Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Kota Depok Terhadap 6 Rancangan Perda Kota Depok

Oleh : Yohanes Hutapea

DEPOK, AMUNISINEWS.CO.ID – Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pandangan Umumnya pada saat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok, pada hari Jumat 1 April 2022.

Adapun Ke-enam Raperda yang akan dibahas bersama adalah:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024.

4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok, dalam bentuk barang kepada PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perlindungan Pohon.

6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomo 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Hasil pembahasan PDIPerjuangan yakni:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Depok dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Depok yang sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bentuk fisik sebuah bangunan. Bangunan tersebut dapat berupa sarana maupun prasarana yang memiliki fungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan di bidang ekonomi, jasa ini dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dan  pentingnya tahapan proses pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan sejak pekerjaan konstruksi masuk pada tahapan perencanaan. Pekerjaan pengawasan konstruksi meliputi, pengawasan moneter, pengawasan standar fisik, dan pengawasan standar waktu dan sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2017 memiliki 4 kewenangan yaitu, penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggara sistem informasi, penertiban Izin Usaha Nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah. Air adalah Sumber Daya Alam (SDA), yang mutlak diperlukan oleh Manusia dan Mahluk Hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting dalam berbagai sektor kehidupan Manusia.

Air merupakan sumber daya yang memiliki sifat multi sektoral, semakin berkembang dan maju tingkat penghidupan masyarakat semakin banyak Air yang dibutuhkan, sedangkan jumlah air semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, irigasi, dan tranportasi. Akibatnya adalah, air memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena tidak ada bahan pengganti fungsi Air.Akan tetapi, pengambilan air tanah yang terus dilakukan akan menimbulkan kelangkaan air pada waktu mendatang. Upaya pelestarian dan konservasi air tanah perlu dilakukan baik oleh masyarakat sebagai subjek pengguna air tanah secara langsung maupun pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan Air Tanah.

3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024. Haruslah sesuai dengan tujuan dana cadangan dan penempatan dana cadangan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan, harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga harus sesuai dengan prinsipnya.

4. Modal ditempatkan, adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Modal disetor, adalah modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modal saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan. Tata cara pelaksanaan mengenai penyertaan modal Daerah kepada BUMD, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja dan/atau mendukung pengembangan usaha BUMD. Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah Direksi BUMD wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait. Dokumen rencana usaha minimal memuat ringkasan usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum. Direksi menyampaikan usulan pencairan Penyertaan Modal Daerah kepada Walikota melalui SKPD, terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan Dewan Komisaris atau dewan pengawas. Penyertaan modal daerah disetiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Perlu diingat bahwa, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Penyertaan modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut .

5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang perlindungan pohon. Membuat peraturan tentang perlindungan pohon untuk menanggulangi kerusakan pohon adalah satu langkah baik, salah satunya dengan

mengajak masyarakat menanam pohon dan menjaganya. Namun pemerintah kota depok tidak hanya sekedar mengajak dan memberikan sangsi, tapi mempunyai kewajiban menyiapkan bibit pohon dan merencanakan benih atau pohon yang akan ditanam. Kami harap dengan adanya perda perlindungan pohon dan disahkannya di Kota Depok, maka Perwal-nya juga harus segera dibuat, agar implementasinya lebih cepat membangun Kota yang asri, kota yang memiliki pohon yang tertata rapih, bersih dan sehat. Pohon yang sudah sangat tua yg berada di jalan Akses UI segera digantikan dengan pohon yang baru, karena setiap ada angin kencang pasti ada ranting pohon yang jatuh dan melukai pengguna jalan. SDMnya harus jelas, pohon Yang ada di bantaran kali agar diperhatikan, dipelihara dan jika masih banyak ruang tanpa pohon, segera ditanami pohon untuk mencegah luapan air. Penebang pohon tanpa ijin harus dikenakan sanksi tegas kami harap ke-depan Pohon yang ada di kota Depok bukan berkurang melainkan wajib bertambah khususnya pohon yang masih sehat.

6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah beberapa kali diubah,  terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomo 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, mempunyai dokumen kependudukan adalah hak setiap warga, memberikan dan memastikan pelayanan mudah dan sederhana kepada warga Depok adalah kewajiban pemerintah kota. Regulasi administrasi kependudukan sangat dipengaruhi kebijakan pusat sehingga kewajiban pemerintah kota adalah memastikan pelayanan bisa di lakukan dengan cepat tidak mempersulit warganya dengan berbagai teknologi yang bisa di manfaatkan, peningkatan pelayanan di tingkat kelurahan harus dipastikan berjalan dan diawasi agar regulasi yang sudah di sederhanakan bisa berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih detail oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan yang masuk dalam Panitia Khusus.

Pos terkait