Mengembalikan Pancasila Sebagai Landasan Berdemokrasi

  • Whatsapp

IMG-20170614-WA0045

WONOGIRI-AMUNISINEWS-Presiden Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang diketuai oleh Yudi Latief dengan Ketua Dewan Pengarah, Megawati Soekarnoputri.

Sementara tokoh yang bergabung dalam Dewan Pengarah UKP PIP di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, KH Ma’ruf Amin (Ketua MUI), KH Said Aqil Siradj (Ketum PBNU), Syafii Maarif (mantan Ketum PP Muhammadiyah), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Sudhamek.

Sebaiknya putri proklamator negara Republik Indonesia Rahmawati sukarno putri masuk tokoh dalam unit kerja presiden pembina idiologi Pancasila. Dengan sikap kerasnya yang konsisten kembali ke UUD 45, Rahmawati bisa menjadi penyeimbang dalam lembaga yang baru di bentuk oleh presiden.

Endang Maria Astuti, politikus Golkar, yang juga anggota Komisi Vlll, daerah pemilihan Jawa Tengah, berharap agar keberadaan lembaga ini, mampu  menjadikan Pancasila sebagai gaya hidup menggantikan gaya hidup yang liberal dan individual yang sudah menjadi budaya bangsa ini.

“Lembaga ini  harus bekerja keras untuk mengikis habis pola hidup yang liberal dan individual yang tidak sesuai dengan idiologi Pancasila. Kalau lembaga ini tidak bisa mengubah gaya hidup yang liberal dan individual, dan menjadikan Pancasila menjadi gaya hidup, maka lembaga ini akan mubazir dan hanya akan menhamburkan uang negara yang notabone adalah uang rakyat,” imbuhHj Endang Maria Astuti.

Dia juga mendukung keberadaan  lembaga ini, asalkan lembaga ini mampu mereformasi sistem berdemokrasi yang liberal,seperti pemilihan presiden menjadi sistem permusyawarahan dan perwakilan sesuai dengan pancasila dan UUD 45, sistem ini juga selaras dengan sistem musyawarah dalam ajaran islam yang terkandung dalam Al Qur’an.

“Dalam kerja jangka pendek lembaga ini harus cepat menemui DPR-RI untuk menghentikan pembahasan undang-undang pemilu. Karena undang-undang pemilu yang sedang di bahas DPR-RI saat ini tidak sesuai dengan sila ke empat pancasila. Di mana sistem demokrasi kita seharusnya demokrasi perwakilan, malah kita menerapkan demokrasi liberal yang tidak cocok dengan budaya bangsa,” tegas Hj. Endang Maria Astuti, pada acara Sosialisasi empat pilar yang dilaksanakan Di laksanakan di  aula  gedung muhamadiyah di selogori kab wonogiri pada tanggal 17/5/17.

(budi)

 

Pos terkait