Ketika Penegak Hukum, Terjerat Hukum

  • Whatsapp

oleh: Tim

JAKARTA, AMUNISINEWS.COM— Penegak hukum kian banyak yang terjerat hukum. Pada Rabu (6/9) malam, kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tindak Pidana Korupsi.

Akil Mochtar
Akil Mochtar

Jubir KPK Febridiansyah mengatakan operasi dilakukan setelah KPK dapat informasi dari masyarakat dan setelah dicek di lapangan, benar ada indikasi transaksi suap yang melibatkan oknum penegak hukum setempat.

Febri belum mengonfirmasi berapa orang dan siapa saja yang ditangkap dan berapa banyak uang yang diamankan dalam operasi itu. “Kami mengamankan sejumlah orang dan sejumlah uang di lokasi,” katanya, Kamis (7/9)..

Ia mengatakan bahwa saat ini proses pemeriksaan awal masih berlangsung di Polda Bengkulu dan siang ini orang-orang yang terjaring operasi itu akan dibawa ke markas KPK di Jakarta untuk proses lanjutan.

Asmadinata
Asmadinata

“Dalam waktu paling lambat 24 Jam KPK akan tentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan,” katanya.

Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Bengkulu Jonner Manik membenarkan adanya hakim karir yang terjading OTT. “Yang dipanggil yaitu panitera pengganti HK, kemudian hakim karir inisial SR, dan hakim ad-hoc berini-sial HA. Sampai detik ini kami dari pengadilan kami tidak mengetahui masalah apa, tunggu saja berita KPK,” kata Jonner.
Selain tiga orang tersebut ada satu mantan panitera pengadilan setempat berinisial DH beserta anak (VN), menantu (DD), dan orangtuanya (DD) yang terpantau diamankan.
Catatan kompas.com tak sedikit penegak hukum yang pernah terjerat kasus korupsi pada tahun 2013.
Mereka berasal dari institusi kejaksaan, pengadilan, hingga kepolisian. Tak hanya level bawah, tetapi juga pucuk pimpinan. Berbagai tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tak cukup membuat mereka gentar untuk melakukan korupsi. Mereka pun menambah daftar para penegak hukum yang terjerat kasus korupsi di negeri ini.

Subri
Subri

Ketua Mahkamah Konstitusi
Salah satu kasus yang dinilai telah mencoreng penegakan hukum di Indonesia yaitu kasus yang men-jerat Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Akil menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten, setelah tertangkap tangan di kediamannya. Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Akil sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Akil kemudian diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Kehormatan MK.

Hakim, Tahun ini KPK juga menetapkan dua hakim sebagai tersangka yaitu hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Palu, Sulawesi Tengah, Asmadinata, dan hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Pragsono. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait penangan-an perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Grobogan, Jawa Tengah.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan kasus yang menjerat hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Kartini Marpaung, dan hakim Pengadilan Tipikor Pontianak, Heru Kisbandono.
KPK juga pernah menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono di PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung. Setyabudi ditangkap terkait dugaan suap kepengurusan perkara korupsi bantuan sosial (ban-sos) di Pemerintah Kota Bandung.
Dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan Walikota Bandung saat itu, Dada Rosada, dan orang dekatnya, Toto Hutagalung, sebagai tersangka.
Bukan kali ini saja KPK menangkap tangan hakim. Pada tahun sebelumnya juga ada hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ibrahim dan hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari.
KPK juga menangkap hakim Syarifudin di kediamannya di ka-wasan Sunter, Jakarta Utara, sesaat setelah menerima suap dari kurator Puguh Wirawan terkait kepengu-rusan kepailitan PT Sky Camping Indonesia.
Jaksa, Pada akhir Desember ini KPK menangkap tangan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), bernama Subri.
Subri ditangkap di sebuah kamar hotel kawasan wisata Senggigi, Lombok, setelah diduga menerima suap senilai Rp 213 juta dari perempuan bernama Lusita Ani Razak pada 17 Desember 2013. Diduga suap itu terkait dengan penanganan perkara pemalsuan sertifikat tanah seluas 2.270 meter persegi di kawasan obyek wisata Selong Blanak, Lombok Tengah.
Jaksa Subri tentu bukan satu-satunya yang terseret kasus korupsi. Pada tahun sebelumnya pernah ada beberapa Jaksa. Salah satunya Jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara dalam kasus pene-rimaan suap dari pengusaha Artalyta Suryani. Urip terbukti bekerja sama dengan Artalyta melakukan perlindungan terhadap mantan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dalam kasus BLBI.
Advokat, Pada tahun 2013 ini ada dua advokat yang terjerat kasus korupsi di KPK, yaitu Mario Cornelio Bernardo dan Susi Tur Handayani. Mario yang bekerja pada kantor hukum Hotma Sitompoel and Associates itu terjerat kasus dugaan suap pengurusan kasasi kasus penipuan di Mahkamah Agung. Dia telah divonis 4 tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap staf Hakim Agung Andi Abu Ayyub, Suprapto, melalui pegawai MA, Djodi Supratman, sebesar Rp 150 juta.
Sedangkan Susi terkait kasus dugaan suap pengurusan pilkada Kabupaten Lebak, Banten, yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Susi ditangkap di Lebak, Banten. Saat penggeledahan di rumah Susi, KPK menyita uang Rp.1 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus ini.
Penyidik pajak, Penyidik pajak seharusnya mengusut kasus para wajib pajak. Namun, tidak bagi penyidik pajak yang ditangkap KPK ini.
Seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Pargono Riyadi, tertangkap tangan oleh KPK pada 9 April 2013. Dia ditangkap sesaat setelah menerima uang Rp 75 juta di Stasiun Gambir, Jakarta, dari pebalap nasional era 90-an bernama Asep Hendro. Asep adalah pemilik bengkel AHRS (Asep Hendro Racing Sports). Namun, KPK hanya menetapkan Pargono sebagai tersangka karena terbukti memeras Asep.
KPK juga menangkap PPNS perpajakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, yaitu Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto pada Mei 2013. Keduanya terbukti menerima suap 600.000 dollar Singapura dari Direktur Keuangan PT The Master Steel Diah Soemedi melalui Supporting Accounting PT Master Steel, Teddy Muliawan, dan Manajer Akuntansi PT Master Steel Manufactory Effendy Komala. Uang tersebut diberikan agar Dian dan Eko menghentikan penyidikan kasus pajak PT The Master Steel.

editor: malik hd

Pos terkait