Kinerja BPN Jakut Bobrok, Target Jokowi 2025 Tanah Bersertipikat Diabaikan

Oleh Rukmana

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID. Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis 2025 proses tanah bersertifikat se Indonesia akan rampung. ” Insyaallah Rampung ” kata Presiden Jokowi dikutip dari laman setkap.go.id, Kamis (20/6).

Kenyataannya, proyek PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung) Presiden Jokowi dijegal BPN Jakarta Utara. 150 bidang tanah di RW 11, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara yang diajukan PTSL gagal terbit.

Menurut Jarwo, Sekretaris RW 11 Pademangan Barat, 2018 saya mengajukan 150 bidang tanah untuk diterbitkan sertipikat melalui program PTSL, namun hingga kini (Agustus 2020) sertipikat tersebut belum diterbitkan oleh BPN Jakarta Utara.

“Yang saya heran, hanya sertipikat yang diajukan oleh RW 11 secara kolektif yang tidak dikeluarkan oleh BPN Jakarta Utara, sedangkan sertipikat yang diajukan oleh perorangan justru ada yang diterbitkan, inikan menjadi dilema buat kami pengurus RW yang notabene dihimbau langsung oleh BPN untuk mensosialisasikan program PTSL,” ungkapnya di Kantor BPN Jakarta Utara Kamis 27/08/20.

“Saya yakin ada oknum di BPN yang sengaja menjegal program PTSL, faktanya, setiap kali saya konfirmasi ke Arif (petugas BPN Jakarta Utara) selalu bilang sabar, tunggu bahkan terakhir dikatakan Arif bahwa program PTSL sudah ditutup, terang Jarwo jengkel.

Saat amunisinews.co.id mengkonfirmasi hal tersebut kepada Arif dan Edi (pegawai BPN Jakarta Utara) mereka mengatakan, ” kami akan kembali ajukan kepada pimpinan mudah-mudahan di tahun 2021 Berkas dari Pademangan Barat RW 11 bisa diproses,” janjinya kepada Jarwo dan Parlin warga RW 11 di BPN Jakarta Utara.

Tentu saja Jarwo kesal mendengar pernyataan Edi dan Arif.

“Kalau begitu jawaban BPN kami selaku pengurus RW merasa dikorbankan, kalau tidak bisa diterbitkan kenapa berkas diterima dan sudah dua tahun di tangan BPN, bahkan sampai dikabarkan ada berkas surat tanah warga yang hilang, ini kan aneh,” tandas Jarwo.

Kinerja BPN Jakarta Utara ini menurut Koordinator Nasional Penelitian dan Pengembangan DPP Lembaga Aliansi Indonesia. Wahyu, sangat buruk dan merusak citra Presiden Joko Widodo, karena keinginan Presiden Indonesia bahwa seluruh tanah yang diduduki masyarakat di Th 2025 harus sudah bersertipikat.

” Menimbang kasus gagalnya BPN Jakarta Utara menerbitkan 150 sertipikat produk PTSL menandakan BPN Jakarta Utara tidak profesional dan sistem administrasinya sangat buruk, bayangkan, seorang pegawai BPN dengan jabatan Kabid. Paulus, menurut keterangan Jarwo mengaku tidak pernah tahu ada ajuan PTSL dari RW 11 Pademangan Barat, padahal, ajuan RW 11 sudah sejak Th 2018 yang diperbaharui Tahun 2019 dan hingga kini tidak ada kejelasan prosesnya,” tutur Wahyu.

Bahkan yang mengherankan lagi ada berkas warga RW 11 yang hilang di BPN, oleh karenanya Presiden Jokowi harus memanggil Kementerian ATR/BPN dan Kepala BPN Jakarta Utara untuk dimintai pertangungjawaban nya tandas Wahyu.

Tidak hanya warga Pademangan Barat yang kecewa dengan kinerja BPN Jakarta Utara, Puluhan warga Cilincing pun berdemo didepan kantor BPN Jakarta Utara menuntut agar BPN segera menerbitkan sertipikat yang diajukan melalui program PTSL yang prosesnya tidak ada kejelasan.

Pos terkait