Meneguhkan Kembali Komitmen Indonesia Sebagai Negara Hukum

  • Whatsapp

foto-berita-budi

JATENG, AMUNISINEWS.COM– Semangat kebangsaan di era modern harus terus dipompakan dalam diri seluruh rakyat Indonesia. Semangat tersebut dalam wujud upaya kongkret untuk mengisi kemerdekaan dengan beragam kerja nyata dan menjaga harmoni yang ada. Seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali harus hormat dan patuh dengan hukum yang berlaku, karena Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan tegas Indonesia sebagai Negara hukum termaktub dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka meningkatkan semangat rakyat untuk berkarya nyata membangun bangsa dan membangun semangat tunduk dan dan patuh terhadap hukum yang berlaku, Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag.SH.MH. Anggota MPR RI A-274 Fraksi Golkar mengadakan kegiatan Sosialisasi Empat Konsesus Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinika Tunggal Ika) dengan mengetengahkan materi “Meneguhkan Kembali Komitmen Indonesia Sebagai Negara Hukum”.

Dalam pemaparanya Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag. SH.MH. menjelaskan bahwa seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali harus memahami, mengamalkan, mempromosikan dan terus memperjuangkan empat Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini penting agar Indonesia dapat maju dan berkembang menjadi Negara yang kuat serta mampu menghadapi segala tantangan yang menghadang.

Salah satu wujud dari komitmen di atas adalah menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penghormatan dan kepatuhan pada hukum yang berlaku menjadi sebuah keharusan bagi seluruh komponen bangsa yang menginginkan kemajuan dan keutuhan  bangsa. Hukum harus benar-benar ditegakkan dan diposisikan sebagai panglima dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketidakpatuhan dan penyalahgunaan hukum untuk tujuan kekuasaan adalah merupakan bagian dari bibit kehancuran harmoni kehidupan bangsa.

Dalam sesi dialog yang dilaksanakan para peserta antusias untuk berdialog dengan Hj. Endang Maria sebagai narasumber. Beberapa pertanyaan yang diajukan adalah: 1) ada kesan yang terpatri di benak rakyat, bahwa hukum selama ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas, rakyat merasa keadilan hukum tidak dapat menyentuh mereka, bagaimana Ibu melihat situasi ini? Apakah memang demikian? 2) praktek pembagian kekuasaan yang ditegakan dalam UUD 1945 sudah sangat bagus, semestinya masing masing institusi dapat bekerja dengan independensi tinggi, hanya kepentingan rakyatlah yang mereka perjuangkan, namun kenyataanya kita lihat seringkali ada intervensi antar institusi, bagaimana seharusnya sistem yang harus dibangun agar benar-benar dapat indepanden satu sama lain; 3) bagaimana dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur; 4) apakah peranan Mahkamah Kosntitusi sama dengan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung; 5) bagaimana Ibu melihat hukum yang menjerat Antasari Azhar, hingga saat ini banyak yang mengatakah bahwa dia sebenarnya tidak terlibat.

Selanjutnya dalam sesi tanggapan ataa pertanyaan perserta, Hj. Endang Maria memberikan tanggapan sebagai berikut. Terkait dengan keadilan hukum di Indonesia yang masih dirasakan hanya tajam ke bawah, melalui sistem hukum yang terus dibangun diharapkan akan dapat memperbaiki rasa keadilan. Saat ini dibentuk institusi yang bekerja untuk mengawai kinerja para pengak hukum seperi Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Yudisial dan lain-lain. Keberadaan institusi ini jelas sangat bermanfaat untuk memastikan institusi penegakan hukum yang ada berjalan on the track. Keterbukaan informasi public yang di dukung oleh kebebasan pers juga amat sangat membantu mewujudkan keadilan bagi semua.

Praktek saling mengintervensi antara eksekutif, legislative dan yudikatif jelaslah merupakan suatu yang tidak dibenarkan dalam sistem trias politika yang dibentuk di bangsa ini.

Keterlibatan rakyat untuk mengawasi kinerja ketiga institusi ini menjadi sangat penting dan suatu keharusan agar supaya sistem yang dibangun dapat berjalan dengan benar. Terkait dengan dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh seorang calon gubernur, semua pihak harus menyerahkan penanganan kasus ini pada mekanisme hukum yang berlaku. Semua pihak tanpa terkecuali harus memposisikan hukum sebagai panglima yang harus ditaati. Semua pihak harus menjunjung tinggi proses hukum yang sedang dilaksanakan, anarkisme adalah bentuk pelanggaran hukum.

budi

 

Pos terkait