Legalitas Pelabuhan Tersus PT. Mega Sari Utama Dipertanyakan

  • Whatsapp
Pelabuhan tersus milik PT. Mega Sari Utama yang dipertanyakan legalitasnya. (Gambar : Hartono).

Oleh : Hartono

 

AMUNISINEWS.COM,Ketapang – Hadirnya pelabuhan bongkar muat barang atau terminal khusus (Tersus) PT. Mega Sari Utama yang terletak di Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Ketapang Kalimantan Barat terus menuai polemik di tengah masyarakat desa setempat.

Menurut Kepala Desa Sukabangun Sahuri, Polemik legalitas dan perizinan pelabuhan milik PT. Mega Sari Utama sudah diperbincangkan oleh masyarakat sejak Agustus 2015 lalu.

Kades Sukabangun
Kades Sukabangun, Sahuri. (Gambar : Hartono).

“Kontroversi tersebut sebenarnya bermula pada Agustus 2015 yang lalu. Dimana Kepala Desa Sukabangun di undang dalam rapat bersama tepatnya dikantor Dishubkominfo beserta SKPD Ketapang lainnya. Darisanalah masalah perizinan PT. MSU mulai mencuat kepermukaan. Sampai-sampai Kadis Dishubminfo (Waktu itu dijabat oleh Farhan,SE) marah-marah dan memerintahkan untuk menyetop Pelabuhan Tersus yang tidak memiliki izin resmi termasuk PT. MSU,” ungkap Sahuri pada Amunisinews.

Namun, Karena memikirkan kepentingan warga Sukabangun yang bekerja diperusahaan tersebut. Selaku pengayom masyarakat menurut Sahuri dia melakukan kordinasi melalui via seluler dengan Kadis Dishubminfo waktu itu untuk mencari solusi supaya warganya tetap bisa bekerja, termasuk pemilik perusahaan (Lim Khaw) untuk segera melakukan kordinasi dengan pihak terkait guna melengkapi legalitas perizinan perusahaan PT. MSU.

“Bahkan beberapa kali sempat kita undang secara resmi ke kantor desa bersama SKPD terkait. Tapi selalu saja diwakilkan kepada staf atau pegawainya yang tidak bisa memberikan penjelasan dan keputusan apa-apa berkaitan dengan persoalan tersebut. Termasuk tentang status izin lingkungan yang dulunya ditanda tangani warga termasuk saya sebelum menjabat sebagai kades. Yakni bongkar muat sembako menjadi bongkar muat kernel, CPO,Semen, dan lain-lain. Dan kalau kemudian ada dinas instansi terkait termasuk SatPol PP yang datang keperusahaan kemudian menelisik masalah legalitas perizinan PT. MSU, itu bukan saya yang menyuruh apalagi memerintahkan, tentunya masing-masing dinas instansi memiliki kewenangan masing-masing terkait masalah perizinan di negeri ini,” ujar Sahuri.

Sahuri pun tidak pernah mempersulit apalagi menyebabkan warga desa yang bekerja disana sampai diberhentikan. Sahuri pun merasa aneh oleh salah satu media disana yang menyudutkan dirinya. Padahal dia merasa telah memperjuangkan nasib para warga desa yang bekerja di PT. MSU.

“Jadi kalau ada pihak perusahaan PT. MSU atau masyarakat yang mengatakan saya mempersulit atau tidak memperjuangkan nasib mereka bahkan menyebabkan mereka terancam dipecat, seperti yang diberitakan disalah satu media daerah ini pada Senin(29/2). Sungguh sangat tidak mendasar dan sangat keliru sekali dan tadi (Selasa, 01/3/2016) saat bertemu pihak Perusahaan bersama Camat dan Kasat PolPP di Rumah makan Seafood 26, Jl. R. Suprapto, sudah saya sampaikan supaya pemberitaan tersebut dicabut, Agar tidak terjadi kesalahpahaman warga Sukabangun terhadap saya selaku Kepala Desa,” tegas Sahuri.

Kedepan, Kades Sukabangun ini juga akan lebih selektif dan mencermati dalam mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan. Harus jelas peruntukannya, fungsi dan penggunaanya. Agar masyarakat di desanya tidak mudah percaya oleh isu-isu yang belum tentu benar keberadaannya.

Saat Amunisinews  mencoba menhubungi Kasat PolPP Ketapang Edy Junaidi via seluler dan pesan singkat. Untuk mengklarifikasi polemik dan kontroversi ini. Belum mendapat jawaban dari yang bersangkutan.

Sementara di kantor Dishubkominfo Ketapang tepatnya Jl. KH. Mansyur No.31, untuk menemui Agus Hendry selaku Kadis Dishubkominfo Ketapang sedang memimpin rapat diruangannya. Akhirnya Amunisinews  diterima oleh Burhanudin, Kasi yang membidangi Pelabuhan dan Steiger.

“Bahwa memang pernah dilakukan rapat bersama dengan SKPD terkait tentang masalah beroperasinya pelabuhan (Tersus) ini. Termasuk PT. MSU, sesuai peraturan perundang-undangan. Yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Menteri Perhubungan di Jakarta. Sementara Bupati , Dinas perhubungan, hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi yang sifatnya untuk pengurusan perizinan. Itupun setelah Perusahaan mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas PU. Dan sampai saat ini kami belum pernah mengeluarkan rekomendasi kepada PT.MSU. Karenanya saya juga heran kenapa pelabuhan tersebut terus beroperasi sebelum tahapan-tahapan tersebut dilewati, ada apa sebenarnya dibalik semua ini,” pungkas Burhanudin bertanda tanya.

 

 

 

Editor : Ryan Septriyawan

 

Pos terkait