Majelis Hakim PN Jakpus Bebaskan Terdakwa Perpajakan

Oleh: Ramdhani

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID. – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) melalui majelis hakim yang diketuai Fahzal Hendri membebaskan terdakwa kasus perpajakan, Leo Siswanto Aldonny Sumbayak alias Leo Siswanto dari tuntutan pidana JPU Elly Supaini.

Menurut majelis hakim, Terdakwa Leo Siswanto tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena hanya sebagai karyawan biasa. Hal itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yaitu Berliana, Herliadi dan Yohes Prasetyo.

“Menimbang terdakwa terbukti tidak menerima imbalan apapun selaku Direktur PT Uniflora Prima dari hasil penjualan aset tersebut,” ujar Hakim Fahzal dalam sidang di PN Jakpus. Selasa (14/12/21).

Meski demikian majelis hakim mengakui jika terdakwa adalah Direktur PT UP yang telah menandatangani dokumen perusahaan termasuk dokumen yang berhubungan dengan perpajakan.

“Maka sesungguhnya yang harus dimintakan pertanggungjawabannya pidana dalam perkara ini adalah masing-masing para pemegang saham PT Uniflora Prima,” tegasnya.

Hakim juga menyebutkan pemegang saham PT UP yakni Rudiono Tantowijaya alias Hendrawan, Irwan Sudjono dan Tony Budiman layak dimintai pertanggungjawabannya.

“Yang meminta para pemegang saham untuk mendudukan dan meminjam nama terdakwa selaku direktur di perusahaan tersebut. Hal tersebut mengindikasikan perbuatan licik dan itikad buruk dari para pemegang saham tersebut supaya Leo Siswanto dijadikan sebagai tumbal, guna mempertanggungjawabkan tindak pidana kepadanya” urai dia lagi.

Sebelumnya JPU menuntut pidana selama 6 tahun sebaga dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yaitu berupa SPT PPh Badan Tahun 2014 berupa pajak hasil penjualan aset PT Uniflora Prima (UP), sebesar Rp317 miliar.

Dalam perkara ini JPU menjerat Leo Siswanto dengan dakwaa tunggal yakni Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.