KPK Didesak Segera Proses Dugaan Korupsi Mess Papua

  • Whatsapp

unduhan

JAKARTA, AMUNUSINEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melakukan supervisi terhadap dugaan korupsi proyek pembangunan mess Dewan Perwakilan Ra-kyat Daerah (DPRD/Provinsi) Papua yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2013 lalu. Sebab, sejak ditangani Polda Papua pada tahun 2014 lalu, perkembangan kasus ini belum juga rampung.

Demikian ditegaskan masyarakat adat Papua seusai melaporkan adanya dugaan korupsi atas proyek pemban-gunan mess DPRD Papua kepada Amunisi di Gedung KPK, Rabu (8/2).
“Kedatangan kami dari Papua ke Jakarta untuk meminta agar KPK segera memberikan supervisi untuk mempertanyakan penanganan kasus yang dilakukan Polda Papua terkait proyek pembangunan mess DPR Papua yang tak juga dirampungkan,” kata juru bicara tokoh masyarakat adat Papua yang juga aktivis PASTI Indonesia, John Mandibo.

Menurut John, proyek ini sudah dianggarkan dalam APBD Papua tahun 2012 sebesar Rp 25 miliar, namun hingga saat ini pembangunan tersebut masih tersendat bahkan cenderung terbengkalai. Apalagi dalam audit pada 2013, Badan Pemeri-ksa Keuangan (BPK) juga sem-pat mempertanyakan penyimpangan yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 miliar, yakni terkait denda keterlambatan pelaksanaan pembangunan.

Aktivis anti korupsi asal Papua ini menyayangkan pe-nanganan kasus yang seakan hanya berjalan di tempat saja.
“Sudah lama masyarakat menunggu penyelesaian kasus yang menghabiskan anggaran uang rakyat hingga Rp 25 milyar itu, tapi nyatanya kasusnya seperti tenggelam ditelan Bumi. Kalaupun ada beberapa orang yang sempat diperiksa, mereka hanyalah orang-orang bawahan. Sementara aktor intelektualnya tidak pernah disingkapkan. Bahkan sekarang kasusnya seperti hilang begitu saja,” papar John Mandibo.

Dikatakan John, dari penelusuran timnya di lapangan, masyarakat Papua menyebutkan bahwa dalam kasus ini diduga sejumlah anggota DPR Papua saat itu terlibat dalam memanipulasi atau menggerogoti anggaran sehingga kemudian pembangunan mess itu jadi tak pernah terselesaikan.
“Kami menduga adanya keterlibatan oknum anggo-ta dewan yang saat itu punya kewenangan mengawasi proyek itu. Sehingga kami su-dah laporkan datanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkap aktivis PASTI Indonesia itu.

Pada kesempatan itu John menjelaskan, KPK berjanji untuk menindaklanjuti laporan ini dan melakukan supervisi dengan Polda Papua.
“KPK sendiri tadi memberi arahan untuk segera menindaklanjuti laporan kami dan dalam waktu yang singkat akan melakukan supervisi dengan Polda Papua dan hasilnya akan segera disampaikan kepada kami,” katanya.

Sementara Ketua KAMPAK Papua, Johan menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga benar-benar terselesaikan. “Masa kasus yang ditangani sejak tahun 2014 lalu hingga saat ini belum juga dapat diselesaikan. Sedang kita lihat di Jakarta ada beberapa kasus yang bisa rampung dalam waktu kurang dari satu bulan. Kami minta pihak kepolisian serius menangani kasus ini atau KPK saja yang tangani kasusnya agar cepat rampung,” katanya.

Kasus dugaan korupsi dalam dana pembangunan Mess DPRD Provinsi Papua ini juga sudah sempat mencuat ke permukaan pada akhir 2015 atas desakan sejumlah pi-hak, di antaranya Papua Coruption Watch (PWC), serta dua anggota Komisi IV DPRD Provinsi yang membidangi infrastruktur: Thomas Sondegau dan Yan Mandenas. Mereka mendesak agar aparat berwenang agar tidak melindungi oknum-oknum yang terlibat di kasus yang dapat dianggap memalukan nama Provinsi Pa-pua. Sayangnya, kasus ini jalan di tempat.
Lantaran belum ditindaklanjuti penyidikan polisi, masyarakat adat Papua terpaksa melapor ke KPK deng-an harapan agar lembaga antirasua tersebut berhasil mengungkap dan menangkap para pelakunya. – *tim

Pos terkait