Kejari Jeneponto, Panggil Penerima Dana KUBE

  • Whatsapp
Penerima KUBE untuk dimintai keterangannya / Syarief

9 ORANG TERINDIKASI TERKAIT KORUPSI

Penerima KUBE untuk dimintai keterangannya / Syarief
Penerima KUBE untuk dimintai keterangannya / foto- Syarief

JENEPONTO, AMUNISINEWS.COM—Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto mulai menindaklanjuti kasus dugaan korupsi bantuan dana peningkatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Reguler di Jeneponto.

Kejari memanggil 9 orang korban untuk diminta keterangannya. Mereka merupakan penerima dana KUBE di Kampung Ta’bing Jai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba.
MA salah seorang penerima KUBE mengaku hanya mendapatkan Rp 680 ribu.
“Saya hanya dikasih Rp 680 ribu, dari pendamping kelompok. Pendamping kelompok saya namanya Saroddin,” terangnya kepada makassarterkini.com di Kantor Kejari, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin, 6 Februari 2017.
Sedangkan S korban lainnya mengaku hanya mendapatkan dana sebanyak Rp 650 ribu.

“Saya ditanya oleh Kasi Intel berapa yang saya terima dan saya gunakan untuk apa, saya sampaikan hanya dapat Rp 650 ribu dan dana tersebut masih saya simpan karena tidak cukup untuk beli bibit Kambing,” kata S.
Kendati belum bersedia memberikan penjelasan terkait pengembangan kasus tersebut, namun Kasi Intel Kejari, Tuwo membenarkan pemanggilan 9 penerima bantuan tersebut untuk diambil keterangannya.

Sekedar diketahui ada 50 kelompok KUBE di Jeneponto yang menerima bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 2016 lalu.
Setiap kelompok penerima, beranggotakan 10 orang dan semestinya mendapatkan dana Rp 20 juta per kelompok untuk dibagikan kepada setiap anggota kelompok sebanyak Rp 2 juta per anggota.
Selain memotong dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Reguler, Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial juga diduga telah memanipulasi data KUBE Program Keluarga Harapan (PKH) 2016.
Hal itu diungkapkan Samsuddin Pendamping KUBE PKH, Kecamatan Tarowang, kepada Rekan Media saat ditemui di Kantor Pendamping KUBE PKH, Jalan Abd Jalil Sikki, Senin, 6 Februari 2017.

“Dari 70 Kelompok penerima dana bantuan KUBE PKH, kami duga tidak tepat sasaran, karena adanya penerima KUBE PKH yang bukan Peserta PKH, sebap sesuai dengan petunjuk teknis KUBE PKH bahwa penerima manfaat KUBE PKH harus peserta PKH, yang dibuktikan oleh kartu peserta PKH yang terdaftar pada tahun 2012,” jelas Samsuddin.
Dia melanjutkan, dari tujuh pendamping KUBE PKH yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta telah di surat keputusan (SK) kan oleh Kemensos, tidak satupun yang dilibatkan. Dimana, pendataan KUBE PKH harus dilakukan oleh pendamping PKH dan pendamping harus terlibat dalam penanda tanganan pencairan dana KUBE PKH.

“Dari awal, mulai pendataan sampai pencairan dana, Pak Kadis tidak melibatkan kami, yang seharusnya kami yang turun ke Desa berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk membentuk kelompok penerima dana KUBE PKH, karena disetiap Desa dan Kelurahan sudah ada yang terdaftar dan memiliki kartu PKH,” lanjutnya.
Dia menambahkan, bahwa yang memberikan SK kelompok penerima dana KUBE PKH adalah Kepala Kelurahan/ Desa setempat. Sementara Kadis hanya merekomendasikan kepada Pemerintah setempat untuk dibuatkan SK kelompok penerimaan KUBE PKH.

“Sesuai dengan petunjuk teknis, kelompok penerima harus di SK kan oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat dengan rekomendasi dari Kadis pada saat itu,” tutupnya.- * hamzah sila

Pos terkait