Kejari Jakpus Masih Mendalami Dugaan Korupsi KPA Tunai Bank DKI

Oleh: Ramdhani

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) masih terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Tunai dari Bank DKI kepada PT Broadbiz Asia.

Bacaan Lainnya

Menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jakpus Yon Yuviarso mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas KPA tunai yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 39 miliar lebih itu masih terus dikembangkan.

“Masih on progress. Penyitaan (barang bukti),” kata Yon saat dikonfirmasi, Kamis (6/1/2022).

Yon mengaku, saat ini pihaknya belom bisa menginfokan lebih lanjut perkembangan perkara tersebut karena masih dalam tahap penyidikan.

“Mohon maaf, masih penyidikan aku masih belum bisa infokan, masih penyidikan ini peristiwa sudah terang dan sudah ada tersangkanya,” ucapnya.

Sebelumnya, Kejari Jakarta pusat menetapkan tiga orang sebagai Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen Tunai (KPA Tunai) dari Bank DKI kepada PT Broadbiz Asia.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat, Bima Suprayoga langsung mengumumkan dan memerintahkan penahanan kepada para Tersangka.

Ketiga tersangka tersebut berinisial RI selalu Direktur Utama PT Broadbiz Asia, MT selaku Pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke, dan JP selaku Pimpinan Bank DKI Cabang Permata Hijau.

“Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan penahanan terhadap tiga orang Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Yakni, kasus pemberian fasilitas kredit kepemilikan apartemen, atau KPA tunai dan bertahap oleh Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke dan Bank DKI Cabang Permata Hijau kepada PT Broadbiz Asia, Tahun 2011 sampai dengan 2017,” tutur Bima Suprayoga, saat konperensi pers, Selasa (16/11/2021).

Bima jugah menyampaikan, Kerugian Keuangan Negara atas kasus ini telah mencapai Rp 39. 151. 059. 341, atau Rp 39 miliar lebih.

Kemudian Kejari Jakpus melaksanakan penetapan status tersangka kepada para pelaku, setelah memiliki dua alat bukti yang kuat. Salah salah satu bukti yang digunakan oleh Kejari Jakarta Pusat adalah laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

“Jadi, dari hasil perhitungan BPK, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar 39. 151. 059. 341 rupiah. Perhitungan Kerugian Negara dari BPK sudah kami terima, ” lanjut Bima.

Setelah penetapan Tersangka, para pelaku langsung dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara terpisah. Untuk Tersangka RI dan MT ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sedangkan untuk Tersangka JP ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

“Untuk Tersangka RI dan MT di tahan di Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Sedangkan Tersangka JP ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, ” sebut Bima.

Bima juga menyebutkan, Jaksa masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih ada Tersangka baru dalam kasus ini.

“Kita masih lihat bagaimana proses yang berjalan nantinya. Masih kita gali terus, ” tandasnya.

Ketiga Tersangka dijerat menggunakan sangkaan primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, sangkaan subsider pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.