Kuasa Hukum Pelapor Keberatan Atas Penunjukan Ketua Majelis Hakim

  • Whatsapp

Oleh: Ramdhani

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID.- Advokat Dr. Elita Purnamasari, SH, MH selaku kuasa hukum Teguh Susanto pelapor dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan mengajukan keberatan atas penunjukan Ketua Majelis Hakim Muhammad Junaedi.

Pasalnya Hakim tersebut diduga memiliki konflik kepentingan dalam penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan atas nama Terdakwa Indratno Suryadi Pribadi alias Jhon Lee dan perkara Kepailitan nomor perkara 77/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.

“Selaku tim kuasa hukum dari bapak Teguh Susanto, pelapor kasus Tindak Pidana Penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Indratno Suryadi Pribadi ternyata Ketua Majelis Hakim tersebut juga sebagai Hakim Pengawas perkara hukum pelapor dalam perkara Kepailitan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Elita Purnamasari, di Jakarta, Kamis (9/9/21).

Menurut Elita, adapun kronologi terjadinya tindak pidana yang melatarbelakangi kerugian yang dialami klien kami yang disebabkan oleh tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud pasal 378 dan pasal 372 KUHP yang dilakukan terdakwa Indratno Suryadi Pribadi.

Perkara ini berawal dari pertemanan antara klien kami dengan terdakwa Jhon Lee. Ketika itu terdakwa Jhonly membutuhkan dana kepada saksi korban Teguh Susanto untuk proyek pembagunan Apartemen di bilangan Jakarta pusat.

“Oleh karena klien kami dan terdakwa mempunyai hubungan baik, maka diberikanlah dana Rp 450 miliar,” ujar Pengacara yang biasa disapa Elita.

Kemudian lanjut Elita memaparkan, dipertengahan jalan pembangunan tersebut, terdakwa kembali meminta tambahan kekurangannya dan masih diberikan oleh saksi korban.

Namun perbuatan terdakwa, ada upaya-upaya itikad tidak baik dengan mengelapkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perkara jatuhlah berdasarkan PKPU.

“Dan oleh karena itulah kami ditunjuk sebagai Kuasa Hukum klien kami, sehingga apa bila nanti terbukti secara sah dan menyakinkan putusan PN yang mengatakan terdakwa bersalah, sehingga putusan PKPU yang ingkrah itu cacat hukum,” jelas Elita.

Dia menambahkan, upaya hukum yang dilakukannya karena banyak pihak-pihak yang dirugikan.

“Selama dalam proses PKPU, saya tidak akan menyalahkan Curator dan Hakim Pengawas, karena kita belum tahu ada dugaan tindak pidana yang dilakukan salah seorang partner debitur, maka terjadilah seperti ini,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *