Kejati Jatim Diminta Sikat Habis Dugaan Korupsi di Situbondo

  • Whatsapp
djoko sudibyo-2
HR Djoko Sudibyo, SH, Ketua Umum ICC

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur diminta menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.39.597.302.84 pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Permintaan agar Kejati membersihkan dugaan korupsi di Situbondo disampaikan Ketua Umum Indonesia Crisis Center (ICC) HR Djoko Sudibyo, SH  melalui surat No. 460/ICC/SDRT/X/2016 tertanggal 26 Oktober 2016.

“Kami temukan data audit dari BPK sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara di Pemerintahan Situbondo tahun 2015,” kata HR Djoko Sudibyo dalam suratnya.

Ditemui Amunisi di kantor Pusat ICC di kawasan Pulo Mas, Jakarta Timur, Ketua Umum ICC, organisasi independen yang didirikan oleh Tokoh Angkatan 45 DKI Jakarta, bergerak dalam penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi ini, tidak menampik bahwa ia telah bersurat ke Kejati. “Ini sesuai arah kebijakan organisasi kami dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Permintaan kami agar Kejati membersihkan korupsi bukan merupakan tindakan mengada-ada, karena kami melihat ada potensi kerugian negara di sana,” tandas Djoko Sudibyo.

Selain itu, tindakan ICC meminta agar aparat menyikat habis dugaan tindak korupsi sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum dengan mengacu pada Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. “Karena itu sangat mendesak agar dugaan korupsi ini segera diproses sesuai hukum yang berlaku,” ucap Djoko Sudibyo.

Djoko Sudibyo juga menyebut dugaan korupsi itu, menurut temuan BPK karena adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan perundang-undangan pada Pemkab Sitobondo.

“Bukan itu saja, terjadi pula dugaan korupsi penggunaan dana atas belanja bagi hasil kepada pemerintag desa sebesar Rp 1.333.441.00 dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp 43.705.816.645.00,” ujar Djoko Sudibyo.

Oleh karena itu, katanya, ICC meminta agar Kajari Jatim segera tindaklanjuti temuan tersebut dengan memanggil dan memeriksa pejabat Dinas terkait. Kami akan memantau perkembangannya,” kata Djoko Sudibyo. (tim)

Pos terkait