Keppres Paku Alam X Harusnya Tunggu Putusan Pengadilan

  • Whatsapp
wilmar-3
Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH
dody- halaman-1
Drs Dody Rijadmadi, MM

AMUNISINEWS.COM, Jakarta- Pelantikan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X menjadi Wakil Gubernur DI Jogyakarta masih terganjal Surat Keputusan Presiden (Keppres) yang diberikan melalui Kemendagri. Kendati demikian Kapuspen Kemendagri Drs Dody Rijadmadi, MM menyatakan Keppres sudah ada.

“Saya sudah dapat bocoran dari Sesneg Keppres sudah ada. Pelantikan mungkin dalam minggu-minggu ini. Tempat pelantikan belum diketahui,” ujar Dody Rijadmadi dihubungi Amunisi dan deteksionline, Selasa (17/5) lalu.

Sejauh itu, meskipun mengatakan Keppres sudah ada tapi belum bisa menyebutkan nomor Keppres tersebut. “Tunggulah. Saya juga baru dapat bocoran tentang Keppres tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya prosesi penetapan Paku Alam X menjadi Wagub oleh DPRD DIJ sudah selesai, tak ada masalah lagi, walaupun saat ini masih ada upaya hukum berupa gugatan oleh Paku Alam IX Anglingkusumo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Gugatan tersebut tak berpengaruh terhadap pelantikan bila Keppresnya sudah ada,” katanya ketika disinggung soal gugatan PA IX yang kini tengah berlangsung di PTUN Jogyakarta.

Menanggapi pernyataan Kapuspen Kemendagri, kuasa hukum PA IX Anglingkusumo, Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH tak sependapat. Bahkan dia menolak keras.

Menurutnya, tidak boleh dikeluarkan keputusan pelantikan PA X sebelum putusan di PTUN mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau Keppres tersebut dipaksa diterbitkan ada peraturan perundang-undangan yang ditabrak.

Peraturan tersebut adalah UU No.5 tahun 1986 yang diperbarui oleh UU No. 9 tahun 2004 dan diperbarui lagi oleh UU No.51 tahun 2009. Dalam pasal 1 ayat 9 jelas disebut bahwa putusan TUN adalah suatu penetapan tertulis oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Seandainya putusan pengadilan TUN kelak menerima seluruhnya gugatan penggugat (PA IX Anglingkusumo), dapat ditafsirkan bahwa pelantikan PA X menjadi Wagub DIJ dinilai cacat hukum.

“Untuk penyelenggaraan negara yang baik, UU TUN itu juga harus diperhatikan. Jangan sesuatu yang sedang bersengketa dikeluarkan keputusan. Tunggu dulu putusan TUN yang bersifat inkrah,” tegas Wilmar Rizar Sitorus.

Contoh ini, katanya,  sudah ada dalam kasus pertanahan. Bidang tanah yang masih dalam status sengketa yang belum putus di pengadilan tak boleh dibuatkan sertifikat. “Permohonan sertifikasi tanah ditolak BPN, jadi semestinya Sesneg juga menunda mengeluarkan Keppres sebelum ada putusan TUN,” ucapnya. “Mari kita laksanakan penyelenggaraan negara yang baik dengan memperhatikan perundangan yang ada,” imbuhnya.

Terlebih lagi, katanya, Wagub DIJ berbeda dengan Wagub propinsi lain yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Posisi Wagub di DIJ masih bermasalah.

“Masih ada gugatan. Ini artinya masih ada masalah. Jadi jangan paksakan posisi Wagub segera terisi agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan. Faktanya, ada banyak pemerintahan daerah yang gubernur atau bupati/walikotanya tak ada wakil tapi pemerintahannya dapat berjalan baik,” tutur Wilmar. (tim)

Pos terkait