Oknum Kades Lubuk Batu Diduga Selewengkan Dana Desa

  • Whatsapp

Oleh: Dedi Sumarni/ Teguh

Ketapang, Amunisinews.co.id – Pada Senin (27/09/2021) lalu, terjadi keributan di aula Desa Lubuk Batu Dusun Selubuk, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
Menurut informasi yang diperoleh menerangkan keributan tersebut diduga dipicu oleh sikap Kepala Desa Lubuk Batu yang dinilai tidak transfaran terhadap penggunaan anggaran bantuan, baik bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD).

“Tidak adanya keterbukaannya Idnu kepada masyarakat maupun BPD (Badan Permusyawaratan Desa), sehingga membuat masyarakat geram kepada Idnu selaku Kepala Desa Lubuk Batu, yang sengaja memancing kemarahan warga, Rt, maupun BPD yang sengaja diundang hadir oleh ketua BPD, termasuk Kepala Desanya” ungkap salah satu warga Lubuk Batu, Dusun Selubukm berinisial SB kepada tim awak media Amunisi, Senin (08/11/21).

Badri selaku ketua BPD Desa Lubuk Batu juga menambahkan, bahwa tidak adanya suatu pembangunan di desanya . “Setiap kali diadakan rapat, ya itu-itu saja, serta (penggunaan) anggaran tidak pernah terbuka kepada masyarakat, kemana larinya Dana Desa selama ini?” kata Badri.
Sementara itu, Rapika selaku anggota BPD juga angkat bicara. Menurutnya dugaan anggaran desa selama ini sudah jelas masuk kantong pribadi Kepala Desa. Inilah yang disesalkan Rapika karena Dana Desa tidak jelas pemanfaatannya.

“Apakah Dana Desa (diggunakan) untuk aset desa atau untuk aset pribadi Kepala Desa itu sendiri ? Kalau benar-benar untuk aset desa, jangankan dimusyawarahkan dengan masyarakat, setidaknya dengan BPD, namun selama ini tidak pernah dimusyawarahkan baik kepada masyarakat maupun kepada anggota BPD, dan tidak pernah dilakukan rapat musyawarah melalui Musrenbang Desa,” tegas Rapika.

Adapun yang kita lihat selama ini, sambung Rapika, Dana Desa seperti alasan dari Idnu selaku Kepala Desa Lubuk Batu digunakan untuk membeli tanah. Jika dibelikan ke tanah, seperti lapangan bola serta tanah untuk kantor desa, berapa banyak (dana) yang dikeluarkan untuk itu, dan kami masyarakat maupun BPD juga berhak tahu dan ingin melihat buktinya?

“Namun setelah ditelusuri di lapangan kepada pemilik tanah mengatakan, saya tidak mengetahui belum ada kesepakatan dengan Kepala Desa jawabnya. Lebih mirisnya lagi tidak ada pernyataan jual beli, juga surat-suratnya tidak lengkap, serta saksi tidak ada,” jelasnya.

Rapika melanjutkan, masyarakat berharap agar uang itu dikembalikan karena bukan haknya Kepala Desa. Artinya dikembalikan tidak dalam bentuk uang kepada kemasyarakat, namun yang dimaksud dikembalikan sebagaimana dalam bentuk pembangunan yang sekiranya sesuai dari apa yang sudah masuk ke kas desa selama ini. “Kami ingin lihat RAB-nya, lika memang terbukti dari pertama masuknya, digunakan untuk apa saja, dan jika masih ada dana tersebut disimpan di mana, tersisa berapa, serta selama ini masuk ke kas Desa atau tidak?” tegas Rapika.

Karenanya, dalam mewakili masyarakat, Rapika berharap agar hak masyarakat dikembalikan secepatnya. “Sebab segala sesuatu (pembangunan desa) tidak akan terlaksana di desa apabila tidak ada tanda tangan dari BPD,” terang Rapika.

Sementara itu, Wawan, wakil BPD Desa Lubuk Batu menambahkan, Dana Desa yang dianggarkan oleh Idnu selaku Kepala Desa terhitung dari 2020 untuk pembelian tanah lapangan bola dan kantor Desa Lubuk Batu sebesar Rp.60.000.000.

“Sebelum perihal keributan yang memicu amukan warga, Kepala Desa Lubuk Batu bersepakat ingin mengembalikan uang sebesar Rp.60.000.000 dengan perjanjian yang ditanda tangani oleh Jauanis selaku Kepala Dusun dan Badri Ketua BPD. Namun setelah ditunggu-tunggu tiada kabarnya sampai hari ini sehingga emosi warga tak terbendung lagi,” ungkap Wawan.

Masih kata Wawan, tanah dengan lebar 100 meter dikalikan 150 meter dengan harga yang sudah dibayarkan Kepala Desa Rp.24.000.000,00, dan belum ada menanda tangani surat pelepasan hak, serta uang tersebut dibayarkan ke Masehat selaku masyarakat (pemilik tanah) pada tahun 2021 lalu.

Suasana pada acara Pertemuan BPD dengan masyarakat Desa Lubuk Batu, Selasa (28/09/2021) lalu.

Selain itu, sambung Wawan, Kepala Desa sudah kerap selewengkan Anggaran Dana Desa (ADD) di tahun 2019, salah satunya KWH untuk listrik penerangan warga di Desa Lubuk Batu sebesar Rp 173.000.000, dan adapun lainnya itu Kepala Desa juga meminta kepada warga uang sejumlah Rp.1.500.000 melalui RT untuk pembayaran KWH.

“Menurut Juli salah satu warga Dusun Selubuk pungutan RT tersebut baru terbayarkan ke Abun Rp.700.000 dengan perjanjiannya setelah berjalan lancar listriknya baru dibayar lunas, dana tersebut dibayarkan ke Abun (pemilik bengkel). Namun infonya bahwa ADD tersebut digunakan Kepala Desa itu sendiri tanpa melalui musyawarah kepada BPD serta perangkat desa,” kata Wawan.

Sampai hari ini, lanjutnya, tidak sedikit Dana Desa Lubuk Batu masuk ke kantong pribadi Idnu selaku kepala desa. Ironisnya lagi uang yang dipungut dari masyarakat juga dilalap juga tanpa memikirkan konsekuensinya.

Kata Wawan, harapan masyarakat meminta kepada instansi terkait dan penegak hukum untuk segera memproses persoalan ini sesuai hukum yang berlaku, serta hak masyarakat dikembalikan sepenuhnya.
Pada 30 September 2021 lalu, tim media Amunisi pernah mencoba untuk mengonfirmasi persoalan tersebut kepada Kades Lubuk Batu, namun upaya itu tidak berhasil karena yang bersangkutan sulit ditemui.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *