Normalisasi Desa Srikamulyan Diduga Menyalahi PP

Oleh: Asep Sukmana

KARAWANG, AMUNISINEWS.CO.ID – Pelaksanaan Normalisasi Desa Srikamulyan sekitar bulan Februari 2022 di Dusun Jati Tengah diduga curi start dan tanpa memiliki SPK (Surat Perintah Kerja) dari Dinas PUPR Karawang, karena dilokasi tersebut tidak terlihat adanya pemasangan spanduk proyek.

Bacaan Lainnya

Panji Riyadi SH. sebagai praktisi hukum dan Pemerhati Kebijakan Pemda Karawang menjelaskan (03/03/22), “Pelaksanaan normalisasi di Dusun Jati Tengah Desa Srikamulyan diduga curi start dan diduga kuat belum mengantongi SPK dari Dinas PUPR Karawang, karena sampai saat ini saya belum melihat RUP (Rencana Umum Pengadaan) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR, sehingga diduga pula menyalahi PP no 12 tahun 2021.

“Dalam Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pasal 9 ayat 1 berbunyi “Pengguna Anggaran menetapkan dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan),” ucap Panji.

“Pasal 50 ayat 10. Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahuiu rnelalui aplikasi SIRUP,” tegas Panji.

“Dengan demikian Dinas PUPR Karawang dapat melakukan daftar hitam kepada perusahaan tersebut,” pungkas Panji Riyadi SH.

Dudi, Kabid SDA (Sumber Daya Air) Dinas PUPR Karawang saat di konfirmasi via WA (28/02/22) tentang normalisasi di Saluran Besotan Desa Srikamulyan Kecamatan Tirtajaya sudah memiliki izin atau belum, namun sampai saat ini belum menjawabnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.