Korupsi PLTU Resmi SP3, Aktivis Surati Kejati

  • Whatsapp

oleh: Herman s

 

20141017_010547_PLTU- anyir oke

PANGKALPINANG, AMUNISINEWS.COPM – Sudah diduga sejak awal, kalau penyidikan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Airanyir tak akan berlanjut. Akhirnya terbukti juga setelah kemarin wartawan mendesak agar Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung mengumumkan informasi terkini soal penyidikan proyek senilai RP 1 Trilyun tersebut. Dari pernyataan resmi yang disampaikan oleh kepala seksi penerangan dan hukum, Roy Arlan dinyatakan kasus tersebut sudah resmi dihentikan atau SP3. Adapun penghentian tersebut menurut Roy berdasar dari keterangan yang sudah diberikan pihak ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu.

“Saya sudah dipanggil wakajati (Fachrudin), untuk menyampaikan ini (soal SP3). Ini statemen beliau yang akan saya sampaikan, soal penyidikan kasus PLTU sudah dihentikan berdasarkan keterangan ahli dari UGM yaitu profesor Jamasri. Dan juga dari ahli LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah) sudah ada. Dan sudah dilaporkan pada Kejaksaan Agung,” kata Roy.

Namun sayang Roy mengaku tidak bisa menjelaskan detil apa saja keterangan dari ahli UGM soal SP3 tersebut. Demikian juga terkait administratif seperti soal surat SP3 yang menurutnya sudah ditandatangani langsung oleh kepala Kejaksaan Tinggi Agus Riswanto. “Soal apa saja detilnya kenapa SP3 memang ada di surat resminya SP3 itu. Tetapi untuk intel khususnya di Penkum (surat resmi SP3) tidak ada. Namun kalau mau minta surat SP3 nya silahkan bersurat secara resmi, dan itu masalah teknis saja siapa saja nanti boleh minta demi keterbukaan publik,” ucap Roy.

Penghentian sendiri menurutnya baru dilakukan baru-baru ini saja. Yakni sekitar dalam bulan Oktober dan ditandatangani langsung oleh Agus Riswanto. ”Karena kalau soal seperti ini (SP3) kalau tidak ditandatangani oleh Kajati tidak bisa. Dan secara resminya memang demikian, namun saya sendiri belum melihat suratnya,” sebutnya.

Pihak UGM sendiri yang dinyatakan pihak Kejaksaan Tinggi sebagai pendukung atas penghentian penyidikan ini sedang diusahakan untuk konfirmasinya.

SP3 Disembunyikan
Awal SP3 sendiri nyaris sempat mengecohkan para wartawan. Pihak Kejaksaan Tinggi sendiri terkesan tidak berani mempublikasikan secara terang-terangan soal SP3 tersebut. Namun setelah wartawan mendapat ‘bisikan malam’ dari salah satu penyidik akhirnya wartawan mendesak agar ada ekspos atas kondisi penyidikan terkini.

Wartawan awalnya berupaya meminta konfirmasi kepada Roy Arland namun akunya belum punya data dan perintah dari atasan. Hingga akhirnya wartawan mendatangi ketua tim penyidikan, Meiza Khoirawan, yang juga asisten pengawasan. Namun entah apa yang dipikirkan oleh Meiza saat wartawan mempertanyakan hal tersebut justeru dia melontarkan jawaban nyeleneh. “Saya kan bodoh, silahkan tanya kasi Penkum,” cetus Meiza acuh tak acuh.

Jawaban tersebut menyulut kekesalan dari salah satu wartawan Yanto yang merasa dipingpong. Dengan nada kesal Yanto katakan kasi Penkum justeru tidak punya data. Lalu Meiza menyuruh mempertanyakan kepada asisten pidana khusus Ariefsyah Mulya Siregar. Menurut asisten pengawasan tersebut dirinya hanya ketua tim dan hanya di bawah Pidsus. “Mau SP3 mau apa saya gak berani ngomong. Jangan tanyakan pada saya, tanyakan pada Aspidsus itu ketuanya,” cetusnya lagi.

Setelah wartawan berhasil bertemu Ariefsyah sempat juga dipingpong kepada Penkum. Lalu wartawan mendesak agar tidak dipingpong dan tegas. Hingga akhirnya Arifsyah mengaku bertemu dulu dengan Kajati Agus Riswanto. Sekitar 1 jam atau sekitar pukul 14 WIB kemudian barulah Roy Arlan memanggil wartawan untuk jumpa pers.

Aktivis Heran
Sementara itu aktivis penggiat anti korupsi, sekaligus pihak yang pertama kali melaporkan Marshal Imar Pratama mengaku kecewa berat atas SP3 tersebut. Menurutnya Kejaksaan Tinggi sudah mendapat intervensi berat dari pihak tertentu sehingga lebih berani memilih SP3 itu. “Dengan beraninya kepala Kejaksaan Tinggi Agus Riswanto meng-SP3 kasus tersebut ketimbangkan memperjuangkan hajat hidup masyarakat Bangka Belitung yang alami krisis listrik tak berkesudahan sangat disesalkan. Agus sendiri kita nilai memang tak berani melawan tekanan, ketimbang pendahulunya yang rela disingkirkan demi memperjuangkan kepentingan masyarakat Babel,” kata Marshal.

Marshal katakan akan menyurati pihak Kejati terkait alasan-alasan tertulis SP3. Kalaupun menurut penyidik sudah ada landasan dari keterangan pihak ahli UGM, Marhal berharap Kejati terbuka memaparkan pada publik. “Setelah berani SP3 tentu diharapkan publik mengerti alasanya-alasan penyidikan kenapa dihentikan. Tugas kita sebagai LSM serta pelapor untuk menyurati secara terbuka, dan ini diharapkan adanya keterbukaan dari Kejati sendiri,” harapnya.

Lebih jauh mantan presiden mahasiswa STIE IBEK Pangkalpinang menyinggung terburu-burunya Kejaksaan Tinggi memilih SP3 ketimbang mendalami duduk perkara korupsi yang disebut-sebut akan menjerat petinggi PT PLN di tingkat pusat..(dra)

Pos terkait