Alexius.

 

 

Oleh: *tim

Pos terkait