Mengawal Dugaan Korupsi Rapid Tes Rp56 M di Provinsi Jabar

  • Whatsapp

Oleh: Budi Setiawan

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID – Ahmad Ketua BEM Universitas Azzahra yang  tergabung dalam BEM Nusantara menyebutkan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung RI,  Jakarta Selatan.

Bacaan Lainnya

“Kami bersama rekan-rekan mahasiswa akan melakukan orasi damai dan megawal kasus dugaan korupsi rapid tes Rp 56 Miliar  yang terjadi  di Provinsi Jawa Barat,”  ungkap Achmad kepada Amunisinews.co.id, Minggu (09/01/2022) siang.

Menurut Achmad, ia akan terus mengawal kasus dugaan korupsi terkait pengadaan rapid tes di Dinas Kesehatan Jabar, yang ditangani Kejati Jabar.

“Kami dari BEM Nusantara di Jakarta, akan menindak lanjuti adanya dugaan kasus pengadaan rapid tes di Jabar. Tentu hal itu harus ditindak tegas oleh lembaga supremasi hukum. Kami dari mahasiswa Jakarta akan terus mengawal problematik yang ada di Jabar, salah satu yang harus diungkap adalah tindakan penyimpangan yang sangat merugikan negara,” katanya.

Sebagai negara hukum, lanjut Achmad, tentu segala macam persoalan diselesaikan secara hukum. Hukum tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, hukum harus benar-benar ditegakkan dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang melanggarnya.

“Jadi persoalan ini jangan sampai jalan di tempat. Kasus ini harus ditangani secara tuntas dan pelakunya harus dihukum seberat-beratnya dan kami berharap agar hal tersebut dibawa sampai ke pengadilan,” tegas Achmad.

Ditegaskan kembali, sambung Achmad, BEM Nusantara Peduli mendesak Kejaksaan Agung turun tangan terkait lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi rapid tes Rp56 milyar yang ditangani Kejati Jabar. “Jaksa Agung harus menindak siapun yang menghalangi atau mengintervensi terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi Rapid tes di Dinkes Jabar,” katanya.

Achmad berharap agar masalah tersebut ditanganin dengan serius. “Pengadilan Jabar harus tegas dalam mengadili oknum yang merugikan rakyat,” imbuh Ahmad.

Dihubungi terpisah, Koordinator Investigasi DPP Ormas MGP (Manggala Garuda putih), Agus Satria menyebutkan pihaknya akan menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan rapid tes senilai Rp 56 Miliyar Tahun Anggaran 2000 yang terjadi di Jawa Barat.

“Sebelumnya, bulan Desember 2021 lalu, kami Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) melakukan unjuk rasa di 3 (tiga) titik lokasi, yaitu di depan kantor Kejaksaan  Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat dan di depan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jabar,” ungkap Agus kepada Amunisinews.co.id, Minggu (9/1/22).

Lebih lanjut ditegaskan Agus, aksi tersebut digelar untuk terus mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) melalui Biro Hukum, H. Ijudin Rahmat, SH, Biro Investigasi Agus Satria, Robby Anbia S SE dan Moch. Dadang, Ormas MGP telah melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Rapid Test yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Jabar ke Kejati Jabar pada hari Rabu 23 Desember 2020 dengan Perihal : Laporan Pengaduan Penyimpangan Pengadaan Rapid Tes Covid-19 senilai Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar rupiah) pada Tahun Anggaran  2020.

“Menurut keterangan kordinator investigasi Agus Satria, adapun realisasi pengadaannya senilai Rp52.082.000.000,- untuk 29.5000 Rapid Tes dengan menentukan 10 (sepuluh) perusahaan penyedia dari 22 perusahaan yang tercantum dalam usulan penyedia.  Dan dari 10 (sepuluh) perusahaan penyedia terdapat 3 (tiga) perusahan yang tidak tercantum dalam Usulan Penyedia, dengan 5 (lima) merk Rapid Tes dan harga yang berbeda-beda,”tutur Agus.

Agus Satria menegaskan Rapid Tes merek GENBODY pada harga yang kami survei di lapangan adalah Rp180.000,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp218.000,- per pcs, dalam pengadaan Rapid Tes merek GENBODY, Dinkes Jabar mengadakan Rp50.000 (lima puluh ribu) pcs dengan nilai anggaran Rp10.945.000.000, Bilamana kita hitung kali dengan harga survei di lapangan Rp180.000,- X 50.000 pcs = Rp9.000.000.000,- kalau harga survei kami tepat maka Rp10.945.000.000,- Rp9.000.000.000 = Rp1.945.000.000

“Harapan kami dari ormas MGP dalam persoalan dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Jabar ke Kejati Jabar  Perihal : Laporan Pengaduan Penyimpangan Pengadaan Rapid Tes Covid-19 senilai Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar rupiah) pada Tahun Anggaran  2020.segera dapat ditindak lanjuti dan diusut tuntas dan Kejagung segera turunkan Tim agar dapat menindak lanjuti yang terjadi di Kejari Jabar,” tandas Agus.

Dan kami, sambung Agus, mengapresiasi kepada adik-adik mahasiswa  BEM Nusantara di Jakarta, yang akan melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung RI dalam waktu dekat. Menurunya, hal tersebut merupakan bentuk keprihatianan mahasiswa Jakarta terhadap penanganan  kasus dugaan korupsi pengadaan rapid tes di Dinkes Jawa Barat, yang dilihat perkembangannya di media massa.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *