Kejaksaan Agung Laksanakan Penyerahan Tahap II Tipikor TTPU Pada PT ASABRI

Oleh: Puspenkum Kejagung

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jam Pidsus) melaksanakan penyerahan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti (Tahap II) satu berkas perkara atas nama tersangka TT dalam perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TTPU) dengan tindak pidana asal yaitu dugaan Tipikor dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012- 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jakarta.

“Kasus posisi atau duduk perkara tersangka dalam tindak pidana korupsi bahwa tersangka TT adalah pemegang saham, pemilik, sekaligus pengurus antara lain pada PT Hokindo Mediatama, yang berubah nama menjadi PT Hokindo Properti Investama dan PT Rimo International Lestari Tbk,” jelas Kapuspenkum Kejagung Leo Simanjuntak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (27/12/2021).

Kapuspenkum menjelaskan lebih rinci, tersangka TT bersama-sama dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro telah mengurus dan mengelola beberapa perusahaan untuk terdaftar sebagai perusahaan terbuka di antaranya Right Issue PT Rimo International Lestari Tbk (kode saham RIMO), IPO PT Sinergy Megah Internusa (kode saham NUSA) dan IPO PT Bliss Properti Indonesia (kode saham POSA) dengan mengatur bersama pihak afiliasi seolah-olah perusahaan memiliki fundamental dan likuiditas baik.

Selanjutnya, tersangka TT bersama-sama dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro mengatur dan melakukan penjatahan (fix Allotment) pada pasar perdana kepada nominee/pihak terafiliasi yang selanjutnya akun nominee dipergunakan untuk menaikkan harga saham pada pasar sekunder kemudian ditransaksikan dengan reksadana milik PT ASABRI (Persero) untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan PT ASABRI (Persero).

“Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bahwa keuntungan yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Tersangka TT bersama-sama terdakwa Benny Tjokrosaputro digunakan untuk mengatur dan mengendalikan transaksi saham selanjutnya, ditampung pada rekening penampungan CCB atas nama Nabila Rianti dan keuntungan lainnya yang diperoleh tersangka TT baik melalui pencatatan keuangan saksi Rina Mariatna hasil pengurusan dan pengelolaan melalui PT. Rimo International Lestari Tbk, PT. Sinergi Megah Internusa Tbk, dan PT Bliss Property Indonesia Tbk maupun dana masuk ke rekening pribadi tersangka TT di Bank BCA Cabang Sudirman,” papar Kapuspenkum.

Juga disebutkan, keuntungan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut oleh tersangka TT bersama-sama terdakwa Benny Tjokrosaputro digunakan untuk membeli sejumlah aset berupa tanah, hotel dan mal yang ditempatkan menjadi kekayaan perseroan di bawah kendali tersangka TT selaku Direktur Utama PT Rimo International Lestari Tbk bersama-sama terdakwa Benny Tjokrosaputro serta pihak afiliasi antara lain pada PT Duta Regency Karunia, PT Bravo Target Selaras, PT Tri Kartika, PT Andalan Tekhno Korindo, PT Hanson Samudera Indonesia, PT Nusamakmur Ciptasentosa, PT Gema Inti Perkasa, PT Batu Kuda Propertindo, PT Banua Land Sejahtera, PT Matahari Pontianak Indah Mall, dan PT Indo Putra Khatulistiwa, PT Sinergi Megah Internusa dan PT Mulia Manunggal Karsa dan PT. Bliss Broperti Indonesia serta entitas anak perusahaan.

Pasal yang dikenakan kepada tersangka, jelas Leo Simanjuntak kesatu primairPasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidiair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dan pertama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Atau kedua Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Dalam pelaksanaan Tahap II, tersangka TT dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 27 Desember 2021 sampai dengan 15 Januari 2022,” kata Kapuspenkum.

Setelah serah terima tanggung jawab dan barang bukti di atas, jelasnya, Tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka TT ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.