LSM LAKI Minta APH Segera Menindak Manajemen PT BNM

Oleh: Tim

KETAPANG, AMUNISINEWS.CO.ID – Lembaga Anti Korupsi Indonesia ( LAKI) Wilayah Sungai Melayu Raya, Ketapang, Kalimantan Barat, minta kepada aparat penegak hukum (APH) segera menindak tegas manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bangun Nusa Mandiri (BNM).

Bacaan Lainnya

Permintaan tersebut disampaikan Koordinator LAKI, Jumadi, terkait berbagai keluhan masyarakat, baik sebagai karyawan maupun masyarakat setempat terhadap keberadaan PT BNM yang dinilai banyak merugikan masyarakat.

“Karena itu, saya berharap agar pemerintah yakni aparat penegak hukum segera lakukan tindakan tegas terhadap perusahaan kebun kelapa sawit PT BNM yang sudah menyengsarakan masyarakat,” kata Jumadi kepada Tim Media Amunisi, di Ketapang, Jumat (25/02/2022) lalu.

Menurut informasi yang diperoleh Tim Media Amunisi, pada tanggal 02/03/2022, salah satu warga Desa Bayam Raya Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Hernita selaku karyawan harian di perusahaan kebun kelapa sawit PT.BNM saat ditemui di lapangan mengaku tidak pernah menerima kartu BPJS. “Sudah lama saya bekerja sekian tahun tidak pernah mendapatkan kartu BPJS ketenagakerjaan, jaminan kesehatan dari pihak perusahaan,” ungkapnya.

Dijelaskan Hernita, ketika menayakan kartu BPJS kepada pihak perusahaan, katanya hal itu sedang tahap ajuan atau sedang diurus. “Namun sampai hari ini nihil. Sementara saya sudah bekerja dan mengabdi di perusahaan 7 tahun lebih, namun ironisnya ketika saya berobat ke Kabupaten Ketapang sudah beberapa kali sangat disesalkan kartu BPJS tidak ada, sedangkan tumor yang ada di leher saya sudah semakin menjadi-jadi, belum lagi dikejar waktu perjalanan seharian ke Ketapang sekitar 7 jam perjalanan bermotor, dengan perjalanan yang cukup lumayan jauh juga sangat rusak, dan tiadanya toleransi dari perusahaan tanpa ada prihatin sedikitpun, andaikan mereka ada diposisi saya apa jadinya,” tutur Hernita.

Lanjut Hernita, “meskipun perjalanan jauh untuk berobat ke Ketapang tetap saya tempuh meskipun berat 1 atau 2 hari diharuskan kembali masuk kerja lagi demi untuk bertahan hidup keluarga dan masa depan anak saya dengan membantu suami untuk melengkapi kebutuhan serta kekurangan rumah tangga tetap saya tempuh mesti seberat apapun itu. Tidak peduli rasa sakit yang saya derita,” imbuh Hernita sambil berurai air mata.

Sementara itu, Mardani salah satu masyarakat Bayam Raya, Kabupaten Ketapang, mengatakan, dari awal pembukaan lahan pihak manajemen perusahaan (PT BNM) seakan tak peduli kepada penduduk setempat, mau itu kesehatan karyawan apa lagi kesejahteraan masyarakat. “Hanya iming-iming janji, dan tipu daya liciknya pihak manajemen perusahaan saja demi sebuah kepentingan untuk mengambil hak kami yang ditindas. Dengan lembut kami dipancing dari bahasa mereka bahwa tanpa kerja pun masyarakat bisa digajih dan sejahtera, kemudian dilakukanlah sosialisasi di Desa Beku Sarana pada waktu itu dan Desa Bayam Raya, segala macam cara agar diijinkan masuk dengan pola 8/2, 80% perusahaan dan 20% masyarakat, selanjutnya dalam bentuk dana talangan tidak memadai dari pihak koperasi yang menentukan pola 8/2 sehingga sampai saat ini dimana letaknya tidak jelas?” ungkap Mardani.

Lanjut Mardani, “dari pola 8/2 tersebut saya memiliki luas tanah 68 hektare hingga sekarang tidak ada titik terangnya, kovensasi pertama kali saya mendapatkan Rp.500.000 dan trakhir Rp.2.500.000 pada tahun 2012 awal pembukaan lahan, belum lagi ditambah masyarakat yang lainnya yang sama-sama juga mengharapkan agar hak mereka selama ini segera diberikan, namun nyatanya tidak,” katanya.

Masih kata Mardani, dari awal pembukaan lahan hingga sekarang tidak ada penyelesaiannya kepada masyarakat. Dengan dana talangan yang dari pihak koperasi sudah mulai berjalan dari tahun 2016 sampai sekarang serta itupun dirasakan kadang-kadang Rp.300.000 s/d Rp.400.000 an saja yang diterima, kadang Rp.600.000/per-triwulan/3 bulan sekali.

“Adapun pemortalan yang pernah dilakukan masyarakat, tepatnya di jalan poros implasmen, Desa Asam Jelai, Padang Kunyit, Desa Tribun Jaya, Merebung, Pangkalan, dan masih banyak yang lainnya namun pihak manajemen perusahaan kebun kelapa sawit PT BNM tidak pernah bisa memberikan kebijakan terhadap masyarakat, dijanjikan dengan batas waktu, namun seketika merasa aman akhirnya hilang lagi menjadi omong kosong belaka,” cetus Mardani.

Lebih jauh diungkap Mardani, banyaknya lahan kebun kelapa sawit PT BNM salah satunya yang berada di Desa Bayam Raya Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, dari beberapa salah satu diantaranya Desa Silat dari sekian ribu hektar iklaf dan tidak terawat, bahkan tepatnya di saat itu masyarakat memberikan plang salah satunya Kurni yang beralamat di Desa Padang kunyit.

Masyarakat, sambung Mardani, merasa sudah banyak dirugikan dari masuknya perusahaan PT BNM di daerahnya. “Sebagai salah satunya CSR tidak pernah diperhatikan, janji perusahaan yang dari sebelum masuk dan berdiri mensejahterakan masyarakat dari lapangan kerja terjamin, serta lain sebagainya, namun kini hanya bualan semata,” terangnya.

Humas PT BNM Boni saat dikonfirmasi Tim Media Amunisi pada Sabtu (05/02/2022) lalu, melalui telepon seluler (WhatsApp), mengatakan: untuk informasi hanya bisa saya sampaikan kepada manajemen. Saya hanya bisa sampaikan dan arahan untuk jalan keluar yang baik, tapi keputusan tetap di manajemen.

Kemudian H.Junaidi pimpinan RO Cabang Ketapang Kalimantan Barat yang beralamat di Kelurahan Sukaharja pada saat dikonfirmasi di dalam ruangan rapat kantor Sinarmas Ketapang mengatakan, di Kecamatan Jelai Hulu ada 13 Desa di estate kenari, kita perlu crosscek terlebih dahulu ke lapangan. “Sementara ini akan saya konfirmasi ke pihak kebun kelapa sawit PT Bangun Nusa Mandiri yang ada di sana dari masalah persoalan yang terjadi, untuk memastikan apakah betul informasi yang diterima,” katanya.

Terkadang, lanjut Junaidi, apa yang disampaikan oleh pihak kebun seringkali tidak benar makanya saya akan turun langsung melihat kebenarannya. “Dan saya akan jawab satu persatu yang saya ketahui di sana dikarenakan tidak semua yang saya hapal, untuk yang pertama mengenai lahan konservasi yang bertepatan dengan pemukiman warga tepat di belakang rumah penduduk Desa Bayam Raya Kecamatan Jelai Hulu. Dari data yang saya lihat di sini di papan plang tidak tertulis lahan konservasi apa di NKT berapa tidak tertuang, karena mata air, parit alam, kuburan, bukitpun konservasi, makanya saya pernah bilang juga di sana kebunnya seperti kebun taik kucing dan spot-spot, dua hektare di sini, dan 5 hektare di sana tidak beraturan, sebelah sawit dan sebelah hutan, dilihat dari kiri-kanan jalan yang dilalui”, ujarnya kepada tim awak media Amunisi.

Selain itu, untuk permasalahan yang lainnya H.Junaidi akan memanggil Eko selaku manajemen kebun perusahaan kelapa sawit PT BNM ke Kabupaten Ketapang dan menemukan kepada tim awak media Amunisi. “Selepas saya croscek ke lapangan, dan saya juga mengharapkan kepada tim awak media Amunisi agar konfirmasi juga kepada pihak kebun,” jelasnya.

Sedangkan Eko selaku management kebun pada saat dikonfirmasi Tim Media Amunisi melalui telepon seluler mengatakan, baik kita bicarakan dulu dikarenakan kondisi sinyal di sini susah dan naik turun, saya sedang berada di jalan. Namun setelah ditunggu sampai berita ini diturunkan tidak ada lagi jawabannya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.