Menata Sistem Ketetatanegaraan Diawali dengan Hadirnya Rasa Senasib Seperjuangan

  • Whatsapp

IMG-20170731-WA0036

JAWA-TENGAH, AMUNISINEWS.COM:
Menata sistem ketetatanegaraan diawali dengan hadirnya rasa senasib seperjuangan, sehingga segenap elemen bangsa merumuskan tujuan bersama agar terbebas dari penjajahan dan dapat membangun sebuah Negara merdeka yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Tujuan bersama telah dirumuskan dengan jelas, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Untuk mengatur kehidupan bernegara, demokrasi telah dipilih sebagai sistem pengaturan kekuasaan. Sebagaimana sejatinya demokrasi, maka rakyat
adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Berbagai catatan tentang pelaksaan pemilu di Indonesia mejadi bekal yang baik untuk memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam rangka menguatkan kembali pemahaman masyarakat tentang hakikat kehidupan bernegara, maka berbagai upaya harus dilakukan.

Seluruh elemen bangsa harus sadar bahwa kontestasi demokrasi yang ada hanyalah
sebuah istrumen untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Jangan sampai hiruk pikuk demokrasi menenggelamkan substansi kehidupan bernegara.

Sebagai Anggota DPR RI yang memiliki tanggungjawab konstitusional untuk nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Negara, maka Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag. SH. MH. menyelenggarakan sosialisasi tentang UUD Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara (21/7/17).

Dalam sesi paparan yang dikemukakan oleh I Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag. SH. MH. menyampaikan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia
harus senantiasa didasarkan pada nilai nilai Pancasila.

Masyarakat mulai merasakan bahwa proses demokrasi yang berjalan saat ini mengarah pada demokrasi liberal. Pelaksaaan demokrasi Indonesia saat ini dinilai
menghambur-hamburkan uang karena tidak berhasil melahirkan pemimpin yang pro terhadap kepentingan rakyat.

Dalam sesi diskusi, para peserta ada yang mengemukakan bahwa sebaiknya para pemimpin dipilih oleh DPR atau DPRD saja sebagaimana kita menganut demokrasi perwakilan. Dipilih langsung oleh rakyat malah efeknya merusak sendi sendi kehidupan bangsa, demokrasi kita saat ini sangat transaksional.

Kemiskinan masih begitu tinggi pada kisaran angka 13,3 % pada pertengahan tahun 2017 ini. Hal ini menunjukkan bahwa demokratisasi yang terus berjalan dengan biaya yang mahal tidak berbanding lurus dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Para peserta berharap kedepan perlu dibangun keseriusan seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum yang
diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Pancasila jangan hanya dijadikan jargon dalam pembangunan namun implementasinya nol. Jangan pula ada yang merasa paling Pancasila dan menganggab bahwa yang lain tidak ber- Pancasila. Jangan ngomong paling Pancasila jika kenyataanya justeru
menerapkan ekonomi liberal.(Budi.s)

Pos terkait