Kejati Babel Diminta Lidik Kasus ILS di Bandara Depati Amir

  • Whatsapp

oleh Suherman Saleh
HIDAYAT ARSANIAMUNISINEWS.COM,Pangkalpinang–Mencuatnya kasus Insrument Landing System atau dikenal dengan nama ILS setelah pada Selasa (25/11) 2015 yang lalu Wagub Babel Hidayat Arsani melaporkan kasus itu ke Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat itu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (24/11). Kepada wartawan, Hidayat mengaku melaporkan kepada KPK adanya dugaan korupsi dalam pengadaan Instrument Landing System (ILS) di Bandar Udara Depati Amir, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Hidayat mengungkapkan, laporan ini dilakukan setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandara Depati Amir. Dalam sidak yang dilakukan beberapa waktu lalu ini, Hidayat menemukan ILS atau sistem pandu lepas landas pesawat tidak berfungsi sejak lima tahun terakhir. Padahal, pembangunan ILS itu menyedot anggaran hingga Rp 17 miliar.

“Saya ke sini-kan minta pertolongan KPK untuk menyelesaikan permasalahan ILS di bandara. Itu hampir kurang lebih lima tahun tidak berfungsi, anggaran katanya kurang lebih hampir Rp17 miliar,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/11).

Hidayat mengaku khawatir dengan tidak berfungsinya ILS di Bandara Depati Amir ini. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan penumpang pesawat saat hendak mendarat. Hal ini lantaran, selama ILS tidak berfungsi, pilot hanya menggunakan sistem manual untuk bisa mendarat atau menggunakan kemampuan jarak pandang penglihatan.

“Ini sangat menyangkut dan mengancam keselamatan penumpang,” ungkapnya.

Hidayat menyatakan, tidak berfungisnya ILS merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan yang membangun ILS dengan menggunakan anggaran dari APBN. Namun, sebagai Wakil Gubernur yang bertugas mengawasi pembangunan di Babel, Hidayat mengaku bertanggung jawab untuk melaporkan dugaan korupsi pembangunan ILS ini kepada KPK.

“Menteri Perhubunganlah yang bertanggungjawab, mungkin Menhub dan ada perusahaan-perusahaan lain. Tapi bagi saya sebagai pengawas pembangunan Babel, saya bertanggungjawab kepada rakyat saya,” katanya.

KPK diminta segera menindaklanjuti laporannya dengan mengusut dugaan korupsi pembangunan ILS di Bandara Depati Amir. Hal ini lantaran laporan Hidayat yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan serta pihak DPRD Provinsi Kepulauan Babel belum mendapat tanggapan.

“Kemarin kita tunggu Pak Dirjennya di Babel. Melaporkan, Pak ini berbahaya, kapan direhabilitasi, kapan diperbaiki, tapi sampai hari ini tidak ada. Anggota DPRD sudah kita panggil tiga tahun lalu tapi tidak ada jawabannya,” ungkap Hidayat saat itu.

Seperti yang kita ketahui Bandara Depati Amir dikelola oleh PT Angkasa Pura II sejak Januari 2007. Pada mulanya, bandara ini bernama Pelabuhan Udara Pangkalpinang yang dibangun sejak penjajahan Jepang tahun 1942 sebagai pertahanan dari serangan tentara sekutu.

Selanjutnya, sejak 1 Januari 2013 pengelolaan ruang udara pada Bandara Depati Amir beralih kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau yang juga dikenal dengan AirNav Indonesia.

Sekarang, kasus ILS di Bandara Depati Amir tidak terdengar lagi, baik itu dari pihak Wagub Hidayat Arsani sebagai pencetus awalnya ataupun dari para penegak hukum yang lain seperti Polda Babel atau Kejaksaan Tinggi Babel serta dari KPK sendiri.
Masyarakat Babel bertanya tanya, seperti yang dituturkan oleh seorang warga yang mengaku bernama Yanto kepada Amunisinews.Com pada Senin(29/2/2016) “Kami meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung yang dipimpin oleh Happy Hadiastuti SH CN untuk memulai penyelidikan mengenai kasus ILS yang kelihatannya alat tersebut tidak berfungsi padahal dalam pengadaan alat ILS tersebut negara sudah mengeluarkan dana sampai 17 Milyar rupiah,” pinta yanto.

Pos terkait