Kasus Penguasaan Tanah Milik DR Zainal Abidin Oleh Wings Group Bisa Timbulkan Konflik yang Lebih Besar

  • Whatsapp

dok tb-1

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM–Kasus penguasaan tanah milik DR.dr.H.Zainal Abidin, DSM, Internist, Sp.GK yang Ketua I Bidang Litbang KONI Pusat oleh pengembang dari perusahaan raksasa Wings Group ditengarai bisa menimbulkan konflik yang lebih besar jika tidak diselesaikan secara cepat dan tepat.

Kasus ini berpotensi bisa lebih menumbuhkan keresahan di masyarakat karena adanya teror yang dilakukan oleh pihak pengembang. Mereka memaksa membeli rumah seorang warga yang berlokasi di Kampung Kaliabang, Ceger, RT 02 RW 03 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kotamadya Bekasi. Rumah itu kemudian dijadikan kantor PT PAS (Prakarsa Alam Segar), yang masih satu satu grup dengan dua pengembang yang menguasai tanah seluas 4600 meter milik Zainal Abidin,  yakni PT Multirasa Nusantara dan PT Sentosa Mulia Utama dari Wings Group.

Menurut keterangan Zainal Abidin, pada lahan miliknya yang saat ini berpindah tangan itu sebelumnya pihak pengembang menggandeng sebuah ormas  untuk menjaga tanahnya. Mereka tidak membolehkan siapapun untuk melintas apalagi bermain sepakbola di tanah warisan orangtua Zainal Abidin itu. Zainal Abidin seperti tengah diadu oleh pengembang. Dia juga betawi asli. “Saya sampai bilang sama orang-orang ormas itu kalian mau saja diadu domba oleh pengembang! Saya juga warga betawi asli. Saya tidak takut untuk memperjuangkan tanah saya karena ini memang milik saya,” papar Zainal Abidin, Selasa (4/7), di rumah sakit Zainuttaqwa, Bekasi Utara.

Sehari-harinya jika sedang tidak bertugas ke KONI Pusat, Zainal Abidin yang juga pembina olahraga dayung ini berpraktek di RS Zainuttaqwa. Peraih Penghargaan “Adimanggalya Krida” atas jasa dan prestasi luar biasa di bidang olahraga dari Menteri Pemuda dan Olahraga ini memang tak bisa melepaskan diri dari pembinaan olaharaga. Zainal Abidin menghabiskan 16 tahun menimba ilmu keolahragaan di Jerman Barat, antara 1970 hingga 1986, dan sekembali ke tanah air ia berperan dalam pengembangan prestasi cabang olahraga bulutangkis, renang, dayung, serta Satlak Prima, Kemenpora dan KONI Pusat.

Kasus penguasaan tanah seluas 4600 meter milik Zainal Abidin ini sudah cukup lama menjadi perbincangan di kalangan legislatif dan eksekutif Pemkot Bekasi. Zainal Abidin sudah membawa permasalahannya ke Komisi A DPRD Kota Bekasi. Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mendukung penuh upaya Zainal Abidin memperjuangkan tanahnya kembali. Demikian juga dengan Walikota Bekasi, DR.H.Rahmat Effendi.

Kasus ini jelas melibatkan banyak pihak, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan sertifikat dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari lahan milik Zainal Abidin tersebut.

“Sertifikat dibuat, dipecah dan dijual. Hal ini dilakukan bersama-sama, antara pemalsu tandatangan, notaris, dan institusi negara yang dalam hal ini BPN,” jelas Andi Suhandi, menantu Zainal Abidin.

Zainal Abidin sedang berada di Jerman mengemban tugas negara ketika tanah pemberian almarhum orangtuanya, Matali dan Maituroh, yang sejak tahun 1954 dijadikan lapangan sepakbola oleh masyarakat belakangan diketahui telah berpindah tangan.

Tanah milik Zainal Abidin seluas 4600 meter persegi telah dikuasai oleh PT Multirasa Nusantara dan PT Sentosa Mulia Utama dari Wings Group. Padahal, Zainal Abidin tidak pernah menjual maupun menguasakan menjual tanahnya kepada siapapun. Dari hasil pencarian fakta, ditemukan adanya surat kuasa yang dipalsukan dan copy sertifikat yang dilegalkan oleh BPN.

Ironisnya, saat Zainal Abidin dan Andi Suhandi menyampaikan hal tersebut kepada, BPN malah ditolak. Mereka diabaikan.

Bahkan, HGB yang diajukan di atas objek tanah seluas 4600 meter yang diambil paksa tetap diterbitkan. Padahal dalam perundang-undangan, penerbitan HGB maupun perijinan objek yang bersengketa tidak dibenarkan.

Zainal Abidin dan Andi Suhandi mempertanyakan. “Ada apa ini? Apa karena pengembang berlimpah uang? Lalu kami sebagai rakyat biasa tak dianggap? Padahal orang tua kami mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk negara. Di mana peran negara untuk melindungi hak semua warganya? Kenapa seolah tunduk dan manut pada pengembang atau pengusaha?”

Yang lebih memprihatinkan, saat dilakukan pengujian atas surat kuasa yang dipalsukan di Puslabfor Mabes Polri, yang hasilnya dinyatakan bahwa tandatangan Zainal Abidin dalam surat kuasa adalah tandatangan karangan, seolah hasilnya diabaikan. Terutama oleh pengembang. Padahal yang melakukan pengujian dan menyatakan hasil adanya tandatangan karangan adalah institusi negara. Penegak hukum dinilai lamban dalam menindaklanjuti. Eksekutif pun cenderung acuh dengan hal ini karena proses perijinan terus berlanjut.

“Sungguh disayangkan, pembuatan sertifikat yang kemudian dipecah dan dijual lalu dilegalkan oleh institusi negara dalam hal ini BPN. Bahkan, ketika ada fakta pemalsuan pun, masih diabaikan. Padahal kami tidak pernah tahu-menahu. Tapi imbasnya, kami yang dirugikan harus berjuang. Sementara mereka, dengan mudahnya mengatakan “itukan sudah lama”. Pertanyaannya, apa karena sudah lama lalu kami harus mengikhlaskan? Yang lama itu kan karena mereka menyembunyikan. Kami tidak pernah menyangka bisa terjadi demikian. Namun karena takdir tuhan, kebusukan itu kini terkuak,” papar Andi Suhandi.(tim)

 

Pos terkait