MAKI Gugat Praperadilan Menteri Perdagangan

Oleh : Ramdhani

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID – Batal umumkan penetapan tersangka mafia Migor (minyak goreng) yang dijanjikan Menteri Perdagangan (Mendag), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Bacaan Lainnya

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan gugatan tersebut diajukan atas janji Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi yang berjanji akan mengumumkan penetapan tersangka kasus mafia minyak goreng.

“MAKI mengajukan gugatan Praperadilan melawan Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan atas kasus Mafia Minyak Goreng,” kata Boyamin usai mengajukan gugatan di PN Jakpus. Selasa (29/3/2022).

Adapun materi alasan permohonan gugatan praperadilan lanjut Boyamin menjelaskan, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI selaku atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Kemeneterian Perdagangan RI atas penyidikan dugaan tindak pidana Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Perdagangan.

Dimana sejak 2017 Termohon telah memiliki jumlah PPNS di Kementerian Perdagangan sebanyak 73 orang untuk PPNS-Perlindungan Konsumen dan PPNS-Perdagangan sehingga semestinya PPNS tersebut mampu melakukan Penyidikan atas kasus langka dan mahalnya minyak goreng.

Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perlindungan konsumen dan tindak pidana perdagangan atas kasus minyak goreng langka dan mahal yang diduga dilakukan oleh sejumalah Oknum pengusaha atau disebut mafia Minyak Goreng oleh Menteri Perdagangan RI.

“Hilangnya dan Mahalnya minyak goreng di pasaran diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penimbunan. Oknum-oknum tersebut mempermainkan stok dan harga minyak goreng hingga masyarakat kesulitan mendapatkannya di pasaran,” ujarnya.

Bahwa pada hari Jumat, 18 Maret 2022 Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menyampaikan, pihaknya sudah mengantongi nama para calon tersangka pelaku penimbun minyak goreng dan akan diungkapkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dibawah Termohon telah melakukan Penyidikan dugaan tindak pidana tersebut dan menemukan Tindak Pidananya, berupa Tindak Pidana Perdagangan dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen berdasarkan ketentuan KUHAP, Undang – Undang  No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menurut Termohon melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menyampaikan mekanisme penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh calon tersangka adalah sebagai berikut, minyak curah subsidi dilarikan ke industri menengah atas.

Kemudian minyak goreng curah subsidi dikemas ulang menjadi minyak goreng premium dan minyak goreng curah subsidi dilarikan ke luar negeri. Bahwa diduga terdapat Tindak Pidana UU Perlindungan Konsumen.

Lebih jauh lagi Bonyamin menjelaskan, Bahwa Minyak Goreng diduga telah terjadi penimbunan besar-besaran di berbagai gudang dengan maksud menunggu harga jual lebih tinggi  sehingga diduga menyalahi Tindak Pidana Undang–Undang Perdagangan Pasal 106 dan 107 (pelaku penimbunan).

“Minyak goreng langka karena terjadi penimbunan untuk menahan harga hingga tinggi. Minyak goreng untuk masyarakat dikumpulkan dan kemudian dijual ke luar negeri dengan harga empat kali lipat,” jelasnya.

Dengan demikan Penyidikan telah menemukan minimal dua alat bukti yang cukup dan telah memenuhi unsur tindak pidana dan Termohon bersiap menetapkan Tersangka sebagaimana statemen dan pengumuman Menteri Perdagangan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dalam Rapat Kerja dengan DPR RI dan telah dimuat media massa.

Bahwa, hingga pengajuan Prapeadilan aquo, Termohon belum menetapkan atau menyampaikan nama Tersangka sehingga atas tindakan Termohon belum menetapkan atau menyampaikan nama Tersangka adalah bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan Melawan Hukum.

“Melalui Praperadilan ini Pemohon, mohon kepada Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara untuk menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan Termohon selaku atasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang membidangi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang sedang melakukan Penyidikan atas mekanisme dan dugaan Tindak Pidana diatas, secara materiil dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk menetapkan Tersangka,” harapnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, MAKI memohon Hakim PN Jakarta Pusat agar memberikan Putusan, Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon MAKI untuk seluruhnya, Menyatakan PN Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Praperadilan atas perkara aquo.

Menyatakan Pemohon MAKI sebagai PIHAK KETIGA BERKEPENTINGAN berhak mengajukan Permohonan Pra Peradilan atas perkara aquo. Menyatakan secara hukum TERMOHON Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI  telah melakukan tindakan Penghentian penyidikan Secara tidak sah dan Melawan Hukum atas perkara langka dan mahalnya minyak goreng yang diduga dilakukan oleh mafia minyak goreng.

Memerintahkan kepada Termohon  Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kasus dugaan dugaan perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan dan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.

Dan memerintahkan Termohon Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI segera melakukan Penetapan Tersangka atas Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Perdagangan atas peristiwa langka dan mahalnya minyak goreng yang diduga dilakukan oleh Mafia Minyak Goreng.

“Semoga Hakim memutus perkara ini dikabulkan untuk membuat jera Mafia Minyak Goreng.” pungkasnya.

Pos terkait