Nugroho Djayoesman: KPK Masih Diperlukan untuk Membasmi Koruptor

  • Whatsapp
nugroho Djajoeman--oke
Nugroho Djayoesman

JAKART-AMUNISINEWS.COM-Hak angket terhadap KPK yang disahkan DPR menjadi pro-kontra di ranah publik. Tapi sebenarnya mayoritas publik menolak hak angket terhadap KPK  yang  disahkan oleh DPR. Karena publik mencurigai hak angket yang disahkan DPR berpotensi akan melemahkan KPK.

Proses pengesahan hak angket terhadap KPK sebenarnya mengandung cacat hukum, karena waktu mengambil keputusan hak angket terhadap KPK tidak kuarum dan waktu pengetokan palu Fahri Hamzah sebagai pemimpin sidang mengabaiksn interupsi dari para anggota DPR.

“Hak angket yang disahkan DPR, kalau tujuanya untuk memperkuat KPK itu sangat baik. Tapi kalau tujuang hak angket untuk  melemahkan KPK, maka hak angket harus ditolak,” tegas Nugroho Djayoesman, di Jakarta, Selasa (9/5/17) kepada  wartawan media cetak dan online di kawasan Jakarta-Selatan.

Para elit politik mestinya harus berpikir negarawan, agar bisa memilah mana kepentingan bangsa dan mana kepentingan partai politik. Dengan menjadi negarwan, maka para elit politik bisa menyikapi penting tidaknya angket terhadap KPK yang sudsh terlanjur disahkan.

Nugroho Djayoesman, mantan Kapolda Metro Jaya, mengatakan kinerja KPK sangat bagus dan sekarang sedang menangani kasus besar, yaitu kasus e-KTP dan kasus BLBI yang sangat merugikan negara, untuk itu KPK perlu dukungan kita semua.

Agar KPK bisa bekerja dengan profesional, dan bisa memiliki kridibelitas di mata publik, maka  perlu juga sumberdaya manusianya diisi dengan manusia yang memiliki integritas tinggi.

Lembaga KPK masih sangat dibutuhkan selama lembaga kepolisian dan kejaksaan belum bisa bekerja secara efektif. Dan mestinya baik KPK, kepolisian maupun kejaksaan bisa bersinergi untuk menegakkan hukum di negeri ini, terutama kasus korupsi bisa di berantas secara tuntas ke akar-akarnya.

Di tempat terpisah dikomentari politisi PDI.P Edi Kusuma Wijaya.(purn) pol bintang dua yang kini anggots komisi III DPR RI. Menurutnya, KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya.

Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

“Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK),supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK.melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK. melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara,” tandas Edi Kusuma Wijaya.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu:  kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK.

Kalau KPK sudah melenceng dari yang tersebut di atas bagai mana,maka saya setuju soal hak angket DPR.Hak Angket tidak sama sekali untuk melemahkan KPK tetapi justru mendorong menguatkan KPK.

(Budi)

 

Pos terkait