Kejari Kab.Bogor Berdalih, Tunggu Audit BPK dan Arahan Presiden Tetapkan Tersangka Kasus PT. PPE

  • Whatsapp

Oleh, Lambas

BOGOR, AMUNISINEWS.CO.ID.- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor kembali angkat bicara soal kepastian hukum kasus yang menjerat PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) Kabupaten Bogor konon merugikan negara Rp 8-12 miliar.

Bambang Winarno, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Kabupaten Bogor, mengaku pihaknya sudah bekerja keras untuk mengungkap kasus yang diduga disalahgunakan oleh direksi lama.
“Saat ini kami memang sedang menangani kasus PT. PPE yang merugikan negara antara Rp 8-12 miliar, yakni pinjaman direksi dan dana representatif, namun kami merasa heran dengan pemberitaan media yang mengatakan kerugian mencapai Rp 80 miliar, itu data dari mana kami tidak tahu,” kata Bambang Jumat (16/4).

Ia pun menjelaskan, pihak Kejari belum dapat memastikan kapan penetapan tersangka, berhubung masih dalam pandemi sehingga pemeriksaan tidak intensif kepada para saksi selain juga masih menunggu hasil audit BPK RI untuk kepastian kerugian negara.
“Kalau perhitungan kami kisaran Rp 8-10 miliar. Tetapi kami masih menunggu hasil resmi audit BPK RI,” tandasnya.

Bambang meminta agar rekan-rekan media memahami kinerja dari Kejari Kabupaten Bogor, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19.
“Sesuai arahan Presiden, mulai Maret sampai Oktober kan harus membatasi diri karena adanya Covid-19 ini. Karena itu, kita tidak bisa sembarangan memanggil saksi-saksi,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, penanganan kasus PT. PPE yang diduga merugikan uang rakyat senilai Rp 80 milyar, sampai saat ini belum ada kepastian hukumnya.

Kasus dugaan korupsi yang mulai ditangani saat Kejari Cibinong dipimpin oleh Bambang Hartoto dan Roland sebagai Kasie Pidsusnya, hingga pergantian kepemimpinan, masih tetap kukuh menunggu hasil audit BPK RI untuk menetapkan tersangkanya.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *