MGP dan Masyarakat Mendukung Kejati Menuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Rapid Tes Dinkes Jabar

  • Whatsapp

Oleh: Budi Setiawan

BANDUNG, AMUNISINEWS.CO.ID – Ketua DPC Manggal Garuda Putih (MGP) Kabupaten Bandung, Robby Anbia Somantry, SE, menyebutkan MGP dan masyarakat mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam upaya menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan alat rapid tes di Dinas Kesehatan Jabar, Tahun Anggaran 2020.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikan Robby menyusul respon Kejati dalam mengani pelaporan MGP terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat rapid tes di Dinkes Jabar. Bahkan kasus tersebut telah ditelusuri Kejati, dan hasil penelusurannya bahwa pengadaan rapid tes tersebut tengah direview BPK RI Perwakilan Jabar.

“Kami tetap menaruh kepercayaan terhadap Kejati Jabar, “ ujar Robby kepada Media Amunisinews, Kamis,(13/1/22) siang, seraya berharap penanganan kasus tersebut dituntaskan secara terang benderang.

Menurut Ketua DPC MGP itu, masyarakat sudah jenuh melihat maraknya persoalan korupsi yang ada saat ini, Banyak oknum-oknum penyelengara negara yang terlibat persoalan hukum terkait dugaan melakukan tindak pidana korupsi.

Di sini, sambung Robby, perlu adanya keberanian dari semua penegak hukum, untuk menindak siapapun pelakunya, tidak pandang bulu. “Kasihan rakyat yang sudah membayar pajak untuk negara, tapi dinikmati oleh oknum-oknum, yang melakukan korupsi hanya untuk kepentingan pribadi,” imbunya.

Diterangkan Robby,  MGP bagian dari masyarakat yang hanya ikut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Jawa Barat.

“Sebetulnya kalau menurut kami sebagai masyarakat, hanya menunggu jawaban dari proses hukum yang dilakukan pihak kejaksaan. Adapun kasus ini bisa ditindak atau tidak, saya pikir pihak kejaksaan tinggal memberikan informasi kepada publik, nantinya biarlah publik yang menilainya,” ujar Robby.

Kenapa harus publik, lanjut Robby, karena uang masyarakat dan negaralah yang digunakan untuk pengadaan RAPID TES  senilai 56 milyar, karena masyarakat tidak semuanya pernah merasakan dilakukannya pemeriksaan rapid tes itu sendiri.

“Kami masyarakat hanya sedikit memperhatikan dan tahu tentang rapid tersebut, namun yang menjadi pertanyaan kenapa pemerintah melakukan pengadaan alat rapid tes dengan merk yang berbeda, dan harga yang berbeda kalau memang fungsinya sama? Di sini sudah jelas pihak kejaksaan harusnya sudah bisa melakukan langkah-langkah penegakan hukum,” katanya.

Lebih jauh diungkap Robby, sebelumnya bulan Desember 2021 MGP telah melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan di 3 (tiga) titik lokasi, yaitu di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat dan di depan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jabar,” ujar Robby Anbia S,SE.

“Aksi ini kami gelar untuk terus mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dilaporkan oleh Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) melalui Biro Hukum, H. Ijudin Rahmat, SH, Biro Investigasi Agus Satria, Robby Anbia S SE dan Moch. Dadang, Ormas MGP telah melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Rapid Test yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi Jabar ke Kejati Jabar pada hari Rabu 23 Desember 2020 dengan Perihal : Laporan Pengaduan Penyimpangan Pengadaan Rapid Tes Covid-19 senilai Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar rupiah) pada Tahun Anggaran  2020.

Menurut keterangan Robby, adapun realisasi pengadaannya senilai Rp52.082.000.000,- untuk 29.5000 Rapid Tes dengan menentukan 10 (sepuluh) perusahaan penyedia dari 22 perusahaan yang tercantum dalam usulan penyedia dan dari 10 (sepuluh) perusahaan penyedia terdapat 3 (tiga) perusahan yang tidak tercantum dalam usulan penyedia, dengan 5 (lima) merk Rapid Tes dan harga yang berbeda-beda.

Kata Rooby, Rapid Tes merek GENBODY pada harga yang MGP survei di lapangan adalah Rp180.000,- tetapi dalam harga pengadaan yang dilakukan Dinkes Jabar adalah Rp218.000,- per pcs, dalam pengadaan Rapid Tes merek GENBODY.

“Dinkes Jabar mengadakan Rp50.000 (lima puluh ribu) pcs dengan nilai anggaran Rp10.945.000.000, Bilamana kita hitung kali dengan harga survei di lapangan Rp180.000,- X 50.000 pcs = Rp9.000.000.000,- kalau harga survei kami tepat maka Rp10.945.000.000,- Rp9.000.000.000 = Rp1.945.000.000,” urai Robby.

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *