OC Kaligis Kembali Mengajukan Permohonan Pembebasan kepada Menteri Hukum dan Ham

Oleh: Ramdhani

JAKARTA, AMUNISINEWS.CO.ID. – Untuk kesekian kalinya dari Lapas Sukamiskin OC Kaligis mengajukan oermohonan kepada Menteri Hukum dan Ham, yang punya kuasa untuk membebaskan dirinya, demi hukum.

Bacaan Lainnya

Menurut OC Kaligis, adapun dasar hukum permohonan pembebasan dirinya adalah, dalam dunia hukum hanya permohonan Novel Baswedan yang mendapat perhatian Para petinggi hukum sampai ke tingkat Bapak Presiden.

Mengapa saya katakan demikian? Ketika putusan Pengadilan Bengkulu, memerintahkan Jaksa agar perkara pembunuhan Novel Baswedan dilimpahkan ke Pengadilan, Jaksa Agung mengabaikan perintah pengadilan, hanya karena adanya surat dari Ombudsman.

Bahkan ketika Novel Baswedan gagal test Wawasan Kebangsaan, Novel Baswedan kembali berjaya di Bareskrim PolRI. Berdasarkan Pasal 9 Undang undang Ombudsman, Ombudsman dilarang mencampuri perintah, putusan Pengadilan.

Ketika terjadi penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, timbul huru didunia hukum, sehingga Bapak Presiden, atas biaya negara, memerintahkan Novel Baswedan dirawat di luar Negeri, yaitu di Singapura. Beda dengan sikap Bapak presiden Suharto, yang pantang berobat diluar negeri, demi menghargai keahlian dokter dokter Indonesia.

OC Kaligis ditahan sejak tanggal 14 Juli 2015, tanpa adanya panggilan sesuai pasal 112 KUHAP. Dirinya bukan tersangka OTT, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan TUN Medan, OTT terhadap advokat dikantor saya, advokat Gary besama panitera dan 3 hakim lainya.

Sekalipun dakwaan saya dengan advokat Gary, sama, advokat Gary hanya divonis 2 tahun dibawah ketentuan dakwaan , untuk pemberian uang THR atas usul Panitera, kepada hakim Tripeni, sejumlah 5000 dollar Singpura. Uang THR yang sama sekali tak pernah diminta oleh hakim Tripeni.

Peritiwa OTT tanggal 9 Juli 2015 di Pengadilan TUN Medan, terjadi ketika perkara saya dikalahkan, dan saya telah mengajukan banding. Disaat OTT saya berada di PN Denpasar Bali. Mungkin Bapak tidak pernah merasakan, bagaimana saya merasa sangat diperlakukan tidak adil. Mengapa? Pelaku utama divonis hanya 2 tahun, saya 10 tahun, dikorting 3 tahun di tingkat Peninjauan kembali.

Ketika tanggal 30 September 2019, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, mempertimbangkan bahwa pemberian remisi menjadi hak satu satunya Kementerian Hukum dan Ham, bukan lagi wewenang KPK untuk turut memberikan rekomendasi Justice Collabolator semua warga binaan menyambut putusan itu dengan penuh semangat pembebasan.

Melalui pertimbangan hukum MK tersebut , semua warga binaan mengharapkan diberi remisi tanpa diskriminasi lagi. DPR RI berpendapat bahwa Penetapan justice Collabolator sama sekali tidak mempunyai dasar hukum.

Sebagai praktisi, OC Kaligis yang telah menjalani hukuman lebih dari lima per enam dari jumlah vonis saya, tentu harapan saya, bahwa disaat Natal dan Tahun Baru , saya telah dapat menghirup udara bebas. Apalagi usia saya ditahun 2022 sudah menginjak usia 80 tahun. Ternyata harapan pembebasannya, sia sia.

Berita pertimbangan hukum MK tanggal 30 September 2021, mengenai kemungkinan dirinya dan Jero Wacik dan para warga binaan lainnya, akan memperoleh kebebasan atau remisi, juga telah dimuat di beberapa Media termasuk di harian kompas.

“Bapak Menteri Yang Saya Hormati? Numpang sekedar tanya, Mengapa Bapak yang punya kuasa, berdasarkan undang undang, tidak juga hendak memberikan kebebasan kepada saya termasuk kepada semua warga binaan yang sangat mendambakan kebebasan itu?, tanya OC Kaligis.

Di Sukamiskin banyak Menteri, Dirjen, Gubernur, anggota DPRRI yang pernah bersama Bapak bertugas di DPRRI, mempertanyakan, apa bapak yang punya kuasa, tidak lagi peduli kepada kami yang menurut Undang undang sudah harus mendapatkan hak kami sesuai undang pemasyarakatan, tanpa campur tangan KPK?

Yang tidak mengerti, dan mohon penjelasan Menteri mengapa KUHP baru yang dirancang dibawah pimpinan Prof. Muladi, rancangan mana dimajukan Pemerintah, dan disetujui DPRRI, harus tidak disahkan Bapak Presiden melalui istilah hukum Carry Over? Hal yang sama terjadi atas revisi Undang undang Pemasyarakatan.?

Bersama permohonan bebasnya, yang mungkin tidak pernah dikabulkan, karena toh Menteri yang menghirup udara bebas, tidak lagi peduli akan nasib para warga binaan, OC Kaligis sertakan buku baru yang berjudul Remisi tanpa Diskriminasi.

Dalam buku itu OC Kaligis lampirkan permohonan remisi yang dimajukan Kalapas untuk kepentingan dirinya, batal diberikan karena adanya surat KPK yang menolak permohonan pemberian remisi saya, karena alasan, KPK tidak pernah menetapkan saya sebagai Justice Collabolator. Sampai mati pun tidak mungkin saya menjadi Justice Collobolator, untuk fakta hukum diluar pengetahuan saya.

OTT di Medan tanggal 9 Juli 2015 sama sekali tidak saya ketahui. Dibawah sumpah fakta hukum ini telah di ungkapkan di Pengadilan. Sayangnya KPK, karena dengki dan dendam terhadap dirinya, akibat buku saya berjudul Korupsi Bibit-Chandra, semua fakta persidangan diabaikan dalam tuntutan Jaksa KPK.

Diwaktu itu ketika Hakim Agung almarhum Artidjo, menjadi ketua kamar Pidsus MA, semua tuntutan KPK, diamini oleh hakim Agung Artidjo, tanpa pertimbangan hukum. KPK melalui Media sengaja menggiring berita agar saya divonis berat.

Hakim Tripenipun mengakui bahwa tidak ada suap untuk perkara dirinya yang dikalahkan. Dalam dunia Pengacara, suap kepada hakim untuk memenangkan perkara, Bukan untuk perkara yang dikalahkan.

Diwaktu itu ketika Hakim Agung almarhum Artidjo, menjadi ketua kamar Pidsus MA, semua tuntutan KPK, diamini oleh hakim Agung Artidjo, tanpa pertimbangan hukum. KPK melalui Media sengaja menggiring berita agar saya divonis berat.

Hakim Tripenipun mengakui bahwa tidak ada suap untuk perkara dirinya yang dikalahkan. Dalam dunia Pengacara, suap kepada hakim untuk memenangkan perkara, Bukan untuk perkara yang dikalahkan.

Gugatan ke TUN OC Kaligis majukan untuk menguji Penetapan undang undang Nomor 30 tahun 2014. Pegawai Negeri dalam sangkaan kasus korupsi tidak bisa serta merta disidik oleh KPK ataupun Jaksa. Harus melalui terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan internal melalui inspektorat.

Di Sukamiskin banyak warga binaan vonis korupsi memperoleh remisi. Bahkan kliennya Nazaruddin mendapatkan remisi puluhan bulan. Jaksa Urip hanya menjalani vonis 9 tahun dari vonis 20 tahun penjara. Jero Wacik yang tidak merampok uang negara, termasuk Barnabas Suebu, Surya Dharma Ali, dan banyak warga binaan lain sangat menunggu keputusan Bapak, agar remisi dan hak hak warga binaan, diberikan tanpa diskriminasi.

Sedangkan Novel Baswedan yang hanya seorang Pembunuh bebas diadili. Tersangka korupsi payment Gateway Prof. Denny Indrayana, termasuk salah seorang warga negara yang kebal hukum. Apa kami kami, yang seharusnya mendapatkan hak hak kami harus dikucilkan? Harus menjadi korban perlakuan tebang pilih?

Sedangkan Novel Baswedanpun yang hanya seorang pembunuh, mendapat perlakuan khusus oleh para petinggi hukum ?. Mengapa Novel Baswedan dan Prof. Denny Indrayana sangat dilindungi oleh Para Petinggi, di NKRI ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.