Paku Alam IX Disematkan Kopyah Khalifatullah

  • Whatsapp

Sebelum Putusan Gugatan Inkracht,  Paku Alam X Belum Bisa Dilantik

Paku Alam
Paku Alam IX Disematkan Kopyah Khalifatullah

YOGYAKARTA, AMUNISI-KGPAA Paku Alam X belum bisa dilantik jadi Wakil Gubernur DI Yogyakarta sebelum ada Surat Keputusan dari Mendagri. Sementara SK Mendagri tidak boleh diterbitkan karena masih terjadi gugatan di pengadilan.

Padahal, DPRD DIY berharap pelantikan Wakil Gubernur (Wagub) DIY bisa dilakukan di Gedung Agung Yogyakarta, dalam waktu dekat. “Bila mengacu perundangan yang ada pelantikan tak boleh dilakukan sebelum putusan gugatan mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH,   kuasa hukum Paku Alam IX Angling Kusumo. “DPRD harus bisa menahan diri  untuk menghindari konflik yang lebih tajam,” imbuh Wilmar.

Seperti diketahui,   kerabat Paku Alam IX Alhaj Anglingkusumo menyatakan menolak Jumenengan KGPH Suryodilogo menjadi Paku Alam X. Penolakan secara resmi dibacakan saat menggelar konferensi pers di Hotel Crystal Lotus, Yogyakarta, Rabu 6 Desember.

KPH Wiroyudho, juru bicara Paku Alam IX Alhaj Anglingkusumo menjelaskan penolakan didasarkan pada kriteria bahwa untuk menjadi Paku Alam harus anak kandung yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan. “Ini kriteria krusial yang tidak dimiliki Hario Bimo yang mau diangkat jadi Paku Alam X,” katanya pada wartawan.

Wiroyudho pun membeberkan data yang menunjukan Wijiseno Hario Bimo atau KGPH Suryodilogo lahir pada tanggal 15 Desember 1962, sedangkan pernikahan BRM Ambarkusumo atau Paku Alam IX dengan Kusumarsini pada tanggal 27 Februari 1963.

Data tersebut menunjukkan jika Suryodilogo lahir sebelum pernikahan. “Kami tidak menuduh, tapi fakta yang kami temukan seperti itu,” tambahnya. Pihaknya pun akan menempuh jalur hukum untuk menggugat Jumenengan Paku Alam X.

Nah, menyusul penolakan tersebut, akhirnya Anglingkusumo, melalui kuasa hukumnya Wilmar Rizal Sitorus, SH, MH  menggugat  Paku Alam X  di Pengadilan Negri Yogyakarta. Kasus ini bahkan sudah bergulir ke persidangan karena eksepsi tergugat ditolak.

Kepada Amunisi di Yogyakarta, Sabtu (7/5), Wilmar mengatakan  ada adat istiadat warisan yang dilanggar sejak kepemimpinan Pakualam IX. Sehingga gugatan kliennya Anglingkusumo, sebagai bentuk pelurusan adat yang sudah dilanggar.

Sementara proses hukum tengah berjalan, pada Kamis (5/5) keluarga besar Anglingkusomo menggelar acara keagamaan Isra Miraj, sekaligus tasyakuran Aqiqah puta dan putri pasangan KPH SP R Wiroyudho dan GRAy Fita Wiroyudho, RM. SM Syalendra Satria Sularso Narendra dan RA Puti Ariendra Briliant Wardhani Narendra.

Penyematan Kopyah  Khalifatullah

Acara yang sejatinya dilaksanakan di Puro Pakualaman, dipindahkan ke halaman Puro Paku Alaman dengan alasan penyelenggara perhelatan belum memberikan surat pemberitahuan. Kendati hanya dilaksanakan ‘di emperan’ namun tidak mengurangi suasana khidmat, apalagi acara dihadiri oleh raja-raja Nusantara atau yang mewakili serta utusan dari kerajaan Islam dunia seperti dari Turki hadir Syeh Achmad Fadil, yang juga ulama kharismatik dunia. Raja –raja dari Malaysia, Singapura, Tailand dan Timur Tengah Turut hadir. Selayaknya para utusan dunia tersebut adalah tamu negara yang patut mendapat tempat terhormat.

Dalam acara tersebut, Syech Achmad Fadil menyematkan kopyah (topi) Khalifatullah kepada Anglingkusumo, yang bermakna bahwa raja-raja Nusantara dan dunia yang erat kaitannya dengan penyebaraan agama Islam di Yogyakarta ‘menobatkan’ Anglingkusumo layaknya sebagai khalifah.

Perlu diketahui, kopyah Khalifatullah, dulunya adalah kopyah yang diberikan oleh leluhur Syech Achmad Fadil kepada Hamengku Buwono I sebagai simbol raja yang ikut menyebarluaskan agama Islam, yang melekat pada diri pemimpin. Penyematan kopyah dilakukan turun menurun hingga akhirnya tak ada lagi pewaris yang dapat disematkan kopyah tersebut.

Terlebih lagi, kata Khalifatullah  diduga mulai terhapus pada saat Raja Sultan Hamengku Buwono X. Padahal,  menurut sejarawan dari Universitas Diponegoro Semarang, Dhanang Respati Puguh seperti dikutip republikaonline, penghilangan kata Khalifatullah dari gelar Sultan Yogyakarta, mempunyai kemungkinan tersendiri. Kendati penghilangan kata tersebut mutlak bisa dilakukan oleh Sultan Hamengku Buwono X.”Bisa jadi sultan tidak ingin ada beban dalam mempertanggungjawabkan gelar tersebut,” katanya, Kamis (7/5).
Persoalannya, katanya, di dalam Kerajaan Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam. Jika dikaitkan dengan Sabda Raja Sultan Hamengku Buwono X maka ada kaitannya dengan tugas sebagai pemimpin yang melekat pada kata “Khalifatullah” dan identik dengan nilai-nilai Islam.

“Mungkin Sultan ingin menempatkan dirinya sebagai Raja yang mememimpin hal-hal terkait di dunia ini saja. Sultan tidak ingin menempatkan dirinya sebagai pemimpin Islam yang pertanggungjawabannya tak hanya sekadar menjadi Raja di Keraton,” katanya.

Kemungkinan besar, karena masalah Khalifatullah yang sudah melekat saat Hamengku Buwono I mulai terhapus, Raja-raja Islam di Nusantara dan dunia, melalui Syech Ahmad Fadil dalam momentum Isra Miraj tersebut tergugah  ingin kembali mengindentikan bahwa Raja Sultan di Yogyakarta sebagai Khalifatullah karena tumbuh kembangnya kerajaan di dunia dan Nusantara terkait dengan penyebaran agama Islam. (tim)

 

Pos terkait